Ini Jawaban LPPOM MUI Terkait Biaya Sertifikasi Halal

"Biaya sertifikasi halal LPPOM MUI meliputi antara lain biaya pemdaftaran, biaya audit, analisis laboratorium (jika diperlukan analisis laboratorium), serta biaya sosialisasi dan edukasi halal."

Ini Jawaban LPPOM MUI Terkait Biaya Sertifikasi Halal


Terkait kabar yang beredar dimasyarakat bahwa biaya untuk mendapatkan sertifikasi halal yang dikeluarkan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) melibatkan mafia didalamnya, adalah kabar menyesatkan dan hoax dan ini dapat menjadi fitnah pencemaran nama baik MUI maupun LPPOM MUI sebagai lembaga yang secara sah diakui dan dilindungi oleh Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal itu diungkapkan oleh Direktur LPPOM MUI Lukmanul Hakim, dalam siaran pers yang diterima Telegraf, Rabu (15/07/20).

Lukman panggilan akrab Direktur LPPOM MUI menjelaskan LPPOM MUI dibentuk berdasarkan mandat dari pemerintah terkait kasus lemak babi yang terjadi pada tahun 1988, karena di Indonesia Mayoritas Muslim untuk itu diperlukanlah label untuk mengetahui kehalalan produk. Sehingga MUI membentuk lembaga semi otonom yakni Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika MUI (LPPOM MUI) pada 6 Januari 1989 dengan tugas utama adalah melakukan pemeriksaan kehalalan produk.

“Mengingat LPPOM MUI adalah bukan instansi atau lembaga pemerintah, maka dalam menjalankan amanah melakukan pemeriksaan kehalalan produk, LPPOM MUI tidak mendapatkan pembiayaan pemerintah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” ungkapnya.

Dalam tugasnya LPPOM MUI menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah dalam bentuk fasilitasi pembiayaan, seperti lembaga sertifikasi lain, misalnya sertifikasi mutu maupun sertifikasi lainnya Dalam menjalankan tugas dan fungsinya LPPOM MUI memang mengutip pembiayaan dari perusahaan yang mengajukan sertifikasi halal, dengan besaran dan skema yang telah disepakati oleh pihak perusahaan yang dituangkan dalam akad, jadi bersifat sukarela.

“Biaya sertifikasi halal LPPOM MUI meliputi antara lain biaya pemdaftaran, biaya audit, analisis laboratorium (jika diperlukan analisis laboratorium), serta biaya sosialisasi dan edukasi halal. Komponen biaya tersebut sudah diketahui oleh pihak pemohon sertifikat halal sejak awal melakukan pendaftaran secara online melalui Sistem Sertifikasi Online LPPOM MUI (Cerol SS 23000),” kata Lukman.

Baca Juga :   Tingkatkan Layanan Setoran Haji BCA Syariah Gandeng Kemenag

Lukman menambahkan untuk perhitungan biaya sertifikasi halal dilakukan per sertifikat halal, bukan dari jumlah item produk yang di ajukan.

Untuk diketahui hingga Juni 2020 LPPOM MUI telah mengeluarkan sebanyak 2.662 Sertifikat Halal bagi 2.180 perusahaan, dengan jumlah produk mencapai 125.703 produk. Artinya, biaya sertifikasi halal yang diterima oleh LPPOM MUI adalah berasal dari 2.662 sertifikat halal, bukan dari 125.703 produk dan kinerja LPPOM MUI telah diakui secara nasional maupun internasional. LPPOM MUI telah mendapatkan sertifikat ISO 17065 untuk kategori Lembaga sertifikasi halal dari Badan Sertifikasi Nasional (BSN). (AK)


Photo Credit: Direktur LPPOM MUI, Lukmanul Hakim. Indonesia Inside/Suandri Ansah

Atti K.

close