Gagal Tangani Rohingya, Gelar dan Penghargaan Suu Kyi Soal HAM Dicabut

"Kami sempat berharap Anda sebagai seseorang yang dihargai oleh kami dan banyak pihak lain karena berkomitmen pada martabat dan hak asasi manusia universal akan melakukan sesuatu untuk mengecam dan menghentikan operasi brutal militer dan menyuarakan solidaritas pada populasi Rohingya,"

Gagal Tangani Rohingya, Gelar dan Penghargaan Suu Kyi Soal HAM Dicabut


Telegraf, Washington – Setelah sempat menjadi kesayangan komunitas hak asasi manusia internasional, Aung San Suu Kyi kini mesti kembali kehilangan gelar bergengsi akibat kekerasan yang terjadi pada Muslim Rohingya di Rakhine, Myanmar. US Holocaust Memorial Museum mengumumkan telah mencabut Wiesel Award yang mereka berikan kepada Suu Kyi pada tahun 2012 yang lalu.

Dalam surat kepada pemimpin de facto Myanmar itu, direktur Museum Sara Bloomfield menegaskan pihaknya tidak mengambil keputusan ini dengan mudah tapi terpaksa bertindak menghadapi pengusiran dan pembunuhan massal yang diatribusikan pada pasukan keamanan negara tersebut.

Meski pengaruh politiknya di Myanmar terbatasi kesepakatan pembagian kekuasaan dengan militer, Suu Kyi menjadi pihak yang paling banyak dikritik karena tidak bisa bertindak lebih tegas dan mendukung para Rohingya.

“Kami sempat berharap Anda sebagai seseorang yang dihargai oleh kami dan banyak pihak lain karena berkomitmen pada martabat dan hak asasi manusia universal akan melakukan sesuatu untuk mengecam dan menghentikan operasi brutal militer dan menyuarakan solidaritas pada populasi Rohingya,” kata Boomfield dalam surat yang diunggah ke situs museum.

Alih-alih, kata Bloomfield, partai politik Suu Kyi menolak bekerja sama dengan penyidik Perserikatan Bangsa-Bangsa, mendukung retorika kebencian terhadap Rohingya, dan menolak akses serta menindas wartawan yang berupaya mengungkap cakupan kekerasan di Rakhine State.

Pada November, Suu Kyi sudah kehilangan penghargaan Freedom of the City of Oxford, yang diberikan kepadanya 1997 lalu atas oposisi terhadap opresi dan kepemimpinan militer di Burma. Suu Kyi menempuh pendidikan di St Hugh’s College di Oxford University. Namun, fotonya di kampus itu pun sudah dicabut.

Dan akhirnya museum Peringatan Tragedi Holocaust (pembantaian terhadap Yahudi) Amerika Serikat (AS) memutuskan untuk mencabut penghargaan kepada tokoh asal Myanmar, Aung San Suu Kyi.

Penghargaan itu dicabut karena Suu Kyi dinilai gagal mengecam serta menghentikan agresi militer terhadap etnis minoritas Rohingya.

“Dengan sangat menyesal kami akan mencabut penghargaan itu. Kami tidak mengambil keputusan ini dengan mudah,” bunyi pernyataan resmi pihak museum, seperti dilansir dari Reuters, Kamis (08/03/18)

Museum yang berbasis di Washington itu memberikan penghargaan Elie Wiesel kepada Aung San Suu Kyi. Wiesel adalah seorang penyintas tragedi pembantaian Yahudi oleh Nazi Jerman. Pencabutan itu dilakukan sebagai konsekuensi bungkamnya perempuan berjuluk ‘The Lady’ itu atas kekejaman terhadap etnis Rohingya.

Suu Kyi dan Partai Liga Nasional Demokratik (NLD) menolak bekerja sama dengan penyidik PBB untuk kasus Rohingya. Museum Holocaust menyatakan, pemerintah Myanmar menolak akses terhadap pelapor ke area-area di mana dugaan penyiksaan terjadi.

Kekerasan terhadap etnis Rohingya yang dilakukan oleh militer Myanmar memicu kecaman dari berbagai belahan dunia. Selain itu, muncul juga berbagai desakan agar Hadiah Nobel Perdamaian yang diraih Aung San Suu Kyi pada 1991 dicabut karena tidak sesuai dengan sikap perempuan itu saat ini.

Hadiah Nobel diberikan kepada Aung San Suu Kyi karena dinilai berjasa memperjuangkan demokrasi selama puluhan tahun di Myanmar yang dikuasai oleh junta militer. Akan tetapi, putri pahlawan nasional Jenderal Aung San itu justru diam seribu bahasa melihat kekerasan yang dilakukan terhadap Rohingya.

Aung San Suu Kyi saat ini memegang dua jabatan penting di Myanmar, sebagai Menteri Luar Negeri dan State Counselor atau Penasihat Negara. Ia tidak bisa memegang jabatan tertinggi, yakni presiden, karena peraturan yang dikeluarkan oleh junta militer. Meski demikian, Suu Kyi tetap dianggap sebagai pemimpin de facto di Myanmar. (Red)


Photo Credit : Setelah sempat menjadi kesayangan komunitas hak asasi manusia internasional, Aung San Suu Kyi harus rela kehilangan gelar dan penghargaannya akibat kekerasan yang terjadi pada Muslim Rohingya di Rakhine, Myanmar. | Reuters

KBI Telegraf

close