Connect with us

Ekonomika

Bank Dunia Sebut Kartu Prakerja Sebuah Terobosan Inovatif

Published

on

Photo Credit: Nama-nama yang diprioritaskan untuk program kartu pra kerja gelombang 4 yakni karyawan yang di PHK, maupun pekerja formal yang terdampak Covid-19 seperti sektor industri dan pariwisata. FILE/Dok/ IST. PHOTO
Photo Credit: Nama-nama yang diprioritaskan untuk program kartu pra kerja gelombang 4 yakni karyawan yang di PHK, maupun pekerja formal yang terdampak Covid-19 seperti sektor industri dan pariwisata. FILE/Dok/ IST. PHOTO

Telegraf – Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Satu Kahkonen, menyatakan bahwa Kartu Prakerja merupakan hal inovatif yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

“Kartu Prakerja merupakan kebijakan pasar tenaga kerja aktif dan program bantuan sosial, Indonesia merupakan yang pertama kali mengimplementasikan mekanisme pembayaran G2P yang berorientasi pada penerima. Itu merupakan hal yang sangat inovatif,” katanya dalam webinar “Kartu Prakerja: Indonesia’s Digital Transformation and Financial Inclusion Breakthrough”, Rabu (15/06/2022).

Menurut Kahkonen, ada tiga hal yang mendapat perhatian dari Bank Dunia terkait dengan Kartu Prakerja. Pertama, penting untuk menawarkan berbagai pilihan bank dan e-wallet demi kemudahan akses oleh penerima.

Kedua, sebagian besar penerima dengan segera mencairkan bantuan sosial menjadi uang tunai setelah mereka terima. Hal itu menandakan kebutuhan untuk menyediakan lebih banyak pilihan dan mendorong penggunaan platform pembayaran digital.

Ketiga, adanya ruang untuk meningkatkan inklusi finansial dengan menyediakan program literasi keuangan untuk para peserta program bantuan sosial.

Sepanjang triwulan terakhir 2021, Bank Dunia dan Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang didukung oleh G2Px Initiative Fund dan Indonesia Human Capital Acceleration Multi Donor Trust Fund (IHCA-MDTF), melakukan sebuah kajian untuk mempelajari implementasi bantuan sosial tanggap darurat Covid-19, memahami kecukupan bantuan sosial dalam memenuhi kebutuhan penerima manfaat, dan mendukung reformasi lebih lanjut sistem pembayaran G2P.

Penelitian tentang Kartu Prakerja itu menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Survei telepon dilakukan oleh SurveyMETER pada 6-25 Oktober 2021 kepada 1.000 penerima Kartu Prakerja di 50 kecamatan yang tersebar di 50 kabupaten dan 25 provinsi.

Penerima manfaat itu terdaftar ke dalam program Prakerja untuk Gelombang 7-11 (atau terdaftar pada September-November 2020). Dalam periode yang sama, wawancara mendalam dilakukan dengan pengelola program (MPPKP atau Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja) dan lembaga PJP (Penyedia Jasa Pembayaran) di tingkat pusat untuk mengkaji pengalaman mereka menerapkan sistem pembayaran G2P Kartu Prakerja saat ini, termasuk terobosan dan tantangan yang dihadapi.

Untuk melakukan konfirmasi dan mendalami lebih lanjut hasil studi kuantitatif tersebut, tim peneliti juga melakukan Focus Group Discussions dan wawancara mendalam (In-depth Interviews) dengan beberapa kelompok penerima manfaat Kartu Prakerja.

Ada lima poin yang menjadi pesan kunci penelitian ini. Pertama, 9 dari 10 responden telah menyelesaikan program Kartu Prakerja yang dimulai dari penerimaan hingga pemberian insentif pascapelatihan. Di antara mereka yang terpilih ke dalam program, 95,7 persen telah membeli pelatihan pertama dalam kurun waktu 30 hari.

Kedua, mayoritas responden menyatakan puas dengan pelatihan Kartu Prakerja pertama mereka. Mereka didorong oleh motivasi intrinsik dan/atau insentif pasca pelatihan dalam menyelesaikan pelatihan pertama mereka. Sekitar 96,1 persen dari keseluruhan jumlah penerima Kartu Prakerja merasa puas dengan pelatihan pertama mereka.

Ketiga, penggunaan uang elektronik sebagai salah satu metode pembayaran berkontribusi positif terhadap tujuan inklusi keuangan. Kajian ini juga menemukan bahwa 76,6 persen penerima manfaat lebih memilih menggunakan rekening uang elektronik untuk menerima insentif pasca pelatihan, sementara selebihnya memilih rekening bank.

Keempat, sebagian besar penerima manfaat segera mencairkan insentif menjadi uang tunai setelah menerimanya di rekening mereka. Mayoritas responden menggunakan insentif untuk membeli makanan dan/atau untuk modal kerja. Setelah insentif mencapai rekening pilihan, 69 persen penerima mencairkan seluruh insentif mereka, sementara 31 persen lainnya mencairkan hanya sebagian atau tidak mencairkannya sama sekali.

Kelima, perluasan lebih banyak opsi penyedia rekening bank untuk menerima insentif pasca pelatihan dapat meningkatkan penggunaan rekening bank. Penambahan satu bank swasta di awal tahun ini merupakan tambahan yang disambut sangat baik terkait gagasan ini. Hampir 90 persen penerima manfaat menganggap bahwa Kartu Prakerja telah menyediakan cukup pilihan PJP.

Baca Juga :   Ini Kata BNI Terkait Hoaks Kredit Tanpa Jaminan

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari mengatakan, sebagai seorang ekonom, ia menggarisbawahi prinsip “makin banyak pilihan makin bagus”. Hal itulah yang menjadi nafas program Prakerja, termasuk dalam memberikan kebebasan pesertanya memilih rekening yang digunakan untuk pencairan insentif. Ada pilihan bank, ada pula dompet elektronik.

“Dengan demikian, masyarakat bisa memilih sesuai preferensi masing-masing,” ungkapnya.

Selain itu, merujuk berbagai literatur terkait inklusi keuangan, ternyata untuk menjadi nasabah bank memiliki tantangan tersendiri. Antara lain banyaknya regulasi yang diperlukan serta dibutuhkannya kehadiran fisik dalam proses pembukaan rekening.

“Namun, dengan fakta begitu banyaknya masyarakat Indonesia memiliki telepon seluler, membuat kita bisa mengembangkan inklusi keuangan, berkolaborasi dengan lembaga-lembaga keuangan digital yang makin banyak tumbuh. Ini juga terkait banyak bank dan kantor pelayanan publik tidak beroperasi saat puncak pandemi lalu,” urainya.

Sekretaris Eksekutif TNP2K, Suprayoga Hadi, memaparkan bahwa Inovasi program Kartu Prakerja yang menggunakan ekosistem terintegrasi dengan implementasi end-to-end digital dan multi-channel Government-to-Person (G2P) payment, memberikan bukti nyata bagaimana teknologi digital dan finansial mempengaruhi efisiensi dan efektivitas program, serta meningkatkan pengalaman dan inklusi finansial para penerima.

Pada kesempaatan yang sama, Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Fitria Irmi Triswati, mengungkapkan bahwa selain mendorong inklusi keuangan, Program Kartu Prakerja juga mendorong perluasan dan percepatan keuangan digital serta transparansi penyaluran bantuan sosial.

Kepala Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia, Yose Rizal Damuri, menunjuk fakta menarik dari kajian ini adalah bagaimana mayoritas penerima Kartu Prakerja awalnya tidak memiliki akun uang elektronik atau dompet digital. Hampir 50 persen baru kali pertama menggunakan rekening e-money dan juga hampir 9 persen dari mereka kali pertama memiliki rekening bank.

“Dari temuan ini kita dapat melihat bagaimana inklusi keuangan telah menunjukkan kemajuan dan pengenalan Kartu Prakerja, terutama inisiatifnya dalam menggunakan mekanisme pembayaran digital G2P banyak membantu dalam aspek inklusi keuangan,” kata Yose.

Wakil Ketua II Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), Aldi Haryopratomo, menyoroti bahwa apa yang dilakukan sistem Prakerja sebenarnya memungkinkan untuk menjadi sarana kolaborasi dari seluruh industri membidik target inklusi keuangan yang sulit yaitu rumah tangga yang berpendapatan rendah.

“Menurut hasil studi Bank Dunia, 44 persen dari jumlah penerima Prakerja termasuk dalam 40 persen rumah tangga termiskin. Ini memberikan landasan nyata bagi pemain e-money dan perusahaan teknologi keuangan lain untuk tumbuh, dan mengadopsi serta menargetkan pengguna berpendapatan rendah ini,” terangnya.

Sementara itu, Director of Information and Communications Technology and Disaster Risk Reduction Division, UN ESCAP, Tiziana Bonapace, mengucapkan selamat atas terobosan yang telah dicapai oleh program ini.

“Dengan menjangkau lebih dari 11 juta penerima, program ini merupakan bukti konkrit pemerataan ‘on the ground’ yang ditawarkan oleh digitalisasi,” pungkasnya.

Shan Santi

Bagikan Artikel
Advertisement
Click to comment

Ekonomika

Ini Kata BNI Terkait Hoaks Kredit Tanpa Jaminan

Published

on

By

Photo Credit : Gedung Perwakilan Cabang BNI Di Amerika Serikat/Doc/Humas BNI

Telegraf – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI (kode saham: BBNI) menepis hoaks yang beredar terkait penyaluran kredit tanpa agunan yang merebak di masyarakat.

“BNI adalah perusahaan milik pemerintah yang menjalankan bisnis di dalam koridor dan pengawasan pemerintah sekaligus Otoritas Jasa Keuangan. Penyaluran kredit ke pihak mana pun pasti melewati proses legal termasuk persyaratan agunan yang sesuai dengan nilai fasilitas pinjaman,” Corporate Secretary BNI Mucharom, dalam kerterangan pers,di Jakarta Sabtu, (2/7).

Audit internal dan eksternal BNI terus berjalan secara reguler untuk terus memastikan berbagai tindak fraud yang dapat merugikan perusahaan sebagai penjaga aset negara.

“Kami dapat pastikan semua proses legal dalam penyaluran kredit kami sesuai dengan koridor yang berlaku. Kami harap tidak ada lagi pihak manapun yang sengaja mengumbar hoaks yang membuat masyarakat resah demi mencari keuntungan semata,” kata Mucharom.

Terkait debitur BNI asal Sumatra Selatan yang disebut-sebut dengan inisial BG telah bermitra sejak 2017, pemberian kredit sudah dipastikan memiliki jaminan agunan dan sesuai dengan ketentuan. Bahkan fasilitas kredit debitur tersebut dalam kondisi lancar.

Sementara itu terkait Batu Bara, Mucharom melanjutkan penyaluran kredit yang dilakukan oleh BNI dilakukan secara konservatif dengan memperhatikan semua ketentuan dari kementerian & lembaga berwenang.

Kredit pertambangan rupiah dan mata uang asing BNI termasuk per kuartal pertama 2022 hanya 3,23% dari total kredit BNI.

Baca Juga :   Ini Kata BNI Terkait Hoaks Kredit Tanpa Jaminan

Langkah penyaluran kredit pertambangan pun diikuti dengan komitmen green banking yang mana kredit kami untuk sektor energi baru dan terbarukan telah mencapai Rp10,3 triliun.

“Kami juga telah menyalurkan pembiayaan untuk penanganan polusi mencapai Rp6,8 triliun, serta segmen pengelolaan air dan air limbah senilai Rp23,3 triliun,” tutupnya.

Shan Santi

Bagikan Artikel
Continue Reading

Ekonomika

Zurich Salurkan dana Sebesar Rp 7,2 miliar Untuk Zurich Entrepreneurship Program

Published

on

By

Photo Credit : (Ki-Ka) Chris Bendl - Country Manager Zurich Indonesia (Zurich) dan Robert Gardiner - Academic Advisor and Operations Counsel Prestasi Junior Indonesia (PJI) meresmikan Zurich Entrepreneurship Program di Graha Zurich (30/06),

Telegraf – Dalam rangka menciptaka 50 bisnis baru 5 tahun ke depan Zurich melalui Z Zurich Foundation menyalurkan pendanaan sebesar Rp 7,2 miliar untuk mengimplementasikan Zurich Entrepreneurship Program melalui kerjasama dengan Prestasi Junior Indonesia (PJI).

Hal itu di ungkapkan oleh Chris Bendl (Chris), Country Manager Zurich Indonesia dalam pres rilis yang diterima oleh redaksi, Kamis (30/6).

Ia juga mengungkapkan Berdasarkan studi komprehensif Program Pengembangan Kewirausahaan Nasional yang dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia tahun 2020, penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta koperasi menjadi salah satu target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

“Hal ini sejalan dengan semangat Zurich untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik bersama-sama, Zurich sangat senang bekerjasama dengan PJI mendukung berkembangnya wirausahawan muda baru sekaligus mendorong dampak positif di tengah masyarakat,” tutur Chris.

Dikesempatan yang sama Academic Advisor and Operations Counsel PJI, Robert Gardiner (Robert) menambahkan, Pada tahun pertama, Zurich Entrepreneurship Program akan berfokus pada siswa di 30 SMA/SMK di beberapa wilayah, meliputi Jakarta, Bogor, Tangerang Selatan, Bekasi, Bandung, dan Cimahi.

“Kami sangat antusias untuk bekerja sama dengan Zurich dalam mendorong generasi muda menciptakan peluang ekonomi di Indonesia. Dengan ketiga komponen keterampilan bisnis, pengelolaan uang dan manajemen serta pengetahuan persiapan kerja, siswa akan memiliki bekal untuk menghasilkan bisnis yang inovatif, mengelola sumber daya perusahaan secara efektif, dan menerapkan pengelolaan keuangan yang sehat.”

Baca Juga :   Ini Kata BNI Terkait Hoaks Kredit Tanpa Jaminan

Selama periode program, tim dari Zurich juga akan terlibat aktif dalam memberikan pendampingan serta berbagi pengalaman dan inspirasi kepada siswa. Dengan demikian, para pelajar mendapatkan paparan tentang dunia usaha yang sesungguhnya, keterampilan yang dibutuhkan di masa depan, dan potensi kewirausahaan.

“Tahun ini Zurich Group merayakan hari jadinya yang ke 150 tahun, dengan senang hati kami berbagi yang akan membantu menciptakan fondasi yang kokoh bagi mereka untuk meraih masa depan yang lebih baik bagi mereka dan komunitas,” tutup Chris.

Shan Santi

Bagikan Artikel
Continue Reading

Ekonomika

BNI Kucurkan Dana Rp 1 Triliun Untuk Kalbe

Published

on

By

Photo Credit : (Ki-ka) Presiden Direktur Kalbe Farma Vidjongtius, Pemimpin Divisi Corporate Banking 1 BNI I Made Sukajaya, Direktur Corporate Banking BNI Silvano Rumantir dan Direktur Bisnis Konsumer BNI Corina Leyla Karnalies dalam Penandatanganan Perjanjian Kredit senilai Rp1 triliun, Rabu (29/6/2022)/Doc/HumasBNI

Telegraf – Dalam pengembangan bisnis dan rencana strategi perusahaan. PT Kalbe Farma Tbk (Kalbe) menerima fasilitas pinjaman dari Bank BNI senilai Rp 1 triliun.

“Kami berterima kasih atas dukungan BNI atas pemberian fasilitas kredit ini, yang nantinya dapat digunakan untuk ekspansi usaha, termasuk penambahan belanja modal ataupun corporate action lainnya.  Perolehan fasilitas kredit tersebut akan menunjang secara langsung pengembangan usaha perusahaan dari waktu ke waktu dalam rangka memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat Indonesia,” ujar Presiden Direktur PT Kalbe Farma Tbk Vidjongtius, Rabu (29/6).

Di kesempatan yang sama Direktur Corporate Banking BNI Silvano Rumantir mengatakan bahwa ini merupakan momentum yang sangat baik bagi BNI untuk dapat memperdalam hubungan kerjasama dengan Kalbe Farma yang merupakan salah satu pemain terbesar di industri farmasi di Indonesia.

Pemberian fasilitas kredit ini merupakan salah satu bentuk komitmen BNI sebagai perbankan nasional untuk turut mendukung perkembangan bisnis sektor prioritas, termasuk industri kesehatan serta farmasi.

Menurut Silvano, tren pemulihan kinerja ekonomi semakin kuat di pertengahan tahun ini. Pelaku industri perbankan terus membuka celah-celah pertumbuhan kinerja fungsi intermediasi untuk menambah daya ungkit pemulihan ekonomi.

Sebagai Bank BUMN yang fokus pada penyaluran kredit di segmen korporasi, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI (kode saham: BBNI) saat ini aktif bertransformasi dan fokus melakukan penyaluran kredit ke top tier company di Indonesia.

Baca Juga :   Ini Kata BNI Terkait Hoaks Kredit Tanpa Jaminan

Sektor kesehatan, termasuk farmasi, merupakan salah satu sektor unggulan yang menjadi prioritas BNI dalam hal pengembangan bisnis dan penyaluran kredit.

Pemberian fasilitas kredit ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kredit antara Pemimpin Divisi Corporate Banking 1 I Made Sukajaya dengan Presiden Direktur Kalbe Farma Vidjongtius, disaksikan langsung oleh Direktur Corporate Banking BNI Silvano Rumantir dan Direktur Keuangan Kalbe Farma Bernadus Karmin Winata di Menara BNI.

Shan Santi

Bagikan Artikel
Continue Reading

Ekonomika

Hut Ke-76, BNI Gelar Akad 5.476 Debitur FLPP

Published

on

By

Photo credit : Hut Ke -76, BNI Gelar Akad 5.476 Debitur FLPP/dok/Hums BNI

Telegraf – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. selenggarakan akad kredit pemilikan rumah (KPR) sejahtera secara massal untuk 5.476 debitur dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

Hal tersebut dilakukan dalam rangka upaya percepatan pemenuhan komitmen dalam penyaluran KPR bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Akad masal dilakukan sebagai rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun Ke-76 BNI.

Hadir dalam angkaian kegiatan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, Direktur Layanan dan Jaringan BNI, Ronny Venir, Direktur Bisnis Konsumer BNI, Corina Leyla Karnalies, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,  Herry Trisaputra Zuna,  Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR R. Haryo Bekti Martoyoedo.

Turut menyaksikan pula Komisoner BP Tapera, Adi Setianto, Direktur Penyaluran FLPP BP TAPERA, Hari Sundjojo, Asosiasi Pengembang REI, APERSI, HIMPERA, PENGEMBANG INDONESIA dan APERNAS, Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah, dan Perwakilan OJK Jawa Tengah & DIY.

“Kami mengapresiasi BNI yang menjadi salah satu BUMN paling aktif dalam menyalurkan KPR di segmen masyarakat berpenghasilan rendah melalui skema FLPP. Kami harap langkah proaktif kami bersama BNI ini bisa terus membantu dalam memfasilitasi banyak pasangan muda untuk memiliki rumah,” ungkap Herry.

Herry juga mengatakan, masih banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang belum mampu memiliki rumah. Dia berharap perbankan sebagai pemegang fungsi intermediator ikut berperan aktif memfasilitasi kebutuhan KPR dalam rangka pengurangan backlog rumah nasional.

Baca Juga :   Ini Kata BNI Terkait Hoaks Kredit Tanpa Jaminan

Di kesempatan yang sama, Ronny Venir menyampaikan BNI sebagai agen pembangunan ikut proaktif menyalurkan kredit griya untuk terus membantu memfasilitasi banyak generasi muda memiliki rumah.

Langkah ini juga dalam upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional karena ada lebih dari 170 industri turunan terkait yang akan ikut bergairah seiring dengan meningkatnya kinerja industri properti.

“Kami berterima kasih kepada pemerintah yang memberikan kesempatan BNI untuk berkontribusi pada pengurangan backlog rumah nasional. Kami pun berharap lebih banyak lagi pasangan muda yang dapat memiliki rumah,” sebutnya.

Shan Santi

Bagikan Artikel
Continue Reading

Ekonomika

Sinergi BNI dan DJP, Komitmen Tingkatkan Layanan Nasabah

Published

on

By

Photo Credit : (Ki-ka) Dirut Mandiri Darmawan Junaidi, Dirjen Pajak Suryo Utomo, Dirut BRI Sunarso, dan Dirut BNI Royke Tumilaar usai penandatanganan Kerjasama Peningkatan Pelayanan Nasabah Antara DJP dengan Mandiri, BNI, dan BRI, Selasa (28/6/2022)/Doc/Humas BNI

Telegraf – Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, salah satunya mengamanatkan perbankan bekerjasama dalam meningkatkan pelayanan perpajakan.

Dalam mendukung program-program yang diamanatkan pemerintah kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI (kode saham: BBNI) laukan kerjasama peningkatan pelayanan nasabah dengan DJP.

“Kami mengapresiasi BNI yang proaktif ikut membantu pembaruan sistem inti administrasi perpajakan ini. Sistem Inti Administrasi Perpajakan [SIAP] tidak dapat berdiri sendiri dan membutuhkan dukungan dari sistem institusi lain. Tentunya kami meyakini langkah ini akan memberikan manfaat optimal bagi penerimaan negara,” ungkap Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo, Selasa (28/6).

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar menyampaikan perseroan memiliki komitmen dan visi yang sama untuk meningkatkan kualitas layanan kepada stakeholder dalam hal memanfaatkan teknologi dan informasi.

BNI berharap langkah ini dapat mendukung peningkatan kualitas layanan kepada wajib pajak, yang pada akhirnya juga diharapkan dapat mendukung penguatan basis layanan perpajakan demi meningkatkan penerimaan negara.

“Kami tentunya berterima-kasih kepada DJP yang memberikan BNI kesempatan untuk berkontribusi mewujudkan sistem perpajakan yang andal. Terlebih, kerja sama ini juga merupakan salah satu semangat kami di BNI untuk Go Digital,” tutur Royke.

Royke pun meyakini bahwa kerjasama ini akan meningkatkan proses layanan BNI seperti, kemudahan pembayaran Pajak melalui jaringan mobile Agen46 laku pandai.

Baca Juga :   Ini Kata BNI Terkait Hoaks Kredit Tanpa Jaminan

Shan Santi

Bagikan Artikel
Continue Reading

Lainnya Dari Telegraf

close