Connect with us

Ekonomika

Menkeu: Rp 6,2 Triliun Telah Disalurkan Untuk Realisasi BLT BBM

Published

on

Papan presentasi Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberikan penjelasan kepada komite IV DPD dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen MPR/DPR, Senayan, Jakarta. Akurat/Sopian
Papan presentasi Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberikan penjelasan kepada komite IV DPD dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen MPR/DPR, Senayan, Jakarta. Akurat/Sopian

Telegraf – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, realisasi bantuan langsung tunai atau BLT atas pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM), per 16 Agustus telah disalurkan sejumlah Rp 6,2 triliun kepada 20,65 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sri Mulyani mengatakan, realisasi Rp 6,2 triliun tersebut merupakan setengah dari pagu anggaran untuk BLT BBM yang sebesar Rp 12,4 triliun.

“Kemarin karena pemerintah menyesuaikan harga BBM maka kita menambahkan bantuan sosial Rp 12,4 triliun untuk BLT BBM kepada 20,65 juta KPM yang sudah terealisasi Rp 6,2 triliun,” katanya dalam APBN Kita September 2022, Senin (26/09/2022).

Adapun BLT BBM itu akan diberikan kepada penerima dengan besaran Rp 150 ribu selama empat bulan, atau total BLT sebesar Rp 600 ribu. Penyaluran itu dilakukan mulai September hingga Desember 2022. Selain itu, pada Bantuan Subsidi Upah (BSU) pemerintah menganggarkan sebesar Rp 9,6 triliun. Dan per 16 September telah cair sebesar Rp 2,62 triliun, yang diberikan kepada 4,4 juta pekerja dari total 16 juta pekerja yang akan mendapat BSU.

Untuk penerima BSU itu diperuntukkan bagi pekerja yang memiliki gaji maksimal 3,5 juta per bulan. Dengan data penerima melalui BPJS Ketenagakerjaan, dan besaran yang diterima pekerja sebesar Rp 600 ribu.

Perlu diketahui, tujuan pemerintah mengalihkan anggaran subsidi BBM ini adalah untuk menjaga daya beli masyarakat yang terdampak oleh lonjakan harga kebutuhan pokok.

Baca Juga :   OJK Cabut Ijin Usaha Asuransi Jiwa Wanaarta Life Per 5 Desember 2022

Di luar BLT BBM dan BSU, pemerintah pun memiliki program perlindungan sosial (perlinsos) yang hingga akhir Agustus 2022 telah terealisasi sebesar Rp 261,8 triliun.

Realisasi perlinsos diwujudkan melalui penyaluran program keluarga harapan (PKH) kepada 10 juta KPM, Kartu Sembako kepada 18,7 juta KPM, BLT Minyak Goreng 21,8 juta penerima, program Prakerja kepada 2,8 juta peserta, BLT Desa 7,5 juta KPM dan subsidi bunga KUR kepada 5 juta debitur.

Shan Santi

Bagikan Artikel
Advertisement
Click to comment

Ekonomika

OJK Cabut Ijin Usaha Asuransi Jiwa Wanaarta Life Per 5 Desember 2022

Published

on

By

Photo Credit : PT Asuransi Jiwa WannaArta Life/Doc/Ist

Telegraf – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) cabut izin usaha PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life/PT WAL).

Pencabutan tersebut di karenakan PT WAL tidak mampu menutup selisih kewajiban dengan aset, baik melaluisetoran modal oleh pemegang saham pengendali atau mengundang investor.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Departemen Pengawasan Khusus Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Moch. Muchlasin dalam konfrensi pers, di Jakarta, Senin (05/12).

Tingginya selisih antara kewajiban dengan aset merupakan akumulasi kerugian akibat penjualan produk sejenis saving plan. PT WAL menjual produk dengan imbal hasil pasti yang tidak diimbangi kemampuan perusahaan mendapatkan hasil dari pengelolaan investasinya.

“Kondisi ini direkayasa oleh PT WAL sehingga laporan keuangan yang disampaikan kepada OJK maupun laporan keuangan publikasi tidak sesuai kondisi sebenarnya,” tutur Muchlasin.

Muchlasin melanjutkan terhadap kondisi tersebut di atas, OJK telah melakukan tindakan pengawasan
(supervisory actions) berupa:
a. Memerintahkan penghentian pemasaran produk sejenis saving plan PT WAL pada bulan Oktober 2018;
b. Memberikan sanksi peringatan pertama sampai ketiga karena PT WAL tidak memenuhi batas minimum risk-based capital (RBC), Rasio Kecukupan Investasi (RKI) dan ekuitas minimum (sejak 4 Agustus 2020 sampai 26 Juni 2021);
c. Mengenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha (PKU) pertama (untuk sebagian kegiatan usaha) pada 27 Oktober 2021 dan meningkat pada pengenaan sanksi PKU kedua untuk semua kegiatan usaha pada 30 Agustus 2022;
d. Melakukan pencabutan izin usaha (CIU) PT WAL per tanggal 5 Desember 2022, karena sampai batas waktu PKU kedua yang jatuh pada 30 November 2022 (paling lama tiga bulan), PT WAL tidak juga memenuhi kewajibannya; dan
e. Melakukan pemeriksaan atas indikasi tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus, pemegang saham pengendali, dan pegawai PT WAL.

Baca Juga :   Dorong Inklusi Keuangan OJK Luncurkan Aplikasi IBPR-S

Shan Santi

Bagikan Artikel
Continue Reading

Ekonomika

Dorong Inklusi Keuangan OJK Luncurkan Aplikasi IBPR-S

Published

on

By

Credit Photo : Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar (tengah)/Doc/Ist

Telegraf – Dalam ranga mendorong akses keuangan masyarakat terhadap produk dan layanan BPR/BPRS khususnya segmen ekonomi mikro dan kecil. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Aplikasi Otomasi Informasi BPR/BPRS.

“Aplikasi iBPR-S ini juga merupakan bentuk dukungan OJK untuk mendorong pengembangan BPR/BPRS yang sekaligus merupakan implementasi dari Master Plan Sektor Jasa Keuangan, khususnya pilar Akselerasi Transformasi Digital dalam mendorong inovasi dan akselerasi transformasi digital sektor jasa keuangan,” ungkap Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, didampingi Deputi Komisioner Pengawas Perbankan II Bambang Widjanarko, serta disaksikan perwakilan beberapa asosiasi perbankan di Jakarta, Senin (5/12).

Ia menyampaikan bahwa BPR/BPRS memiliki karakteristik khusus yang membuat keberadaan BPR/BPRS masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat hingga saat ini. Karakteristik khusus tersebut antara lain sebaran lokasi BPR/BPRS yang sebagian besar berada di wilayah Kabupaten atau Kecamatan, pemberian layanan yang mengedepankan pendekatan personal atau kekeluargaan, proses pelayanan yang cepat dan sederhana, serta karakter produk dan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di daerah atau wilayahnya.

Lebih lanjut Mahendra mengjelaskan aplikasi iBPR-S dirancang agar masyarakat semakin bisa memanfaatkan keunggulan BPR/BPRS tersebut seperti untuk kepentingan:
1. Menemukan titik lokasi jaringan kantor BPR/BPRS yang berada di sekitar tempat tinggal;
2. Memperoleh informasi mengenai produk dan layanan yang ditawarkan oleh setiap BPR/BPRS;
3. Memperoleh informasi mengenai tingkat suku bunga penjaminan LPS yang terkini sebagai landasan pertimbangan masyarakat dalam memilih produk simpanan pada BPR/BPRS;
4. Mendapatkan akses terhadap laman resmi BPR/BPRS guna memperoleh informasi yang lebih rinci mengenai produk dan layanan BPR/BPRS tertentu; dan
5. Membandingkan manfaat dan biaya atas produk dan layanan yang ditawarkan oleh BPR/BPRS.

Baca Juga :   OJK Cabut Ijin Usaha Asuransi Jiwa Wanaarta Life Per 5 Desember 2022

Mahendra juga mengungkapkan OJK mendorong agar asosiasi BPR/BPRS, Perbarindo, Perbamida, dan Asbisindo dapat mendorong peningkatan penggunaan iBPR-S dan memperoleh informasi terkait BPR/BPRS. Selain itu, agar penyediaan informasi produk dan layanan BPR/BPRS dapat berjalan optimal melalui aplikasi iBPR-S, OJK akan mengawal BPR/BPRS untuk menyajikan informasi yang akurat dan terkini pada aplikasi iBPR-S, sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat sebaik-baiknya dari produk dan layanan BPR/BPRS.

Shan Santi

Bagikan Artikel
Continue Reading

Ekonomika

AASI Cetak Buku Biru Asuransi Jiwa Syariah

Published

on

By

Photo Credit: (ki-ka) Erwin Noekman, Direktur Eksekutif AASI, Tatang Nurhidayat, Ketua Umum AASI, Omar Sjawaldy Anwar, Presiden Direktur Prudential Syariah/Doc/telegraf

Telegraf – Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) luncurkan Cetak Biru Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia. Cetak Biru Asuransi Jiwa Syariah bisa menjadi pedoman pemangku kepentingan untuk mengakselerasi kemajuan asuransi jiwa syariah Nasional.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum AASI, Tatang Nurhidayat dalam konfrensi pers di jakarta.

“Dokumen yang di buat selama delapan bulan ini didalamnya terdapat berbagai data inisiatif mengenai pengembangan jiwa syariah, yang diharapkan dapat memberikan masukan pencerahan kepada setiap industri masyarakat, kepada regulator dan termasuk juga kepada investor terkait perekambangan dan arah pertumbuhan asuransi jiwa syariah ke depan,” tutur Tatang.

Ia mengungkapkan Saat ini penetrasi asuransi di Indonesia masih cukup rendah apabila dibandingkan dengan negara lain, tak terkecuali asuransi syariah. Meski memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, populasi muslim di Indonesia banyak yang masih memilih asuransi jiwa konvensional (26%) dibandingkan asuransi jiwa syariah (12%), sedangkan 61% muslim lainnya mengaku tidak memiliki asuransi.

Lanjutnya Asuransi jiwa syariah telah hadir di Indonesia sejak 1994 dan terus berkembang hingga sekarang. Namun memang industri kita ini masih dihadapkan oleh sejumlah tantangan, di antaranya terkait literasi, saluran distribusi, kurang beragamnya produk dan layanan, hingga perangkat-perangkat penentu seperti kebijakan atau peraturan yang masih perlu diperkuat. Tugas atau PR kita semua di industri masih cukup banyak untuk bisa menyelesaikannya.

“Oleh karenanya, memasuki usia yang ke-19, AASI ingin kembali berkontribusi terhadap perkembangan industri perasuransian syariah tanah airdengan meluncurkan ‘Cetak Biru Asuransi Jiwa Syariah’. Dokumen ini merupakan panduan untuk melakukan perencanaan strategis guna memajukan industri asuransi jiwa syariah sebagai salah satu penopang ekonomi bangsa,” kata Tatang.

Secara terperinci, Yoga Prasetyo, Taskforce Cetak Biru Asuransi Jiwa Syariah menerangkan, “’Cetak Biru Asuransi Jiwa Syariah’ memiliki tiga pilar fokus penting, yaitu (1) Mengomunikasikan nilai-nilai asuransi jiwa syariah dan membangun kepercayaan; (2) Meningkatkan dan mengembangkan cara kerja; (3) Berinovasi dalam produk, bisnis, dan distribusi.

Baca Juga :   OJK Cabut Ijin Usaha Asuransi Jiwa Wanaarta Life Per 5 Desember 2022

“Adapun fondasinya untuk memberdayakan industri dan mengatasi kendala pemain dalam mewujudkan potensi penuh mereka. Dengan mengacu kepada kerangka kerja tersebut, kami telah menyusun serangkaian inisiatif untuk menjadi solusi end-to-end dan menciptakan ekosistem yang baik dan kondusif bagi asuransi jiwa syariah,” ungkap Yoga.

Dikesempatan yang sama Presiden Direktur Prudential Syariah Omar Sjawaldy Anwar mengatakan
sangat mengapresiasi AASI yang senantiasa mendengar dan memahami para pelaku industri asuransi syariah. Sebagai pemimpin pasar yang telah menjadi entitas terpisah sejak April 2022, terdapat tanggung jawab lebih bagi kami untuk turut memenuhi cita-cita Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah dunia.

“Dukungan kepada AASI ini merupakan langkah besar bagi kami dan merefleksikan kolaborasi yang sinergis. Tentunya cetak biru ini akan menjadi pedoman kami merancang kebijakan guna memperluas akses perlindungan yang lebih luas lagi. Ke depannya, Prudential Syariah siap berdampingan dengan AASI untuk membawa dan menjadikan asuransi syariah sebagai pilihan utama masyarakat Indonesia,“ jelas Omar.

Shan Santi

Bagikan Artikel
Continue Reading

Ekonomika

RUPSLB Menyetujui Indra Falatehan sebagai Direktur Utama Mengantikan Achmad K. Permana

Published

on

By

Photo Credit : Bank Muamalat/Doc/Ist

Telegraf – PT Bank Muamalat Indonesia Tbk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) menyetujui Indra Falatehan sebagai direktur utama yang baru menggantikan Achmad K. Permana.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada dewan komisaris dan direksi periode sebelumnya atas kontribusinya kepada Bank Muamalat selama ini dan kami mendoakan kesuksesan untuk bapak sekalian. Kami juga mengucapkan selamat bergabung kepada dewan komisaris dan direksi yang baru. Mari bersama-sama membangun Bank Muamalat agar terus menjadi kontributor utama industri keuangan syariah di Tanah Air,” ungkap Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah.

Lanjutnya Bank Muamalat juga berkomitmen untuk memberikan solusi keuangan syariah yang lengkap dan mudah dijangkau oleh masyarakat melalui produk dan layanan yang dimiliki. Strategi ini didukung oleh penambahan fitur digital banking serta mengoptimalkan platform yang telah tersedia untuk meningkatkan penghimpunan dana dan transaksi nasabah, termasuk didalamnya mengoptimalkan digitalisasi penyelenggaraan haji dan umrah yang sejalan dengan BPKH selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP).

Berikut susunan pengurus perseroan setelah RUPSLB adalah sebagai berikut:
Dewan Pengawas Syariah
Ketua : Sholahudin Al Aiyub
Anggota : Siti Haniatunnissa
Anggota : Agung Danarto

Dewan Komisaris
Komisaris Utama/Komisaris Independen : Mardiasmo
Komisaris Independen : Suwarta
Komisaris Independen : Sartono
Komisaris Independen : Amin Said Husni
Komisaris : Andre Mirza Hartawan

Direksi
Direktur Utama : Indra Falatehan
Direktur Kepatuhan : Karno
Direktur : Hery Syafril
Direktur : Suhendar
Direktur : Wahyu Avianto

Baca Juga :   Dorong Inklusi Keuangan OJK Luncurkan Aplikasi IBPR-S

Shan Santi

Bagikan Artikel
Continue Reading

Ekonomika

Dorong Pemberdayaan Perempuan Unilever lakukan Kemitraan Melalui ITC

Published

on

By

Photo Credit : Atas kiri-kanan: Ayu Hermanu (MC), Nurdiana Darus (Corporate Secretary and Head of Sustainability and Corporate Affairs, Unilever Indonesia), Tantri Moerdopo (moderator diskusi)/Doc/Unilever

Telegraf – Memperkuat dan merayakan kemitraannya dalam mendorong pengadaan barang maupun jasa yang lebih responsif terhadap kesetaraan gender, sekaligus memajukan pemberdayaan ekonomi perempuan di Indonesia.

Melalui International Trade Center (ITC) bekerja sama dengan Komunitas Womanpreneur diharapakn mampu mendapat gambaran bagaimana bisnis yang dimiliki dan dipimpin oleh perempuan dapat mendaftar menjadi bagian dari pemasok Unilever.

Anna Mori, SheTrades-Unilever Partnership Manager, International Trade Centre, mengatakan paska pandemi di indonedia justru yang terjadi bahwa Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang di miliki perempuan menyumbang 57% dari PDB negara, dengan lebih dari 50% UMKM.

“Melihat tingginya jumlah wirausaha perempuan yang aktif, Indonesia merupakan negara prioritas baik bagi Unilever maupun SheTrades. Memperluas peluang ekonomi bagi bisnis yang dimiliki dan dipimpin perempuan melalui pengadaan dapat mempercepat pemulihan pasca pandemi dan menghasilkan manfaat besar bagi perekonomian,” ungkapnya dalam virtual launch Senin ( 28/11).

Dikesempatan yang sama Nurdiana Darus, Corporate Secretary and Head of Sustainability and Corporate Affairs, Unilever Indonesia menjelaskan, salah satu pilar dalam strategi ‘The Unilever Compass’ adalah untuk berkontribusi pada masyarakat yang lebih adil dan inklusif.

“Hal ini kami lakukan melalui berbagai inisiatif, contohnya dengan membantu meningkatkan standar hidup semua pihak yang terlibat di dalam rantai nilai kami, termasuk para pemasok kami. Salah satu komitmen Unilever adalah memastikan bahwa setidaknya €2 miliar dialokasikan setiap tahun untuk menumbuhkan ekosistem bisnis yang mewakili keragaman dan inklusivitas dalam rantai pasokan kami,” kata Nurdiana.

Baca Juga :   OJK Cabut Ijin Usaha Asuransi Jiwa Wanaarta Life Per 5 Desember 2022

Ia mengatakan partisipasi perempuan dalam ekonomi dan untuk mengedepankankan kemitraan publik-swasta yang dapat menjadi solusi adalah menjadi fokus dalam pertemuan tersebut dengan perwakilan perwakilan level tinggi pemerintah, perusahaan terkemuka, serta bisnis-bisnis milik perempuan.

Selain selaras dengan Sustainable Development Goals (SDGs), kemitraan ini juga akan memperkuat komitmen ITC dan Unilever untuk berkontribusi pada pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif tambahnya.

Shan Santi

Bagikan Artikel
Continue Reading

Lainnya Dari Telegraf

close