IPI Tolak Rencana Pilkada Lewat DPRD, Ini Alasannya

IPI Tolak Rencana Pilkada Lewat DPRD, Ini Alasannya

"Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, jelas sekali itu membolehkan mantan narapidana korupsi (ikut pilkada) sepanjang dia mengemukakan bahwa dirinya adalah mantan narapidana dan sejauh dalam vonis pengadilan hak politiknya tidak dicabut oleh pengadilan,"

IPI Tolak Rencana Pilkada Lewat DPRD, Ini Alasannya


Telegraf, Jakarta – Direktur Eksekutif Indonesia Political Institute (IPI), Karyono Wibowo, mengkritisi terhadap sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersikeras ingin melarang eks narapidana kasus korupsi ikut pilkada. Karyono Wibowo khawatir rencana ini hanya digunakan untuk kepentingan sesaat.

“Tentu saja menimbulkan sejumlah pertanyaan seolah-olah KPU itu memaksakan agendanya untuk memasukkan larangan mantan narapidana korupsi ikut dalam kontestasi pilkada,” ujar Karyono dalam diskusinya yang bertajuk “Mengupas Polemik Larangan eks Korupsi Maju di Pilkada” di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/19).

Karyono mengatakan, secara hakiki dirinya mendukung semangat KPU dalam mencegah terjadinya korupsi. Juga spirit untuk menghasilkan pilkada yang melahirkan pemimpin yang bersih.

“Dalam konteks itu saya setuju korupsi harus diberantas, korupsi harus dicegah. Tetapi apakah supaya dilihat bahwa KPU terlihat bersih,” tanyanya.

“Apakah sekedar untuk mencari popularitas, atau ada agenda lain di balik itu semua,” imbuhnya.

“Pasalnya KPU sempat menyatakan akan kembali mengusulkan larangan serupa untuk Pemilu 2024 jika rencana pada tahun ini gagal terealisasi. Padahal, menurut Karyono, KPU tentu memahami bahwa secara dasar hukum tidak ada aturan yang melarang mantan narapidana korupsi ikut dalam kontestasi pilkada,” lanjutnya.

“Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, jelas sekali itu membolehkan mantan narapidana korupsi (ikut pilkada) sepanjang dia mengemukakan bahwa dirinya adalah mantan narapidana dan sejauh dalam vonis pengadilan hak politiknya tidak dicabut oleh pengadilan,” papar Karyono.

Selain itu, ada sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membolehkan mantan narapidana korupsi mencalonkan diri dalam pilkada.

Lalu, pada 2018 ketika KPU membuat Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 tahun 2018 yang melarang mantan narapidana korupsi mencalonkan diri di pemilihan legislatif (pileg), aturan itu pun dugugurkan oleh Mahkamah Agung (MA), Sebelumnya, KPU hendak melarang mantan narapidana korupsi mencalonkan diri di Pilkada tahun depan.

“Mestinya menurut saya KPU sudah tahu kondisinya tetapi kenapa KPU terus memaksakan memasukkan pasal larangan eks koruptor mengikuti pilkada?” Karyono kembali bertanya.

KPU berpendapat, aturan tersebut tidak akan melanggar hak asasi seorang eks koruptor. Sebab, pada pilpres lalu pun larangan serupa sudah ada.

PAGES SELANJUTNYA >

Indra Christianto

Pages: 1 2

close