Fadli Zon: Angket Ahok Tetap Jalan dan Tak Terpengaruh Oleh Fatwa MA

"Saya berpendapat, sudah terjadi pelanggaran undang-undang. Karena itu ketika dilantik tidak diberhentikan kemudian Mendagri tidak memenuhi janjinya untuk memberhentikan sementara setelah masa cuti bersama, ternyata juga serah terima dan pelantikan dilakukan sebelum pukul 00.00 WIB,"

Fadli Zon: Angket Ahok Tetap Jalan dan Tak Terpengaruh Oleh Fatwa MA


Telegraf, Jakarta – Pimpinan DPR tetap melanjutkan usul hak angket ‘Ahokgate’ yang diajukan empat fraksi DPR meski sudah ada perintah Presiden Jokowi agar Mendagri Tjahjo Kumolo meminta fatwa Mahkamah Agung (MA).

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mengatakan pengajuan hak angket “Ahok Gate” tidak terpengaruh hasil tafsir dari fatwa Mahkamah Agung, sehingga tetap bisa bergulir.

“Fatwa MA kan bukan urusan kami, fatwa MA juga tidak mengikat, tidak punya ikatan hukum,” katanya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan hak angket adalah proses politik yang dilakukan DPR untuk fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan dari sebuah undang-undang sedangkan fatwa MA adalah urusan hukum.

Politisi Partai Gerindra itu menjelaskan bahwa Fatwa MA itu bidang yudikatif sementara itu DPR bidangnya legislatif sehingga keduanya berbeda.

“Menurut saya yang harus dijalankan DPR ini penggunaan hal yang dijamin konstitusi sebagai fungsi pengawasan,” ujarnya.

“Kalau sebagai sebuah usulan kan akan terus dilanjutkan tapi kita lihat lah fatwa nya seperti apa,” kata Wakil Ketua DPR, Fadli Zon di gedung Nusantara III Senayan, Jakarta, Selasa (14/2).

Dari segi konstitusi, menurut Fadli, status aktif Ahok jelas melanggar UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah dan Mendagri sudah tidak memenuhi janjinya.

“Saya berpendapat, sudah terjadi pelanggaran undang-undang. Karena itu ketika dilantik tidak diberhentikan kemudian Mendagri tidak memenuhi janjinya untuk memberhentikan sementara setelah masa cuti bersama, ternyata juga serah terima dan pelantikan dilakukan sebelum pukul 00.00 WIB,” jelasnya.

Langkah Mendagri itu dinilainya terdapat banyak kejanggalan. Jika mengacu pengalaman di banyak daerah, seorang kepala daerah yang menyandang status terdakwa sudah pasti diberhentikan dari jabatannya. Bahkan ada kepala daerah yang diberhentikan meski didakwa kurang dari lima tahun.

Baca Juga :   Puan Ajak Tingkatkan Disiplin Protokol Kesehatan

“Jadi menurut saya inkonsistensi pemerintah ini menunjukan pemerintah melanggar undang-undang,” tegasnya lagi.

Fadli menekankan, Pansus Ahokgate tetap akan berjalan sekalipun fatwa MA berlaku untuk Ahok diberhentikan sementara.

“Fatwa MA itu kan bidang yudikatif sementara DPR ini kami bidangnya legislatif agak berbeda gitu. Menurut saya yang harus dijalankan DPR ini penggunaan hal yang dijamin konstitusi sebagai fungsi pengawasan,” terang wakil ketua umum Partai Gerindra tersebut.

“Pelanggaran undang-undang sudah terjadi. Ini lebih dari urusan Ahok, menurut saya ini bukan persoalan Pilkada ini persoalan undang-undang,” tambahnya menegaskan.

Sementara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, mengaku telah menyampaikan surat permohonan pendapat hukum ke Mahkamah Agung terkait ihwal pro dan kontra penonaktifan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang telah berstatus sebagai terdakwa.

“Sudah kami sampaikan ke sekretariat MA,” ujar Tjahjo melalui keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Tjahjo mengatakan awalnya berniat menemui Ketua MA secara langsung. Namun berhubung MA sedang melakukan rapat paripurna, maka dirinya memutuskan menyampaikan surat permohonan pendapat hukum itu melalui sekretariat MA. (Wid)

Photo credit : Ist. Photo


KBI Telegraf

close