Telegraf – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD meminta Menteri Luar (Menlu) Negeri Retno Marsudi untuk berkoordinasi dengan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) terkait nasib para pengungsi Rohingya.

“Ibu Menteri Luar Negeri akan menghubungi UNHCR dalam waktu yang tidak terlalu lama,” katanya usai menggelar rapat membahas pengungsi Rohingya di kantor Menkopolhukam, Jakarta Pusat, Rabu (06/12/2023).

Menurut Mahfud, Indonesia tidak menandatangani konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tentang Pengungsi sehingga tidak terikat dengan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR).

Karenanya, bantuan kepada imigran Rohingya dilakukan Indonesia atas dasar kemanusiaan.

Dengan koordinasi yang dilakukan oleh Retno, Mahfud berharap UNHCR bisa bergerak cepat dalam menangani para pengungsi Rohingya yang mulai membeludak di Aceh.

Di saat yang sama, Menlu Retno terlihat hadir dalam rapat yang digelar hari ini. Ketika ditanya terkait pembahasan rapat, Retno enggan berkomentar.

“Ke pak Menko (Mahfud Md) saja ya,” katanya singkat.

Sebelumnya pada (04/12), Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pada Mahfud MD untuk menangani masalah pengungsi Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia, dengan melibatkan pemerintah daerah dan UNHCR.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Aceh juga telah berkoordinasi dengan UNHCR terkait penanganan imigran Rohingya yang mendarat di Pulau Weh, Kota Sabang.

Pemprov Aceh bersama Kemenkopolhukam dan Kemenkumham juga saling berkoordinasi untuk mencari solusi penanganan terhadap imigran Rohingya yang ditampung di beberapa tempat di Aceh.

Telegraf – Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Enny Nurbaningsih menyebut pihaknya belum mendapat informasi dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta soal sidang perdana gugatan yang dilayangkan mantan Ketua MK Anwar Usman.

Oleh karena itu, kata Enny, MK belum menunjuk perwakilan untuk hadir di persidangan karena segala sesuatu terkait hakim MK harus diputus dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH).

“Sampai saat ini kami belum dapat info dari PTUN. Segala sesuatu terkait hakim harus diputus di RPH, termasuk yang akan mewakili sebagai kuasa,” kata Enny kepada media di Jakarta, Rabu (06/12/2023).

Sidang perdana dengan agenda pemeriksaan persiapan gugatan Anwar Usman terhadap Ketua MK Periode 2023–2028 Suhartoyo digelar pada Rabu, pukul 10.00 WIB.

“Rabu, 6 Desember 2023. Agenda: Pemeriksaan Persiapan. Pukul: 10.00,” demikian dikutip dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta.

Anwar Usman menggugat Suhartoyo ke PTUN Jakarta pada Jumat (24/11). Dalam perkara yang teregistrasi dengan Nomor Perkara 604/G/2023/PTUN.JKT itu, Anwar sebagai penggugat dan Suhartoyo sebagai tergugat.

Namun pada Selasa (5/12), pakar hukum tata negara sekaligus mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, Denny Indrayana melalui kuasa hukumnya dari INTEGRITY mengajukan diri sebagai tergugat intervensi pada gugatan dimaksud.

Denny mengajukan diri sebagai tergugat intervensi untuk melawan tindakan Anwar Usman. Ia ingin menegaskan dukungan kepada MK sebagai institusi.

“Alasannya, disamping sebagai bentuk perlawanan atas tindakan Hakim Konstitusi Anwar Usman yang seharusnya tahu diri dan mengundurkan diri, juga karena, kami ingin menegaskan dukungan kepada MK sebagai institusi—bukan pribadi yang memang harus terus dilakukan,” kata Denny dalam keterangan tertulisnya diterima di Jakarta, Rabu (06/12/2023).

Sebelumnya, Suhartoyo terpilih sebagai ketua baru MK menggantikan Anwar Usman yang dijatuhi sanksi pemberhentian dari jabatan oleh Majelis Kehormatan MK (MKMK).

Anwar Usman dijatuhi sanksi karena terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Sapta Karsa Hutama saat mengadili Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 perihal syarat batas usia calon presiden dan calon wakil presiden.

MKMK menyatakan Anwar Usman melanggar sejumlah prinsip etik, yakni Prinsip Ketidakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, serta Prinsip Kepantasan dan Kesopanan.

Telegraf – Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro mengatakan bahwa peringatan Ke-75 Hari HAM Sedunia yang diperingati pada 10 Desember merupakan momentum refleksi pemenuhan HAM dalam peradaban dunia.

Bagi Indonesia, kata Atnike, peringatan Hari HAM Sedunia tahun ini juga menjadi penting karena kembali terpilih menjadi anggota Dewan HAM Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Hal ini menjadi kehormatan, sekaligus tanggung jawab besar bagi negara.

“Dua momen itu yang perlu kita rayakan, tetapi juga kita jadikan momentum refleksi, sejauh mana setelah hak asasi menjadi peradaban dunia, kehidupan bangsa-bangsa di dunia itu telah menjadi lebih setara, tidak hanya setara secara identitas, tetapi juga setara dalam hal kesejahteraan, kesempatan, dalam konteks inklusivitasnya,” katanya saat diskusi dengan media massa di Jakarta, Selasa (05/12/2023).

Ia menjelaskan, Indonesia sudah memiliki kementerian/lembaga yang ditujukan secara khusus memantau isu HAM. Selain Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM, kata Atnike, juga ada komisi-komisi nasional yang fokus kepada hak-hak kelompok khusus.

“Ada Komisi Nasional Disabilitas, Komisi Nasional Antikekerasan Terhadap Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia,” papar Atnike.

Dia menyebut komisi-komisi tersebut nantinya juga diundang dalam peringatan Ke-75 Hari HAM Sedunia yang secara nasional dipusatkan di Lapangan Banteng, Jakarta pada Minggu, 10 Desember 2023.

Selain melihat kemajuan yang sudah dicapai Indonesia, Hari HAM Sedunia juga menjadi momentum melihat upaya yang perlu ditingkatkan dalam perlindungan hak-hak dasar. Ia berharap selebrasi itu dapat membawa dampak positif bagi peri kehidupan masyarakat Indonesia.

Sebagai lembaga negara independen, kata Atnike, Komnas HAM terus mencatat berbagai tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam perlindungan HAM. Ia berharap catatan tersebut bisa menjadi alarm pengingat bagi pemerintah akan pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan.

“Apakah itu tantangan di dalam hak ekonomi sosial dan budaya, ya, di mana kita melihat tentu problem kesejahteraan, hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan itu belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh seluruh warga negara di wilayah Indonesia. Dari sisi hak sipil politik juga kita masih melihat terjadinya kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal HAM Dhahana Putra menjelaskan bahwa tema nasional untuk Hari HAM Sedunia Ke-75 adalah “Harmoni dalam Keberagaman”. Menurutnya, tema itu penting karena sejalan dengan kondisi yang saat ini terjadi di Tanah Air.

“Ini sangat penting. Kenapa? Indonesia ini memiliki suku bangsa yang cukup banyak luar biasa. Apalagi tahun politik saat ini, harapannya adalah pemilu dapat dilaksanakan dengan baik, tanpa ada suatu perpecahan, suatu diskriminasi terhadap pelaksanaan pemilu. Kita harus mampu untuk menyatukan Indonesia dalam platform demokrasi,” ujar Dhahana.

Telegraf – Istri calon presiden 2024 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti menegaskan inklusivitas bisa terwujud dengan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Sehingga tak ada lagi cerita ketimpangan, khususnya yang dirasakan kelompok penyandang disabilitas.

Hal itu disampaikan usai bertemu Komunitas Disabilitas Tunarungu Indonesia (KDTI) di BUMI Pospera, Cipinang, Jakarta Timur, Minggu (03/12/2023). Pada kesempatan tersebut, Atikoh sempat berdialog dengan tiga penyandang tuna rungu, yakni Ali, Imam dan Christi.

Mereka bertiga mempunyai latarbelakang berbeda. Namun, ketiganya memiliki kesamaan aspirasi yakni kesenjangan yang dialami penyandang disabilitas. Baik soal akses hingga perbedaan upah kerja.

“Mungkin saat ini sudah ada inisiasi (dari pemerintah) tetapi memang harus disuarakan terus terkait inklusivitas,” ucap Atikoh.

Dari berbagai pertemuannya dengan kelompok disabilitas, Atikoh mengatakan keluhannya hampir sama. Khususnya dalam hal kerja, ada kesan di mana sebuah perusahaan hanya memenuhi kewajiban atau formalitas saja dalam mempekerjakan penyandang disabilitas.

“Salah satunya tadi, mereka sama-sama karyawan di perusahaan ternyata upahnya beda. Ini masukan juga, dan dari sisi penjenjangan karir, kok ada perbedaan,” ujarnya.

Atikoh mengatakan, masalah inklusivitas bisa terwujud jika dipersiapkan secara komprehensif. Artinya, kata Atikoh, dimulai dari menyiapkan lingkungannya terlebih dulu.

“Jadi lingkungannya dulu yang harus dipersiapkan, untuk mereka bisa menerima teman-teman (disabilitas) dengan baik. Bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk memberikan kinerja yang terbaik,” katanya.

Disinggung komitmennya, Atikoh menegaskan posisinya sejak dulu jelas. Ia selalu mendampingi dan turut menyuarakan inklusivitas khususnya dalam pembangunan.

Atikoh lantas mengutip pernyataan Mary Temple Grandin, seorang profesor dengan autisme pertama yang mengatakan setiap manusia itu memiliki hak untuk diperlakukan dengan sebaik-baiknya dan dengan kesetaraan.

“Selama ini memang saya memiliki komitmen untuk temen-temen selalu mendampingi mereka, nggak ada pencapresan juga seperti itu. Bagaimana kita bisa bergandengan tangan menyuarakan hak-hak mereka, ini diperlukan kerjasama dari seluruh kelompok, seluruh elemen masyarakat dan stakeholder agar hak mereka bener-bener terpenuhi,” tandasnya.

Di kesempatan itu, Atikoh sempat memborong produk makanan UMKM dari penyandang penyandang disabilitas pendengaran. Atikoh juga bernyanyi bersama band yang pemainnya merupakan disabilitas daksa. Selain itu, Atikoh juga bertemu Nayla seorang penulis penyandang disabilitas pendengaran yang melukis Atikoh dan Ganjar.

Telegraf – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari mengatakan distribusi logistik untuk Pemilu Serentak 2024 sudah mencapai lebih dari 90 persen.

Hingga Selasa, pukul 12.00 WIB, Hasyim menjelaskan produksi logistik yang meliputi kotak suara, bilik suara, tinta, dan segel plastik atau cable ties sudah mencapai 98,4 persen.

“Kemudian, untuk proses pengiriman atau distribusi dari pabrik produksi ke tempat penyimpanan ke gudang penyimpanan kabupaten dan kota sudah mencapai 93,4 persen,” kata Hasyim dalam konferensi pers di Gedung KPU RI, Jakarta, Selasa, (28/11/2023).

Kemudian, lanjut Hasyim, logistik yang sudah masuk ke gudang KPU di kabupaten dan kota sudah mencapai 90 persen.

Merujuk pada data tersebut, Hasyim optimistis distribusi logistik Pemilu 2024 akan selesai tepat waktu.

Dia mengatakan logistik menjadi salah satu kunci keberhasilan Pemilu Serentak 2024. Oleh karena itu, kebutuhan logistik Pemilu 2024 harus tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu, tepat sasaran, serta efektif dan efisien.

Selain itu, tambahnya, KPU juga telah menyelesaikan 37 dari 39 perkara dugaan pelanggaran administrasi dan sengketa pemilu.

“Dua sisanya masih berperkara. Itu yang jadi hambatan distribusi logistik,” bebernya.

KPU telah menetapkan 204.807.222 nama pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT), baik di dalam dan luar negeri, yang bisa menggunakan hak suaranya pada pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024.

Jumlah DPT tersebut terdiri atas 102.218.503 laki-laki dan 102.588.719 perempuan.

Selain itu, Senin (13/11), KPU RI telah menetapkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pilpres 2024.

Hasil pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres 2024 pada Selasa, (14/11), ialah pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Kemudian, jadwal pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

Telegraf – Kepuasan publik terhadap pemerintahan presiden Joko Widodo (Jokowi) menurun signifikan, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 mengenai persyaratan batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres).

Hal ini diketahui dari hasil survei yang dilakukan oleh Indopol Sur­vei, yang bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang rentang waktu survei 6-12 November 2023.

Direktur Eksekutif Indopol Survei, Ratno Sulistyanto meng­ungkapkan, dalam temuan­nya, persepsi publik kepua­san terhadap kinerja Pemerintah­an Jokowi, terutama di bidang hukum pasca-putusan MK No­mor 90, menurun signifikan.

Dikatakan, penurunan kepuasan publik sebetulnya terjadi di berbagai aspek. Na­mun, yang paling menjadi sorotan, adalah persepsi publik terhadap penegakan hukum di Indonesia.

“Kinerja Pemerintahan Jokowi di akhir masa jabatannya mendapatkan rapor merah. Khususnya di bidang penegakan hukum,” kata Ratno dalam keterangannya, Selasa (28/11/2023).

Kepuasan publik terhadap pemberantasan korupsi di Indo­nesia misalnya, mengalami penu­runan angka 7,2 persen sejak bulan Juni 2023, turun dari 60,48 persen jadi 53,3 persen. Begitu pula dengan kepuasan terhadap pelaksanaan demokrasi yang mengalami penurunan sebesar 6,29 persen dari 74,11 persen menjadi 67,82 persen.

Kepuasan publik juga tu­run pada kinerja Pemerintah Jokowi-Makruf di bidang pem­bukaan lapangan kerja (49,76 persen) dan penanganan pen­gangguran serta kemiskinan (49,44 persen). Kepercayaan publik terhadap MK anjlok juga tergambar dari data survei Indopol. Dari 76,94 persen pada bulan Oktober 2023, turun dras­tis menjadi 58,54 persen pada bulan November 2023.

Menurunnya kepercayaan publik kepada MK dikarenakan 62,1 persen publik mengetahui putusan MK Nomor 90, dan mayoritas dari mereka yakni 51,45 persen menyatakan tidak setuju dengan keputusan terse­but. Demikian juga, kepuasan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia mengalami penurunan sebesar 11,61 persen dari bulan Juni 2023 hingga No­vember 2023, turun dari 64,68 persen menjadi 53,07 persen.

“Alasan utama penolakan adalah, putusan MK penuh deng­an unsur politis, mencederai rasa keadilan hukum, mencerminkan praktik nepotisme, dan tidak etis dalam penyelenggaraan negara,” tandasnya.

Ratno menambahkan, kan­didat potensial yang dapat memperbaiki dan mereformasi hukum dengan baik terepresen­tasi pada duet Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Paslon nomor urut nomor tiga itu punya rekam jejak dan pengalaman yang kuat dalam hukum, terutama mengingat kondisi hukum yang mempri­hatinkan usai putusan MK. “Faktor Mahfud yang punya pengalaman panjang dalam du­nia hukum dan terakhir sebagai Menko Polhukam dia mem­bentuk tim reformasi hukum,” tambahnya.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Julius Ibrani, menurutnya, dengan kondisi kepuasan pub­lik di bidang hukum yang menurun, maka yang diuntungkan adalah duet yang dianggap dapat menyehatkan kembali hukum dan politik di Indone­sia.

“Ganjar-Mahfud punya pengalaman dalam reformasi hukum, khususnya Mahfud yang dianggap mampu mendobrak kebobrokan hukum. Kita butuh orang yang berani ke depan,” kata Julius.

Sebagai pembanding, ha­sil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA menyebut, kepuasan publik atau approval rating terhadap Presiden Jokowi justru stabil. Putusan MK tak memberi efek signifikan. Peneliti senior LSI Denny JA Adjie Al Faraby me­ngatakan, kepuasan publik ke Jokowi stabil dari Juni hingga November 2023.

“Pasca Mahkamah Konstitusi, isu demokrasi, dinasti politik, marak dilayangkan langsung ke Pak Jokowi. Namun approval rating Pak Jokowi justru naik tiga bulan terakhir,” kata Denny, Senin (20/11/2023) lalu.