Grafik Pengaduan Turun, Mulai Dari Perkara Sampah, Kemacetan Hingga Perkara Lahan Parkir

Grafik Pengaduan Turun, Mulai Dari Perkara Sampah, Kemacetan Hingga Perkara Lahan Parkir

"Dari data yang di release Jakarta Smart City terlihat pekerjaan rumah besar Pemprov DKI Jakarta adalah bagaimana menangani permasalahan sampah ibukota."

Grafik Pengaduan Turun, Mulai Dari Perkara Sampah, Kemacetan Hingga Perkara Lahan Parkir
Telegraf, Jakarta, Sejak digagas Gubernur Basuki Tjahaja Purnama setahun silam, jumlah warga Jakarta yang memanfaatkan ruang pengaduan dan keluhan masyarakat, turun 18 persen dari bulan Agustus ke September 2016. Pada bulan Agustus 2016 tercatat ada 55.147 kasus yang diadukan warga ke Gubernur secara langsung di pendopo Balai Kota. Namun di bulan September 2016, pengaduan turun menjadi 45.374 kasus.
 
Menariknya, pengaduan soal pohon tumbang dan iklan tak berijin kembali masuk ke 10 besar paling banyak diadukan masyarakat selama bulan September 2016. Komplain soal pohon tumbang ini pernah mengalami kenaikan jumlah pengaduan kasusnya pada bulan Mei 2016.
 
Penurunan jumlah pengaduan ini juga diikuti penurunan jumlah pelapor yang turun sebesar 19 persen.
 
Berdasarkan data yang dipublikasikan Divisi Data dan Analisa Jakarta Smart City pada awal Oktober 2016, berdasarkan jumlah kasus yang paling banyak diadukan terbesar adalah soal sampah. Pada bulan Juli jumlah pengaduan mencapai 9.736 kasus atau 19 persen dari total kasus yang diadukan. Bulan Agustus 9.471 kasus atau 17 persen, dan September 8.275 kasus atau 18 persen.
 
Peringkat kedua diduduki soal pelanggaran yang mencapai 7.775 kasus atau 15 persen pada bulan Juli. Pada bulan Agustus ada 8.407 kasus atau 15 persen yang diadukan dan bulan September ada 7.188 kasus atau 16 persen yang diadukan.
 
Menduduki peringkat ketiga soal parkir liar yang mencapai 7.050 pengaduan warga atau 14 persen. Bulan Agustus ada 8.283 kasus atau 15 persen dan bulan September ada 5.606 kasus atau 12 persen.
 
Peringkat keempat masalah yang sering banyak diadukan warga adalah soal fasilitas umum. Pada bulan Juli ada 4.140 pengaduan atau 8 persen, bulan Agustus 5.747 pengaduan atau 10 persen dan bulan September ada 5.130 kasus atau 11 persen.
 
Sisanya pengaduan terkait jalan rusak, iklan tidak berijin, pedagang kaki lima liar, lampu jalan rusak, kemacetan, bencana banjir dan masalah lainnya.
 
Berdasarkan jumlah pengaduan yang masuk ada lima kelurahan yang paling banyak dilaporkan warganya selama bulan Agustus. Kelurahan itu adalah Pasar Baru dengan jumlah pengaduan sebanyak 217 kasus soal fasilitas umum, 152 kasus soal sampah, 147 kasus soal parkir liar, 137 kasus soal pelanggaran, dan 67 kasus soal jalan rusak.
 
Peringkat kedua kelurahan yang paling banyak diadukan warganya adalah Duri Kepa. Selanjutnya berturut-turut Kembangan Selatan, Pluit, Gelora, dan Pejagalan.
 
Sedangkan pada bulan September 2016 kelurahan yang paling banyak mendapat komplain soal pelayanan umum adalah kelurahan Gelora. Ada 208 kasus soal pelanggaran, 147 kasus soal fasilitas umum, 132 kasus soal iklan tak berijin, 128 kasus soal kemacetan dan 83 kasus soal sampah.
 
Peringkat kedua dan seterusnya adalah Kelurahan Cengkareng Timur, Kelurahan Cengkareng Barat, Kelurahan Kapuk dan Kelurahan Rawa Buaya.
 
Secara rata-rata 5 besar kelurahan yang paling banyak dikomplain warga pada bulan September 2016 naik sebesar 41 persen dari bulan sebelumnya. Kategori pelanggaran yang diadukan warga terhadap layanan kelurahan Gelora adalah soal Corli sekitar 42 persen.
 
Daru jumlah laporan top 5 kelurahan di bulan September naik dari bulan Agustus. Salah satunya kelurahan Cengkareng Barat yang tetap konsisten di top 10 dalam jumlah laporan sejak Februari seperti juga di kelurahan Duri Kepa.
 
Ruang pengaduan dan keluhan warga sangat bermanfaat dan penting bagi warga untuk menyampaikan keluhan, komplain dan mengadu terkait pelayanan yang selama ini diberikan aparat Pemprov DKI Jakarta.
 
Dari data yang di release Jakarta Smart City terlihat pekerjaan rumah besar Pemprov DKI Jakarta adalah bagaimana menangani permasalahan sampah ibukota.
 
Ruang pengaduan masyarakat yang digagas Gubernur non aktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ini tetap dipertahankan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumarsono. Karena tempat pengaduan ini bisa menjadi sumber informasi untuk mengetahui sejauhmana publik merasakan kepuasan, terlindungi dan mendapatkan manfaat dari layanan publik yang menjadi kewajiban Pemprov DKI Jakarta. (Red)
Foto : Kemacetan yang parah terjadi pada saat jam pulang kantor di wilayah Thamrin menuju Sudirman. | ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

KBI Telegraf

close