‘Investment Grade’ Dari S&P Masih Terganjal Fiskal RI Yang Tak Kredibel

"Sepanjang tahun ini permasalahan kredibilitas fiskal kembali menjadi masalah utama. Dimulai dari tidak kredibelnya target penerimaan. Alih-alih belajar dari tahun 2015, pemerintah justru menetapkan target penerimaan dalam negeri sebesar 23,6% dari total realisasi penerimaan tahun lalu,"

‘Investment Grade’ Dari S&P Masih Terganjal Fiskal RI Yang Tak Kredibel


Telegraf, Jakarta – Peringkat layak investasi atau investment grade dari lembaga pemeringkat utang internasional Standard and Poor’s (S&P) yang belum juga diperoleh Indonesia tidak lain karena terganjal kredibilitas fiskal.

Saat ini, Indonesia sudah mengantongi investment grade dari dua lembaga ratings internasional yakni Moody’s dan Fitch Rating’s. Sementara itu, S&P tetap mempertahankan peringkat yang sama dengan tahun 2015, yakni di outlook positif.

Peneliti Institute for Development on Economics and Finance (Indef), Imaduddin Abdullah, mengatakan yang menjadi catatan Indef di akhir tahun ini, yakni pengelolaan fiskal yang tidak kredibel. Kemudian program amnesti pajak yang belum berjalan seperti harapan awal, dan fiskal daerah yang tidak optimal dalam membangun ekonomi daerah serta mengurangi ketimpangan.

“Sepanjang tahun ini permasalahan kredibilitas fiskal kembali menjadi masalah utama. Dimulai dari tidak kredibelnya target penerimaan. Alih-alih belajar dari tahun 2015, pemerintah justru menetapkan target penerimaan dalam negeri sebesar 23,6% dari total realisasi penerimaan tahun lalu,” kata Imaduddin dalam diskusi catatan akhir tahun 2016 di Kantor Indef, Jakarta, Kamis (29/12).

Lebih lanjut Imaduddin menyatakan, dalam perjalanannya, pemerintah merevisi target penerimaan pada APBN-Perubahan, diturunkan menjadi Rp1.786,2 triliun atau 16,3% dari realisasi tahun ini. Implikasi dari tidak cermatnya kalkulasi penerimaan dalam negeri itu membuat kredibilitas pemerintah dalam mengelola fiskal dipertanyakan.

Selain itu, kata dia, juga menjadi ancaman defisit utang yang membuat pemerintah berlomba menerbitkan surat utang yang justru memicu perang suku bunga dengan perbankan. Implikasi lainnya adalah pemotongan anggaran yang menimbulkan keresahan cash management baik pada level pusat maupun pemerintah daerah.

Baca Juga :   Dukung Pembayaran Nontunai, Bank Muamalat Luncurkan Fitur Debit Online Kartu Shar-E Muamalat

“Walaupun sudah dilakukan sejumlah langkah-langkah namun ancaman defisit masih tetap menghantaui. Semakin hari defisit anggaran diperkirakan terus mengalami pelebaran,” ujarnya.

Imaduddin menyebutkan, per Oktober 2016, defisit anggaran sudah mencapai Rp268,3 triliun atau 90,4% dari target APBN-P. Hingga akhir tahun, diperkirakan defisit akan meningkat menjadi 2,7%. Kondisi ini membuat pemerintah harus mencari sumber pembiayaan yang sudah lebih dari 100%.

“Nah, kondisi fiskal ini membuat S&P menunda meningkatkan credit rating kita. Juni lalu, S&P beri peringkat yang sama dengan tahun sebelumnya. Dengan outlook positif yang didapatkan pada 2015, sebenarnya Indonesia selangkah lagi dapatkan investment grade dari S&P,” tuturnya.

Ia menambahkan, implikasi berikutnya adalah ketagihan penerbitan surat berharga negara (SBN) guna membiayai defisit APBN. Pemerintah terus mengeluarkan SBN, sehingga dalam 2 tahun terakhir nilai terus melonjak.

“Memang SBN itu cenderung lebih fleksibel dibandingkan dengan pinjaman. Namun ini menimbulkan moral hazard dan juga memberikan implikasi negatif seperti perang suku bunga dan ketergantungan SBN yang tinggi,” ungkapnya. (Red)

Photo credit : Antara


KBI Telegraf

close