Fix, RUU HIP Diganti Dengan RUU BPIP

"Saya membawa surat Presiden (Jokowi) berisi tiga dokumen, satu surat resmi Presiden kepada Ibu (Ketua DPR RI Puan Maharani), lalu ada dua lampiran lain yang terkait dengan RUU BPIP. Saya serahkan secara resmi,"

Fix, RUU HIP Diganti Dengan RUU BPIP


Telegraf, Jakarta – Pemerintah bersama dengan DPR resmi mengubah pembahasan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) menjadi RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Hal ini terjadi setelah pihak pemerintah yang dipimpin Menko Polhukam Mahfud MD, menemui pimpinan DPR guna menyampaikan sikap pemerintah terkait RUU HIP.

“Saya membawa surat Presiden (Jokowi) berisi tiga dokumen, satu surat resmi Presiden kepada Ibu (Ketua DPR RI Puan Maharani), lalu ada dua lampiran lain yang terkait dengan RUU BPIP. Saya serahkan secara resmi,” ujar Mahfud di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/07/20).

Puan pun menerima surat yang dibawa Mahfud. Menurut dia, RUU HIP akan berubah nama menjadi RUU BPIP.

“Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami menerima wakil pemerintah atau utusan Presiden yang dipimpin Menko Polhukam untuk menyerahkan konsep BPIP. Sebagai masukan ke DPR untuk membahas dan menampung konsep yang akan dibahas bersama masyakarat,” kata Puan.

“Subtansi yang ada di perpres mengatur BPIP diperkuat RUU BPIP,” imbuhnya.

Mahfud mengungkapkan, pemerintah menolak dua poin isi RUU HIP. Pertama mengenai absennya TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme sebagai konsiderans atau pertimbangan RUU. Kedua, ketentuan soal trisila dan ekasila.

Ia menjelaskan, penolakan dua poin itu mengakomodir protes dari masyarakat terhadap RUU HIP, yang akhir-akhir ini terjadi.

Sementara, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan pihaknya takkan mengesahkan RUU HIP dalam rapat paripurna yang digelar hari ini.

Karenanya ia meminta tak ada pihak yang melempar isu provokatif dalam unjuk rasa menolak RUU HIP yang dilaksanakan di sekitar Gedung DPR/MPR, Kamis (16/7/2020).

“Pemerintah tidak menyetujui pembahasan RUU HIP yang membahas ideologi Pancasila, sebagai gantinya pemerintah mengusulkan RUU BPIP yang mengatur lembaga yang bertugas untuk mensosialisasikan Pancasila yang sudah final,” jelas Dasco.


Aris Maulana

close