Connect with us

Ekonomika

BTN Gelar Akad Kredit Massal Untuk Rumah Rakyat

Published

on

Photo Credit: Pekerja proyek perumahan dan properti. FILE/IST. PHOTO
Photo Credit: Pekerja proyek perumahan dan properti. FILE/IST. PHOTO

Telegraf – Terus genjot realisasi penyaluran KPR bersubsidi demi mencapai target penyaluran KPR subsidi yang dipatok sebesar 200.000 unit. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) gelar akad kredit massal 21.000 unit.

“Bank BTN rutin menggelar Akad Kredit Massal KPR Subsidi sebagai bentuk komitmen Bank BTN untuk mempermudah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah subsidi. Penyelenggaraan Akad KPR Massal kita lakukan secara serentak hingga akhir bulan Juni 2022,” ujar Direktur Consumer Bank BTN Hirwandi Gafar dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (16/6).

Akad Kredit Massal KPR Subsidi diawali di Wilayah Jawa Barat pada Kamis, 16 Juni 2022 dengan jumlah akad sekitar 1.250 unit di Bekasi, Depok, Cibubur, Bandung Timur, Cikarang, Cibinong dan lain sebagainya. Sebanyak 1.250 peserta akad yang datang dari berbagai daerah sebagian besar berdomisili di Bekasi, Bogor dan Cikarang. Sebagian peserta Akad KPR adalah pekerja di sektor informal.

“Antusiasme masyarakat untuk dapat melaksanakan Akad Kredit cukup tinggi, ini menandakan rumah subsidi dan program KPR Subsidi yang diberikan Pemerintah masih menjadi pilihan masyarakat,” ungkap Hirwandi.

Lanjutnya terdapat 206 pengembang di wilayah Jawa Barat yang ikut andil dengan sekitar 207 proyek properti yang ditawarkan pada Akad Kredit Massal KPR Subsidi di Kantor Cabang Wilayah Jawa Barat Bank BTN.

Baca Juga :   OJK : Akhir Tahun Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Tetap Terjaga

“Komitmen Pemerintah untuk terus melanjutkan program KPR Subsidi dengan dukungan penuh Bank BTN untuk penyaluran KPR nya membuat pengembang memastikan pasokan rumah subsidi sangat memadai,” tambahnya.

Hingga akhir pekan tanggal 18 Juni 2022 beberapa daerah seperti di Gorontalo, Makassar, Jambi, Medan, Palembang dan seluruh wilayah Jawa Tengah-DIY.

“Gelaran puncak akad massal adalah minggu keempat bulan Juni dimana tanggal 23 Juni 2022 rencananya akan diselenggarakan akad massal nasional secara serentak dengan target 4.000 unit,” paparnya.

Dengan pencapaian tersebut, diharapkan  total akad massal hingga 23 Juni 2022 mencapai 14.000 unit dan sampai dengan akhir bulan Juni 2022 realisasi KPR Bersubsidi dapat mencapai 21.000 unit.

Atti K.

Bagikan Artikel
Advertisement
Click to comment

Ekonomika

Bank Muamalat Salurkan Pembiayaan Korporasi Rp700 Miliar

Published

on

By

Photo Credit : Chief Wholesale Banking Officer Bank Muamalat Irvan Y. Noor/Doc/Humas Muamalat

Telegraf – PT Bank Muamalat Indonesia Tbk kucurkan pembiayaan sindikasi kepada PT CIMB Niaga Auto Finance (CNAF) senilai Rp700 miliar.

“Pembiayaan sindikasi ini merupakan wujud nyata dari kolaborasi antar bank-bank syariah di Tanah Air. Apalagi kita tahu saat ini pangsa pasar perbankan syariah masih di kisaran 7%. Sebagai bank pertama murni syariah kami melihat kolaborasi seperti ini diperlukan agar kita dapat maju bersama-sama dimana pada akhirnya dapat berdampak positif bagi industri perbankan syariah nasional,” ungkap Chief Wholesale Banking Officer Bank Muamalat Irvan Y. Noor dalam pers rilis yang di terima telegraf, Selasa, (6/12).

Ia menjelaskan sindikasi ini melibatkan empat bank syariah lain yaitu PT Bank Aceh Syariah, UUS PT BPD Bank Sumsel Babel, UUS PT BPD Kalimantan Selatan dan UUS PT BPD Jawa Tengah.

Lanjutnya setelah aksi korporasi berupa penguatan struktur permodalan di awal tahun ini pihaknya terus menggenjot penyaluran pembiayaan khususnya di segmen korporasi. Selain itu, sindikasi ini adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan bank-bank syariah di Tanah Air.

Sebelumnya, Bank Muamalat juga menyalurkan pembiayaan modal kerja kepada MAP Group yaitu PT Mitra Adiperkasa Tbk dan PT Mapple Mitra Adiperkasa senilai Rp300 miliar. Pembiayaan ini menggunakan akad Al-Murabahah dengan tenor maksimal 12 bulan.

Baca Juga :   Dorong Inklusi Keuangan OJK Luncurkan Aplikasi IBPR-S
Atti K.

Bagikan Artikel
Continue Reading

Ekonomika

OJK : Akhir Tahun Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Tetap Terjaga

Published

on

By

Photo Credit : Ketua OJK Mahendra Siregar/Doc/Ist

Telegraf – Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 1 Desember 2022 menilai stabilitas sektor jasa keuangan tetap terjaga dan kinerja intermediasi lembaga jasa keuangan (LJK) konsisten tumbuh meningkat, sehingga terus mendukung peningkatan kinerja perekonomian nasional di tengah tingginya ketidakpastian global.

Ketua Otoritas Jasa Keuangan, Mahendra Siregar menjelaskan sejumlah lembaga internasional seperti OECD memperkirakan ekonomi global akan tumbuh melambat di 2023 disebabkan oleh pengetatan kebijakan moneter global, tingginya harga komoditas energi dunia yang dipengaruhi tensi geopolitik, dan masih persistennya tingkat inflasi di level yang tinggi.

“Oleh karenanya, perlu dicermati perkembangan sektor-sektor yang memiliki porsi ekspor yang tinggi serta sektor padat modal yang akan lebih terdampak oleh kenaikan suku bunga,”

ia juga menyebutkan indikator perekonomian terkini menunjukkan kinerja ekonomi nasional masih cukup baik, terlihat dari neraca perdagangan yang terus mencatatkan surplus, Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur yang berada di zona ekspansi, dan indikator pertumbuhan konsumsi masyarakat yang masih solid.

Pasar saham hingga akhir November 2022 melemah 0,25 persen mtd ke level 7.081,31 dengan non-resident mencatatkan inflow sebesar Rp0,74 triliun mtd. Secara ytd, IHSG tercatat menguat sebesar 7,59 persen dengan non-resident membukukan net buy sebesar Rp81,49 triliun.

Di pasar obligasi, indeks pasar obligasi ICBI menguat 3,24 persen mtd dan 2,75 persen ytd ke level 341,96. Untuk pasar obligasi korporasi, aliran dana keluar investor non-resident tercatat sebesar Rp40 miliar (mtd) atau Rp530 miliar (ytd).
Di pasar SBN, non-resident mencatatkan inflow Rp23,70 triliun (mtd) sehingga mendorong penurunan yield SBN rata-rata sebesar 43,32 bps mtd di seluruh tenor. Secara ytd, yield SBN telah meningkat rata-rata sebesar 57,54 bps di seluruh tenor dengan non-resident mencatatkan net sell sebesar Rp154,41 triliun.

Baca Juga :   Bank Muamalat Salurkan Pembiayaan Korporasi Rp700 Miliar

Lebih lanjut, kinerja reksa dana mengalami penurunan tercermin dari penurunan Nilai Aktiva Bersih (NAB) sebesar 1,26 persen (mtd) di Rp 512,17 triliun dan tercatat net redemption sebesar Rp9,75 triliun (mtd). Secara ytd, NAB turun sebesar 11,46 persen dan masih tercatat net redemption sebesar Rp78,35 triliun, namun minat masyarakat untuk melakukan pembelian reksa dana masih tinggi ditandai nilai subscription sebesar Rp849,88 triliun.

Minat untuk penghimpunan dana di pasar modal masih terjaga tinggi, yaitu sebesar Rp226,49 triliun, dengan emiten baru tercatat sebanyak 61 emiten. Di pipeline, masih terdapat 91 rencana Penawaran Umum dengan nilai sebesar Rp96,29 triliun dengan rencana Penawaran Umum oleh emiten baru sebanyak 57 perusahaan.

Sedangkan untuk penggalangan dana pada Securities Crowdfunding (SCF) yang merupakan alternatif pendanaan bagi UMKM, hingga 25 November 2022 telah terdapat 11 penyelenggara yang telah mendapatkan izin dari OJK dengan 314 Penerbit, 129.958 pemodal, dan total dana yang dihimpun sebesar Rp661,32 miliar.

Atti K.

Bagikan Artikel
Continue Reading

Ekonomika

Resmi Aplikasi Mobile Banking dari Hijra Bank diluncurkan

Published

on

By

Photo Credit : CEO ALAMI Group, Dima Djani (tengah berjaket putih) dalam peluncuran Hijrah Bank App, di Jakarta/Doc/telegraf

Telegraf – ALAMI Group melalui anak usahanya, PT BPRS Hijra ALAMI (Hijra Bank) luncurkan aplikasi mobile banking, Hijra Bank App.

“Peluncuran Hijra Bank adalah awal dari inovasi dan insya Allah akan kami kembangkan dengan membangun ide menggerakkan kebaikan bersama-sama, berkomitmen merevolusi keuangan syariah di Indonesia untuk melayani umat melalui teknologi. Semangat kebaikan ini lah yang membuat kami tumbuh menjadi platform yang lengkap untuk menemani keseharian masyarakat,” ungkap CEO ALAMI Group, Dima Djani dalam peluncuran Hijrah Bank App, di Jakarta.

Ia mengungkapkan proses pengurusan perijinan baik di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) membutuhkan waktu 2 tahun. “jadi kita ingin patuh terhadap ketentuan pemerintah karena kita tahu pemerintah itu juga bertujuan melindungi masyarakat,dan yang lebih penting itu adalah sosialisasi,” tuturnya, Selasa (6/12).

Mengusung tema “Life Upgrade” Dima menambahkan karena sesuai ambisi untuk menjadi digital mobile apps beyond banking, Hijra Bank ingin mengajak masyarakat dalam misi kebaikan lewat teknologi.

Hadir dalam peluncuran Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 1, DKI Jakarta & Banten, Roberto Akyuwen, Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia Ita Rulina, dan Ahli Ekonomi dan Keuangan Syariah Mulya E Siregar.

Roberto menjelaskan OJK sebagai regulator terus mendorong perbankan untuk melakukan transformasi digital agar dapat memenuhi kebutuhan nasabah. Hal ini juga sesuai dengan perwujudan dari roadmap pengembangan perbankan 2021-2025 di Indonesia yang menginginkan BPR dan BPRS dapat tumbuh sehat, berkesinambungan, dan memberikan kontribusi lebih nyata bagi perekonomian dan masyarakat, termasuk mengadopsi teknologi keuangan secara digital.

“Apa yang dilakukan pada hari ini adalah suatu pencapaian yang secara fundamental sangat luar biasa bagi BPR dan BPRS. Kami berharap peluncuran Hijra Bank App dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian, apalagi mayoritas masyarakat Indonesia merupakan muslim. Saya berharap Hijra Bank dapat terus menjawab tantangan dengan terus tumbuh dengan stabil, semangat dijaga, dan keinginan untuk berinovasi tidak boleh berhenti sehingga dapat menciptakan daya saing yang lebih tinggi lagi ke depannya,” kata Roberto.

Baca Juga :   Bank Muamalat Salurkan Pembiayaan Korporasi Rp700 Miliar

Apresiasi dan dukungan positif juga disampaikan Ita Rulina, “Saya sangat sepakat bahwa kejadian pagi ini (peluncuran Hijra Bank App) adalah sesuatu yang luar biasa. Dari ekosistem kami, yakni perbankan pada jalur pembiayaan, Hijra Bank menjadi BPRS pertama yang hijrah sepenuhnya ke digital. Dengan ini, Hijra Bank dapat mengajak kebaikan agar menjalani ekosistem halal value chain,” jelasnya.

Sementara itu Mulya E Siregar mengungkapkan perlu waktu yang lama untuk BPRS go digital. Namun, perubahan regulasi perbankan yang lebih dinamis akhirnya mampu membuat perubahan dan mempercepat perbankan untuk berinovasi.

“Untuk membuat BPRS go digital perlu keberpihakan dan dukungan dari para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah sebagai pembuat regulasi. Dengan regulasi yang dinamis dan customer experience oriented akhirnya mempercepat inovasi perbankan, termasuk Hijra Bank,” ujar Mulya.

Atti K.

Bagikan Artikel
Continue Reading

Ekonomika

OJK Cabut Ijin Usaha Asuransi Jiwa Wanaarta Life Per 5 Desember 2022

Published

on

By

Photo Credit : PT Asuransi Jiwa WannaArta Life/Doc/Ist

Telegraf – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) cabut izin usaha PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life/PT WAL).

Pencabutan tersebut di karenakan PT WAL tidak mampu menutup selisih kewajiban dengan aset, baik melaluisetoran modal oleh pemegang saham pengendali atau mengundang investor.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Departemen Pengawasan Khusus Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Moch. Muchlasin dalam konfrensi pers, di Jakarta, Senin (05/12).

Tingginya selisih antara kewajiban dengan aset merupakan akumulasi kerugian akibat penjualan produk sejenis saving plan. PT WAL menjual produk dengan imbal hasil pasti yang tidak diimbangi kemampuan perusahaan mendapatkan hasil dari pengelolaan investasinya.

“Kondisi ini direkayasa oleh PT WAL sehingga laporan keuangan yang disampaikan kepada OJK maupun laporan keuangan publikasi tidak sesuai kondisi sebenarnya,” tutur Muchlasin.

Muchlasin melanjutkan terhadap kondisi tersebut di atas, OJK telah melakukan tindakan pengawasan
(supervisory actions) berupa:
a. Memerintahkan penghentian pemasaran produk sejenis saving plan PT WAL pada bulan Oktober 2018;
b. Memberikan sanksi peringatan pertama sampai ketiga karena PT WAL tidak memenuhi batas minimum risk-based capital (RBC), Rasio Kecukupan Investasi (RKI) dan ekuitas minimum (sejak 4 Agustus 2020 sampai 26 Juni 2021);
c. Mengenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha (PKU) pertama (untuk sebagian kegiatan usaha) pada 27 Oktober 2021 dan meningkat pada pengenaan sanksi PKU kedua untuk semua kegiatan usaha pada 30 Agustus 2022;
d. Melakukan pencabutan izin usaha (CIU) PT WAL per tanggal 5 Desember 2022, karena sampai batas waktu PKU kedua yang jatuh pada 30 November 2022 (paling lama tiga bulan), PT WAL tidak juga memenuhi kewajibannya; dan
e. Melakukan pemeriksaan atas indikasi tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus, pemegang saham pengendali, dan pegawai PT WAL.

Baca Juga :   OJK Cabut Ijin Usaha Asuransi Jiwa Wanaarta Life Per 5 Desember 2022

Atti K.

Bagikan Artikel
Continue Reading

Ekonomika

Dorong Inklusi Keuangan OJK Luncurkan Aplikasi IBPR-S

Published

on

By

Credit Photo : Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar (tengah)/Doc/Ist

Telegraf – Dalam ranga mendorong akses keuangan masyarakat terhadap produk dan layanan BPR/BPRS khususnya segmen ekonomi mikro dan kecil. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Aplikasi Otomasi Informasi BPR/BPRS.

“Aplikasi iBPR-S ini juga merupakan bentuk dukungan OJK untuk mendorong pengembangan BPR/BPRS yang sekaligus merupakan implementasi dari Master Plan Sektor Jasa Keuangan, khususnya pilar Akselerasi Transformasi Digital dalam mendorong inovasi dan akselerasi transformasi digital sektor jasa keuangan,” ungkap Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, didampingi Deputi Komisioner Pengawas Perbankan II Bambang Widjanarko, serta disaksikan perwakilan beberapa asosiasi perbankan di Jakarta, Senin (5/12).

Ia menyampaikan bahwa BPR/BPRS memiliki karakteristik khusus yang membuat keberadaan BPR/BPRS masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat hingga saat ini. Karakteristik khusus tersebut antara lain sebaran lokasi BPR/BPRS yang sebagian besar berada di wilayah Kabupaten atau Kecamatan, pemberian layanan yang mengedepankan pendekatan personal atau kekeluargaan, proses pelayanan yang cepat dan sederhana, serta karakter produk dan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di daerah atau wilayahnya.

Lebih lanjut Mahendra mengjelaskan aplikasi iBPR-S dirancang agar masyarakat semakin bisa memanfaatkan keunggulan BPR/BPRS tersebut seperti untuk kepentingan:
1. Menemukan titik lokasi jaringan kantor BPR/BPRS yang berada di sekitar tempat tinggal;
2. Memperoleh informasi mengenai produk dan layanan yang ditawarkan oleh setiap BPR/BPRS;
3. Memperoleh informasi mengenai tingkat suku bunga penjaminan LPS yang terkini sebagai landasan pertimbangan masyarakat dalam memilih produk simpanan pada BPR/BPRS;
4. Mendapatkan akses terhadap laman resmi BPR/BPRS guna memperoleh informasi yang lebih rinci mengenai produk dan layanan BPR/BPRS tertentu; dan
5. Membandingkan manfaat dan biaya atas produk dan layanan yang ditawarkan oleh BPR/BPRS.

Baca Juga :   OJK Cabut Ijin Usaha Asuransi Jiwa Wanaarta Life Per 5 Desember 2022

Mahendra juga mengungkapkan OJK mendorong agar asosiasi BPR/BPRS, Perbarindo, Perbamida, dan Asbisindo dapat mendorong peningkatan penggunaan iBPR-S dan memperoleh informasi terkait BPR/BPRS. Selain itu, agar penyediaan informasi produk dan layanan BPR/BPRS dapat berjalan optimal melalui aplikasi iBPR-S, OJK akan mengawal BPR/BPRS untuk menyajikan informasi yang akurat dan terkini pada aplikasi iBPR-S, sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat sebaik-baiknya dari produk dan layanan BPR/BPRS.

Atti K.

Bagikan Artikel
Continue Reading

Lainnya Dari Telegraf

close