Gerakan Menuju 100 Smart City Diresmikan

“Tujuan smart city bukan berlomba membeli teknologi atau komputer. Kalau ini yang dilakukan, maka yang untung adalah vendor atau penjual teknologi atau komputer,”

Gerakan Menuju 100 Smart City Diresmikan


Telegraf, Tangerang – “Perwujudan smart city adalah sebuah keniscayaan. Ini menjadi keharusan dan kebutuhan. Sebab, banyak peluang untuk menyelesaikan masalah secara efektif dan efisien untuk melayani masyarakat. Jadi, smart city bukan pilihan,” ujar Walikota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany yang juga menjabat Ketua APEKSI/Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia.

Istilah smart city (kota pintar) menjadi buah bibir masyarakat selama dua tahun terakhir. Kota-kota di Indonesia berlomba mencanangkan atau mengklaim wilayahnya sudah layak disebut smart city. Untuk menghadapi fenomena ini, Pemerintah telah bekerja sama dengan stakeholders dalam mempersiapkan diri menyongsong terwujudnya smart city di kota-kota Indonesia.

Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Rudiantara, sejumlah indikator dan prediksi pakar menunjukkan potensi besar kehadiran smart city di Indonesia. Tahun 2040 nanti diprediksikan 80% penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan, sehingga wilayah kota harus lebih luas. Apalagi tahun 2016, gross domestic brutto (GDP) kita mencapai US$1 triliun dan tahun 2030 GDP Indonesia diprediksikan mencapai US$2,4 – 2,5 triliun.

“Itu artinya, dalam 12 tahun ke depan, perekonomian Indonesia akan meningkat 2,5 kali,” ujar Rudiantara dalam sambutannya berupa tayangan video pada pembukaan seminar “Indonesia Smart City Summit 2017: Gerakan Menuju 100 Smart City” di Makassar (22/5/2017). Alhasil, pada 2030 nanti, perekonomian Indonesia bakal berada di posisi no.8 atau 9 peringkat dunia atau sama dengan Inggris dan Perancis saat ini.

Lantas, bagaimana Pemerintah memberikan layanan masyarakat? Salah satu solusinya dengan smart city. Namun, Rudiantara mengingatkan bahwa pengertian smart city jangan disalahtafsirkan. “Tujuan smart city bukan berlomba membeli teknologi atau komputer. Kalau ini yang dilakukan, maka yang untung adalah vendor atau penjual teknologi atau komputer,” jelasnya.

Smart city perlu komitmen jangka panjang tiap-tiap Pemda. Sebab, perlu analisis infrastruktur dan kemampuan fiskal setiap Pemda. “Harus bisa mengubah mindset petugas Pemda untuk meningkatkan layanan masyarakat yang lebih cepat dan bagus,” ungkap Rudiantara.

Tahun 2019, semua Pemda harus punya akses broadband atau Internet kecepatan tinggi. Tahap awal ada 25 kota yang akan dibimbing menuju smart city, lalu meningkat 100 kota dan seterusnya.

Untuk itu, lanjut Rudiantara, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan pihak-pihak terkait menyiapkan penerapan smart city di kota-kota Indonesia yang jumlahnya sekitar 500 kota. Pada gilirannya, jika smart city sudah tercapai kelak, maka akan tercipta smart region.

Apabila smart city tercapai, maka urusan pelayanan masyarakat bisa terintegrasi di daerah masing-masing. Sehingga, Pemerintah pusat nantinya hanya mengurus perizinan pembuatan SIM, paspor atau urusan imigrasi. Sisanya, urusan yang lain akan dilayani oleh masing-masing Pemda, yaitu Pemkot atau Pemkab.

“Pengembangan smart city harus dapat meningkatkan nilai tambah suatu kota. Jadi kita harus punya strategi agar infrastruktur smart city itu memiliki nilai tambah daerah dan nasional. Untuk itu, harus punya road map atau peta jalan,” kata Rudiantara.

Penegasan Rudiantara ini sekaligus untuk menepis anggapan bahwa smart city sekadar ada Wi-Fi, call center atau website. Ini akan menjadi kontradiksi atau tidak smart apabila data tidak bisa diakses atau digunakan oleh publik.

Belanja IT Jangan Boroskan Anggaran

Dalam kesempatan yang sama, sambutan Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo, yang dibacakan oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Diah Indrajati, mengatakan, smart city adalah upaya membangun bangsa terkait Nawacita yang dicetuskan Presiden Joko Widodo. Dengan Smart city, maka sumber daya harus dikelola dengan efektif, efisien, tepat waktu serta tepat sasaran.

“Sebuah kota digolongkan sebagai smart city bila mampu senseing, understanding, acting atas permasalahan yang dihadapi kota tersebut,” kata Diah menjelaskan.

Sejauh ini perkembangan daerah-daerah menuju smart city belum merata. “Lihat saja ada Pemda yang websitenya tidak bisa dibuka, ada yang tidak diupdate situsnya, tapi ada juga beberapa daerah yang smart city nya sudah bagus,” ungkap Diah.

Menurutnya, berdasarkan data Kemendagri tahun 2016, belanja teknologi informasi Pemda mencapai Rp40 triliun. Sebanyak Rp8 triliun di antaranya untuk belanja bandwidth. “Seharusnya implementasi tidak hanya proyek yang memboroskan anggaran, tetapi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar merasa nyaman hidup di kota tersebut. Sebab, saat ini banyak permohonan daerah untuk membangun smart city,” kata Diah.

Perlu diketahui Gerakan Menuju 100 Smart City dan acara Indonesia Smart City Summit 2017 merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Gerakan Menuju 100 Smart City diresmikan penandatanganan MoU antara perwakilan Pemerintah Pusat bersama 25 kepala daerah yang terpilih pada tahap pertama. Untuk dua tahun lagi, ditargetkan akan dipilih 75 kota/kabupaten lagi. Total, tahun 2019, diharapkan akan terbentuk 100 kota atau kabupaten smart city.

Pemilihan 25 kota atau kabupaten smart city ini sangat ketat. Mulai dari proses assessment yang mengukur kesiapan visi, regulasi, SDM, serta potensi di tiap daerah. Penilaian ini dilakukan oleh tim ahli yang terdiri dari elemen pemerintah, swasta, dan akademisi.

Adapun 25 kota atau kabupaten peserta Gerakan Menuju 100 Smart City tahap satu adalah: Kota Semarang, Kabupaten Sleman, Kota Singkawang, Kota Makassar, Kota Bogor, Kota Tomohon, Kabupaten Badung, Kabupaten Siak, Kabupaten Mimika, Kabupaten Gresik, Kota Jambi, Kabupaten Sidoarjo, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kabupaten Purwakarta, Kota Sukabumi, Kota Samarinda, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Tangerang, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Banyuwangi. (Red)

Photo Credit : Shutterstock


KBI Telegraf

close