HTI Menerima Revisi PP 109/2012 Tetapi Dengan Syarat

"Kami bisa menerima kalau Industri ini diatur tapi tidak dibatasi dan tidak dilarang-larang, dan Pp 109/2012 ini sudah cukup ideal dengan kondisi kami saat ini"

HTI Menerima Revisi PP 109/2012 Tetapi Dengan Syarat

Telegraf, Jakarta – Terkait rencana revisi Peraturan Pemerintah No. 109/2012 yang di prakarsai oleh Kementrian Kesehatan para pelaku Industri hasil tembakau (HTI) menerima tetapi dengan syarat.

“Kami bisa menerima kalau Industri ini diatur tapi tidak dibatasi dan tidak dilarang-larang, dan Pp 109/2012 ini sudah cukup ideal dengan kondisi kami saat ini.” hal itu diungkapkan oleh Ketua Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) Hendry Najoan mengungkapkan dalam konfrensi pers bersama dalam penolakan usulan revisi PP 109/2012, di Jakarta.

Lanjut Hendri sebagaimana dilansir dalam sejumlah pemberitaan, Kementerian Kesehatan sebagai pemrakarsa revisi PP 109/2012 berencana untuk memperluas ukuran gambar peringatan kesehatan dari 40% menjadi 90% dan melarang total promosi dan iklan di berbagai media termasuk tempat penjualan, dengan dalih adanya peningkatan prevalensi perokok anak.

“Dengan pelebaran dari 40 persen menjadi 90 persen itu pasti hak kami untuk mengkomunikasi merek dan brand kami menjadi terbatas dan akan timbul potensi persaingan tdk sehat atas rokok rokok palsu. Karena identitas brand kami akan sangat minim sekali,” tutur Hendry, Rabu, (06/11). Hal serupa juga diungkapkan oleh Muhaimin Moeftie

Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) Muhaimin Moefrie mengungkapkan PP 109/2012 sudah bagus tetapi terdapat hak hak masih ketinggalan dari pada membuat revisi, Jalankan saja dulu yang tertuang didalam PP 109 seperti kampanye anak anak tidak merokok. tetapi kampanye atau ajakan tersebut justru yang inisistif adalah pihak Industri.

“Merevisi PP 109 jauh lebih keras dari tidak merevisi PP 109/2012 dan sudah cukup ketat peraturannya, dan berharap tidak merevisi PP 109/2012,” kata Moeftie.

Selama beberapa tahun terakhir, IHT terus mengalami banyak tekanan regulasi yang berlebihan. Di tambah lagi, baru-baru ini melalui PMK No. 152/2019, Pemerintah memutuskan untuk menaikan tarif cukai yang sangat tinggi sebesar 23% dan harga eceran sebesar 35% yang akan diberlakukan mulai Januari 2020. Kenaikan ini merupakan kenaikan tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir.

Baca Juga :   BCA Gandeng JCB Internasional Indonesia Luncurkan Kartu Kredit BCA-JCB Black

“Kami sepakat dan mendukung regulasi untuk mencegah anak-anak mengonsumsi produk tembakau sebagaimana tercantum dalam PP109/2012, mereka bukan target konsumen kami. Bahkan, pelaku
industri secara sukarela telah menjalankan program sosialisasi kepada para mitra ritel untuk tidak menjual produk tembakau kepada anak-anak. Kami menilai bahwa Pemerintah, khususnya KEMENKES RI bahkan belum melakukan upaya kongkrit dalam mencegah perokok anak. Ini seolah-olah kami dihukum akibat kelalaian mereka dalam menjalankan tugasnya,” Moeftie menambahkan.

Sementara itu Sekjen Forum Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia (FORMASI) Suhardjo melalui sambungan telefon menegaskan menentang keras karena jika direvisi akan berimpak kepada keberlangsungan Industri sektor menengah kecil, dan meminta kepada Presiden dan Menteri Kesehatan bersama sama menjaga kenerlangsungan IHT.

“Kami sangat menentang keras karena dasarnya dengan keberlangsungan industri di sektor menengah kecil yang menghidupi hajat hidup orang banyak sehingga dalam hal ini kami memohon kepada Bpk Presiden dan Menteri Kesehatan untuk bersama sama menjaga keberlangsungan IHT dan memberikan kebebasan pada PP 109/2012 tersebut, tutup Suhardjo.

Diketahui PP 109/2012 berisikan mengenai Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan .(Red)


Photo Credit : Pekerja menyelesaikan pembuatan rokok Sigaret Kretek Tangan (SKT) di Industri Kretek Rumahan “Kembang Arum”, Kaliwungu, Kudus, Jateng, Senin (10/11). Saat ini pengusaha rokok kretek rumahan mengaku terancam gulung tikar menyusul naiknya harga pita cukai yang dari tahun ke tahun. ANTARA/Andreas Fitri Atmoko

 



Komentar Anda