Telegraf – Indonesia kembali menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran negara-negara berkembang dalam tata kelola ekonomi global melalui partisipasi aktif pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di bawah Presidensi Afrika Selatan 2025.
Sebagai negara yang pernah memimpin G20 pada 2022, Indonesia telah mendorong berbagai agenda penting, mulai dari inklusivitas, ketahanan global, penguatan peran Global South, hingga memastikan Forum G20 benar-benar mewakili kepentingan seluruh bangsa. Upaya tersebut kini dilanjutkan oleh Afrika Selatan sebagai Presidensi G20 tahun ini.
Dalam Konferensi Pers Hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Afrika Selatan 2025 yang diadakan secara virtual langsung dari Johannesburg, Minggu (23/11/2025), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming telah menghadiri rangkaian hari pertama KTT G20 di Johannesburg, Afrika Selatan.
Penyelenggaraan KTT tersebut bersejarah karena pertama kali diadakan di benua Afrika, di bawah Presidensi Afrika Selatan. Sejumlah 37 kepala negara dan kepala pemerintahan, pimpinan organisasi internasional, termasuk PBB, IMF, dan World Bank, serta berbagai institusi lainnya turut hadir dalam KTT tersebut.
“Dalam kepemimpinannya, Afrika Selatan mengambil tema Solidarity, Equality, dan Sustainability, dan ini menandai berakhirnya estafet kepemimpinan Global South di G20, yang dimulai dari kepemimpinan Indonesia di tahun 2022, dilanjutkan oleh India, Brasil, dan tahun ini Afrika Selatan,” ungkapnya.
Dengan terselenggaranya KTT G20 Afrika Selatan tersebut, maka seluruh negara peserta KTT G20 telah menuntaskan perannya sebagai tuan rumah dan memberikan kontribusi nyata bagi keberlanjutan Forum G20. Dalam menghadiri KTT G20 Afrika Selatan tersebut, Gibran Rakabuming mengikuti dua sesi pembahasan yang mengangkat tema mengenai ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan pembiayaan pembangunan, serta isu-isu strategis terkait pengurangan risiko bencana, perubahan iklim, transisi energi, dan penguatan sistem pangan.
Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan bahwa dalam pidatonya, Gibran menegaskan sejumlah poin penting diantaranya pertumbuhan ekonomi global yang harus berlangsung secara kuat, adil, dan inklusif, dengan dukungan pembiayaan internasional yang mudah diakses, dapat diprediksi, serta setara, khususnya bagi negara-negara berkembang. Upaya tersebut dapat didorong melalui berbagai instrumen, termasuk penghapusan utang, pengembangan mekanisme pembiayaan yang inovatif, skema blended finance, serta pembiayaan untuk transisi yang berkeadilan.
Selain itu, Pemerintah Indonesia juga menyoroti solusi digital berbiaya rendah yang telah diterapkan Indonesia dan terbukti efektif, salah satunya sistem QRIS yang kini telah diadopsi oleh sejumlah negara di Asia, termasuk Jepang dan Korea. Inovasi tersebut menjadi contoh konkret bagaimana digitalisasi dapat mendukung inklusi keuangan dan memperkuat kerja sama ekonomi di kawasan.
“Bapak Wakil Presiden juga mendorong dimulainya Dialog G20 mengenai ekonomi kecerdasan atau Artificial Intelligence dengan mempertimbangkan teknologi keuangan yang semakin maju. Kedua, menegaskan bahwa ketahanan pangan bukan hanya agenda ekonomi, tetapi juga kebutuhan mendasar dan investasi strategis,” jelas Airlangga.
Dalam kesempatan tersebut, disampaikan juga Leaders’ Report yang menyoroti fakta bahwa terdapat sekitar 720 juta penduduk dunia yang masih menghadapi kondisi kelaparan. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut dapat menjadi salah satu contoh inisiatif nyata yang tidak hanya membantu meningkatkan ketahanan pangan, tetapi juga mendorong pemanfaatan produk lokal, pemberdayaan petani dan peternak, serta memperluas aktivitas ekonomi melalui rantai pasok yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
Pembahasan juga menekankan pentingnya pengurangan risiko bencana sebagai bagian dari strategi pembangunan Indonesia, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di kawasan “ring of fire” dan menghadapi berbagai tantangan kebencanaan. Bencana tersebut tidak hanya bersifat alamiah, tetapi sebagian juga merupakan akibat dari ulah manusia. Hal ini tecermin dari berbagai krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza, Ukraina, Sudan, Sahel, dan sejumlah wilayah lainnya. Berbagai peristiwa tersebut menegaskan perlunya penempatan kemanusiaan di pusat tata kelola global, dan mendorong G20 sebagai teladan.
Airlangga juga menyampaikan bahwa sejumlah negara mendukung pernyataan tersebut, termasuk Afrika Selatan yang menutup rangkaian kepemimpinannya di Global South dengan menekankan pentingnya ruang yang lebih besar bagi benua Afrika. Afrika dipandang sebagai benua masa depan dengan pertumbuhan yang cepat serta potensi strategis yang dapat mendorong industrialisasi, pembangunan berkelanjutan, dan stabilitas ekonomi global.
“Di sela-sela G20, Bapak Wakil Presiden juga menghadiri MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turkiye, dan Australia) Leaders Gathering bersama pemimpin dari Meksiko, Korea Selatan, Turki, dan Australia. Di kesempatan ini juga Indonesia menyampaikan selamat dan terima kasih atas kepemimpinan Korea Selatan di MIKTA tahun ini, dan tahun depan akan dipimpin oleh Australia,” pungkasnya.
Selain menghadiri berbagai forum tersebut, Airlangga menuturkan bahwa Gibran juga melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara dan lembaga internasional, diantaranya dengan Perdana Menteri Ethiopia, Perdana Menteri Vietnam, Presiden Anggola yang juga merupakan Chair African Union, Presiden Finlandia, Direktur Jenderal World Trade Organization (WTO), dan Sekretaris Jenderal United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD).
