Telegraf – Facebook berencana mengurangi penayangan iklan politik di platform media sosial tersebut.
Kebijakan itu bakal berlaku untuk sejumlah pengguna di berbagai negara, termasuk Indonesia.
“Selama beberapa bulan ke depan, kami akan bekerja lebih baik untuk memahami orang-orang dengan berbagai preferensi akan konten politik dan mencoba melakukan sejumlah tes untuk pendekatan tersebut,” kata Direktur Manajemen Produk Facebook, Aastha Gupta.
“Langkah pertama, kami akan secara berkala mengurangi distribusi konten politik di News Feed untuk persentase kecil bagi orang-orang di Kanada, Brasil, dan Indonesia pekan ini. Kemudian di Amerika Serikat pada pekan-pekan mendatang,” lanjutnya.
Di masa uji coba, Facebook bakal mengukur bagaimana respons pengguna terhadap konten politik yang muncul di laman utama, dengan membuat kategori peringkat.
Namun, Facebook akan memberi pengecualian untuk informasi Covid-19 dari akun milik lembaga resmi dan kantor/layanan pemerintahan maupun dunia.
Guna memastikan efektivitas dari mekanisme baru ini, Facebook akan melakukan survei terhadap sejumlah orang akan pengalaman masing-masing selama pengujian.
“Penting untuk dicatat bahwa kami tidak menghapus konten politik dari Facebook begitu saja,” imbuhnya.
Dia menjelaskan, uji coba bertujuan untuk mencari solusi berinteraksi dengan iklan politik di platform tersebut, seraya menghormati selera masing-masing individu akan kabar yang muncul di News Feed Facebook mereka.
Menurut Gupta, berdasarkan hasil analisis Facebook di Amerika Serikat, iklan politik menguasai 6 persen dari konten yang dilihat pengguna di media sosial tersebut.
Kendati masing-masing individu memiliki News Feed yang berbeda satu sama lain, menurutnya keberadaan konten politik bisa berdampak bagi pengalaman seseorang secara keseluruhan.
Photo Credit: Logo Facebook terlihat pada kacamata hitam seorang wanita saat dia melihat-lihat di gadgetnya. GETTY IMAGES/Manjunath Kiran