Telegraf – Indonesia, sebagai tamu kehormatan dalam KTT Iklim COP28 di Dubai, tampil memamerkan pencapaian luar biasa dengan menurunkan emisi karbon sebesar 42% dibandingkan proyeksi bisnis seperti biasa (BAU) selama periode 2020-2022, Dubai, (8/12/23).

Prestasi ini, yang didukung oleh komitmen pemerintah terhadap keberlanjutan lingkungan, turut diiringi oleh upaya konsisten dari sektor keuangan.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, bank milik negara, muncul sebagai pelopor dalam dunia perbankan nasional dengan komitmennya yang teguh untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hijau di Indonesia.

Okki Rushartomo, Sekretaris Perusahaan BNI, menyatakan optimisme perusahaan terhadap perkembangan ekonomi hijau di negara ini.

Okki menekankan bahwa transisi landscape bisnis dan ekonomi menuju keberlanjutan tidak hanya memastikan ekonomi yang lebih berkelanjutan, tetapi juga memberikan kontribusi positif pada pengembangan bisnis secara keseluruhan di Indonesia.

“Sebagai bank, kami meyakini bahwa transformasi ekonomi bisnis menuju jalur yang lebih hijau akan menciptakan kebutuhan pembiayaan berkualitas lebih baik di masa depan.

Banyak produk berkelanjutan di sektor hulu dan hilir akan meningkatkan kinerja layanan perbankan,” ujar Okki.

Kebutuhan pembiayaan hijau di Indonesia saat ini mencapai Rp4.002 triliun, tersebar di beberapa sektor seperti FOLU, pertanian, IPPU, energi & transportasi, serta limbah.

Angka yang signifikan ini memberikan peluang bagi bank-bank Indonesia, termasuk BNI, untuk mengoptimalkan peran mereka dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan tersebut.

Okki memastikan bahwa BNI siap memperkuat portofolio pembiayaan hijau, mendukung proyek-proyek yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Ini termasuk penambahan fitur pada produk konvensional yang mendukung penerapan keuangan berkelanjutan dan pembiayaan pembelian kendaraan bermotor ramah lingkungan.

Kontribusi BNI terhadap ekonomi hijau tercermin dalam penyaluran pembiayaan hijau yang mencapai Rp60,6 triliun atau 9,1% dari total kredit yang disalurkan hingga September 2023.

Portofolio hijau BNI mencakup sektor-sektor seperti transportasi berkelanjutan, bangunan hijau, energi terbarukan, limbah menjadi energi dan pengelolaan limbah, serta sumber daya alam berkelanjutan.

Selain inisiatif bisnisnya, BNI juga menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan berkolaborasi bersama berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesadaran akan pelestarian lingkungan.

Kegiatan-kegiatan melibatkan rehabilitasi kawasan pesisir Pantai Anyer, Banten, dan upaya konservasi di DAS Citarum, Jawa Barat, melalui program pengembangan bibit tanaman dan penanaman serta perawatan pohon di area tersebut.

Selanjutnya, BNI juga telah berkolaborasi dengan PLN dalam pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU), menjadi skema kemitraan pertama di Indonesia.

Langkah ini dilakukan untuk mendukung program pemerintah dalam percepatan pembentukan ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) di Indonesia.

“Di sisi lain, kami juga telah menerapkan konsep berkelanjutan di internal BNI, seperti pembangunan Menara BNI Pejompongan dengan konsep bangunan hijau.

Semua langkah ini mencerminkan upaya BNI untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan kita,” tutup Okki.

Telegraf – Dalam upaya untuk mengangkat standar keamanan di lingkungan jasa pengamanan, LSP SATPAM ABUJAPI telah menggelar Pelatihan Asesor Kompetensi (LATASKOM).

Adapun pelatihan ini bertujuan meningkatkan kualitas asesor dalam memahami standar kompetensi, meningkatkan kemampuan, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan pengembangan profesional asesor.

Acara tersebut dihadiri oleh Adi Mahfudz Wuhadji, Komisioner BNSP, yang memberikan sambutan, sekaligus membuka pelatihan.

Brigjen Pol Edy Murbowo, Dirbitpotmas Baharkam Polri, juga turut memberikan perhatian dan apresiasinya terhadap inisiatif LSP Satpam ABUJAPI.

Pelatihan ini dirancang untuk membekali para asesor dengan pengetahuan yang mendalam tentang standar kompetensi, peningkatan kemampuan, kepatuhan terhadap regulasi, dan pengembangan profesional di bidang jasa pengamanan.

Selain itu, pelatihan juga diarahkan untuk membawa dampak manfaat yang signifikan bagi Satuan Pengamanan sebagai garda terdepan di dunia usaha dan industri.

Keberadaan LSP Satpam ABUJAPI sebagai pemegang lisensi sertifikasi profesi Satpam di Indonesia menempatkannya sebagai penentu utama dalam meningkatkan kompetensi satpam.

Hal ini bertujuan untuk mengakui profesionalisme satpam dan, pada gilirannya, meningkatkan kesejahteraan profesi yang diharapkan.

Pelatihan ini diadakan pada di Jakarta, (27/11/2023).

Sebuah inisiatif strategis yang mendapat dukungan dari BNSP untuk meningkatkan kompetensi Satpam sebagai fungsi Kepolisian Terbatas.

Adi Mahfudz Wuhadji menegaskan dalam sambutannya bahwa outcome dari pelatihan ini harus memberikan dampak manfaat yang lebih besar untuk jasa pengamanan.

Brigjen Pol Edy Murbowo, Dirbitpotmas Baharkam Polri, menyoroti bahwa Pelatihan Asesor yang diselenggarakan oleh LSP Satpam ABUJAPI adalah langkah strategis yang mendukung peningkatan kompetensi Satpam.

Melalui LATASKOM ini, diharapkan standar keamanan profesional dapat terus meningkat, memberikan manfaat yang nyata bagi para asesor, dan pada akhirnya, memberikan kontribusi positif untuk kemajuan keamanan di Indonesia.

Telegraf – Bentuk peduli lingkungan PT bank BCA syariah gandeng Yayasan Lindungi Hutan untuk penanaman 1000 bibit Mangrove Rhizophora (mangrove) di wilayah pesisir Tambakrejo, Semarang.

”Kegiatan penanaman mangrove merupakan bentuk aksi kepedulian terhadap penghijauan dan kelestarian alam. Kami berharap langkah ini dapat memberikan dampak positif bagi ekosistem setempat serta dapat
memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat sekitar,”
ungkap Presiden Direktur BCA Syariah Yuli Melati Suryaningrum dalam keterangan pers yang di terima redaksi Kamis (23/11).

BCA Syariah memiliki komitmen untuk mengimplementasikan keuangan berkelanjutan yang berarti dalam pelaksanaan kegiatannya, BCA Syariah senantiasa memperhatikan aspek Environment, Social, dan Governance (ESG).

“Kami menyadari bahwa keseimbangan antara aspek ESG sangat mempengaruhi keberlangsungan usaha kami untuk itu dalam setiap kegiatan usaha kami akan menjaga keseimbangan antara bisnis dan keberlanjutan lingkungan,” kata Yuli.

Pesisir Tambakrejo merupakan lokasi di wilayah pesisir Kota Semarang yang memiliki tingkat kerusakan lingkungan yang tinggi. Berkurangnya luasan hutan mangrove, berdampak signifikan terhadap Pesisir Tambakrejo. Sehingga, abrasi dan banjir rob menjadi hal biasa yang rutin melanda lokasi tersebut. Masyarakat di Pesisir Tambakrejo setiap 5-20 tahun sekali harus meninggikan rumahnya untuk mencegah masuknya air laut.

Oleh karena itu, penanaman mangrove perlu digalakkan kembali untuk menjaga lingkungan di Pesisir Tambakrejo. Hutan Mangrove dinilai bermanfaat untuk menjaga garis pantai dari abrasi, mencegah banjir rob, meredam gelombang air laut, menyediakan sumberdaya bagi petani atau masyarakat setempat.

Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Perusahaan Nadia Amalia sebagai perwakilan kantor pusat BCA Syariah, Pemimpin Cabang BCA Syariah Semarang Maria Heniwati, perwakilan karyawan BCA Syariah, tim LindungiHutan dan Kelompok CAMAR (Cinta Alam Mangrove Asri dan Rimbun) yang diketuai oleh Yazid.

Telegraf – Litbang Kompas dan Net Zero Waste Management Consortium merilis laporan riset permasalahan sampah plastik di Indonesia yang menemukan kemasan plastik kecil yang sulit diolah, kurang bernilai ekonomis dan mudah tercecer, seperti sasect, plastik kresek, bungkus mie instan dan air mineral kemasan gelas, yang mendominasi pembuangan akhir sampah.

“Hasilnya teridentifikasi 1.930.495 buah sampah plastik yang terbagi dalam 635 varian sampah produk konsumen dari berbagai merek, kata. Ahmad Safrudin,” kata Ahmad Safrudin, lead researcher Net Zero dalam Workshop Nasional Pengurangan Sampah dan Ekspos Riset Sampah di 6 Kota, Rabu (22/11).

Ahmad Safrudin mengatakan, keinginan prpdusen dalam menjalankan dua pilar yaitu EPR dan up sizing belum efektif.

“serpihan kemasan produk berbagai brand, termasuk sampah botol dan cup minuman dalam kemasan, mendominasi timbulan sampah di berbagai site dan rantai jalur sampah termasuk di TPA di enam kota besar”. Menurutnya, hal tersebut mengindikasikan willingness (keinginan) produsen atau pemilik brand menjalankan dua program pilar pengurangan sampah, yakni EPR dan up sizing, belum efektif,”tuturnya.

Extended Producer Responsibility atau EPR adalah prinsip perluasan kewajiban yang ditetapkan pemerintah untuk produsen agar bertanggung jawab atas keseluruhan daur hidup setiap produknya, terutama terkait pengambilan kembali (take back), daur ulang dan pembuangan akhir produk.

Up Sizing adalah arah kebijakan packaging yang ditetapkan pemerintah dengan maksud agar produsen meninggalkan kemasan ukuran kecil dan beralih ke kemasan dengan ukuran yang lebih optimum untuk mengurangi potensi imbulan sampah.

Nila Kirana dari Litbang Kompas menjelaskan temuan lapangan tersebut sejalan dengan survei persepsi publik di enam kota atas persoalan sampah. “Dari survei Litbang Kompas di enam kota diketahui sampah dari kemasan produk makanan,-produk minuman, produk kecanukan dan kebersihan, dan produk kesehatan merupakan sampah kemasan yang dominan menurut persepsi masyarakat,” kata Nila Kirana.

“Jajak pendapat juga mendapati 77,5Y9 responden yangi tidak pernah mengumpulkan kemasan dan mengembalikannya ke produsen serta terdapat 75,7” responden yang tidak pernah mengumpulkan produk yang sampahnya dikumpulkan oleh produsen,” jelas Nila.

Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Vivien Rosa Ratnawati dalam sambutannya yang di wakili oleh perwakilah dari KLHK mengatakan menyambut bak temuan riset tersebut. “Kementerian menyambut baik riset yang dimaksudkan untuk memberkan input kepada Pemerintah dan para pihak terkait untuk mereview dan memberikan fokus untuk fektivitas pelaksanaan program pengurangan sampah,4 katanya.

“Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No P.75/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen sebenarnya ditujukap kepada para produsen agar mereka segera mengurangi kemasan produk yang sulit diura oleh proses alang, tidak dapat didaur atau digunakan ulang,” ujarnya.

Ahmad Safrudin menjelaskan audit investigasi sampah di ca kota berhasil menghadirkan potret faktual ngel laannya di tengah masyarakat.

“Pengamatan selama audit sampah di 6 kota menunjukkan belum ada praktik pengurangan sempah melalui pengumpulan dan pembuangan terpilah dengan berorientasi pemanfaatan sampah seoptimal mungkin,” katanya. “Semua masih berlaku sebagaimana adanya (buaness as usuni).”

Dia mengkatsi pemerintah Kabupaten/Kota yang menurutnya tidak menyiapkan sistem dan infrastruktur program pengurangan sampah dengan penempatan dan pengumpulan terpilah. “Inustatif warga baik pribadi maupun komunal di level RT/RW pupus ketika menyaksikan bahwa petugas sampah kembali menyatukannya (di gerobak sampah, di TPS, ds trak, di TPA) atas sampah hand piahan Sebenarnya, menurut Ahmad Safrudin, pemulung dengan jaringan lapak dan agen barang-barang bekas telah mandiri dalam penyerapan sampah berpotensi daur ulang dan guna “Namun karena aktvitas mereka morning bermotrif ekonomi bisa dimaklumi bila jenis sampah yg kurang/tidak bernilai ekonomis centering mereka terlantarkan, dibakar ditimbun ditanah kosong atau dibuang dikali.”

Selain itu, Ahmad safrudin mengungkapkan peran bank sampah di keenam kota tersebut masih belum signifikan lantaran melulu berorientasi pada sampah bernilai tinggi sehingga tidak berbeda dengan pelapak/pemulung yang sebatas melakukannua dengan motif ekonomi.

“Sebagian bank sampah hanya hadir di waktu-waktu tertentu, yaitu ketika ada kunjungan (pejabat, tama studi banding), project simulanr, dil. sehingga banyak sampah yang tidak terserap.”
Secara keseluruhan, Ahmad Safrudin menyatakan,

“Situasi di 6 kota menunjukkan bahwa pengelolaan sampah masih sebatas pada pengelolaan fisik semata (alat/tenaga kebersihan, bak sampah, gerobak/truk sampah, TPS, TPA) dan belum berimbang pada pembangunan participatory yang berorientasi pencegahan dan pengurangan. Sebagian besar pejabat yang mengelola sampah tidak memiliki sense of crisis terkait masalah sampah perkotaan, sehingga kebijakan yang diambil senantiasa hanya melakukan rutinisan dan pengulangan yang terbukti tidak efektif dalam mengelola sampah yang senantiasa meningkat volumenya dari tahun ke tahun”.

Terbukti, beban sampah menjadi besar dan bahkan kian mengarah menjadi bencana yang ditandai a.L kebakaran TPA di berbagai kota/kabupaten pada kemarau 2023 ini.

Telegraf – Kolaborasi antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menghasilkan penyerahan bantuan peralatan operasi mata untuk Rumah Sakit Apung (RSA) Nusa Waluya II. RSA ini berperan penting dalam memberikan pelayanan gratis di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK).

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, serta Direktur Institutional Banking BNI Muhammad Iqbal secara langsung menyerahkan bantuan tersebut di Jakarta pada Minggu (18/11/2023).

Iqbal menyatakan kebanggaannya karena BNI dapat berkontribusi dalam bantuan operasional mata untuk RS Kapal ini. Sebagai bank milik negara, BNI berkomitmen untuk memberikan manfaat sosial kepada masyarakat Indonesia, khususnya di DTPK.

“Dengan kerja sama bantuan ini, diharapkan persoalan terkait minimnya peralatan kesehatan untuk melakukan tindakan operasi mata di RSA Nusa Waluya II dapat teratasi,” ujar Iqbal.

Berdasarkan data BPS, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki wilayah dengan akses sulit, termasuk di daerah DTPK. RS Kapal seperti RSA Nusa Waluya II hadir sebagai solusi untuk memberikan pelayanan kesehatan di pulau-pulau terpencil.

Saat ini, sudah ada tiga RS Kapal dari Yayasan Dokter Peduli (doctorSHARE), termasuk RSA Nusa Waluya II. Selain memberikan bantuan alat operasi mata, BNI dan Kemenkes juga bekerja sama dalam Pengelolaan Dana Institusi dan Perorangan, dengan BNI sebagai Bank Tunggal Penyaluran Dana BOK Puskesmas.

Iqbal menutup pernyataannya dengan harapan agar kerjasama ini dapat terus berlanjut, memberikan nilai tambah di bidang industri dan sosial, terutama di sektor kesehatan Indonesia.

Telegraf – Dalam semangat hari Pahlawan, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) dan Yayasan WWF Indonesia merilis wajah baru Kartu Kredit BNI-WWF.

Peluncuran ini terjadi pada acara Kolaborasi untuk Bumi, yang digelar pada 9 November 2023 di Dewandaru Pendopo, Haji Nawi, Jakarta Selatan.

Kartu Kredit BNI-WWF, dengan desain yang lebih segar, ditujukan untuk masyarakat umum yang peduli terhadap keberlanjutan lingkungan alam di Indonesia.

Sebagai inovasi dari BNI dan WWF Indonesia, kartu ini memudahkan individu untuk berkontribusi dalam upaya pelestarian alam yang dilakukan oleh WWF Indonesia.

Dengan memiliki Kartu Kredit BNI-WWF, pemegang kartu secara otomatis menjadi anggota “Members of Nature” (MoNa), memungkinkan mereka merasakan dampak langsung dari usaha-usaha pelestarian alam yang dilakukan WWF Indonesia.

Setiap transaksi menggunakan kartu ini juga berkontribusi melalui fee yang didedikasikan untuk mendukung program-program WWF Indonesia.

Penerbitan Kartu Kredit BNI-WWF dimulai sejak tahun 2011, dan hingga saat ini, jumlah total kartu yang beredar mencapai lebih dari 41 ribu kartu dengan varian gold dan platinum.

Direktur Retail Banking BNI, Putrama Wahju Setyawan, mengungkapkan bahwa Kartu Kredit BNI-WWF tidak hanya menawarkan desain baru yang menarik, tetapi juga mendukung semangat ramah lingkungan dengan menggunakan plastik daur ulang sebagai bahan fisik kartu.

“Produk ini akan menjadi produk kartu kredit BNI yang dapat membawa perubahan dan harapan untuk bumi yang lebih baik di masa depan,” tambahnya.

Fitur dan Reward Kartu Kredit BNI-WWF

Kartu Kredit BNI-WWF memberikan berbagai benefit menarik kepada pemegang kartu. Di antaranya, pemegang kartu dapat memperoleh cashback 10% hingga Rp250 ribu setiap bulannya dengan bertransaksi di merchant e-Commerce, Fashion, dan Veterinary Clinic hingga akhir Desember 2023.

Selain itu, pemegang kartu dapat menikmati diskon khusus hingga Rp500 ribu ketika bertransaksi di merchant Superindo, Excelso, Rodalink, dan Netflix.

Program spending reward juga memberikan e-voucher belanja dan benefit menarik hingga Rp500 ribu bagi pemegang kartu aktif yang melakukan transaksi minimum Rp10 juta per bulan, dengan menukarkan BNI rewards point melalui BNI contact center.

Pemegang kartu juga memiliki kesempatan untuk mengikuti Exclusive Nature Trip bersama WWF Indonesia.

Nature Trip ini diadakan dua kali setahun, dengan destinasi Labuan Bajo, Flores (Juli 2024) dan Sebangau, Kalimantan Tengah (Oktober 2024).

Setiap Nature Trip diperuntukkan untuk tiga pemegang kartu dengan spending terbanyak selama periode tertentu.

Informasi lebih lanjut mengenai fitur dan program Kartu Kredit BNI-WWF dapat diakses melalui bit.ly/newbniwwfcard.

Bagi yang ingin mengajukan kartu, dapat melakukan aplikasi melalui bit.ly/ccbniwwf dengan kesempatan mendapatkan welcome cashback Rp500 ribu hingga akhir Desember 2023.