Connect with us

Ekonomika

Airlangga: Kartu Prakerja Banyak Diingini Oleh Negara Berkembang

Published

on

Photo Credit: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan keterangan pers usai Rapat Terbatas. FILE/BPMI/Rahmat
Photo Credit: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan keterangan pers usai Rapat Terbatas. FILE/BPMI/Rahmat

Telegraf – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto, mengatakan program Kartu Prakerja adalah satu program Governement to People (GtoP), salah satu program paling masif yang ada, dibandingkan dengan negara lain sehingga banyak negara berkembang ingin mereplikasi Program Kartu Prakerja Indonesia.

“Dalam pertemuan UNESCO tadi malam di Marakaas, mereka mencari jalan untuk menghadapi tantangan the future of work terkait dengan transformasi digital, green economy, dari hampir seluruh negara yang memaparkan, yang paling siap dan sudah operasional Insyaallah dari Indonesia melalui Kartu Pra Kerja. Kemarin dalam pertemuan di Davos Menteri Labour dari Belanda dengan Perdana menterinya juga mengatakan bahwa mereka ingin melihat Kartu Prakerja dan itu bisa direplikasi di negara-negara berkembang lain,” kata Airlangga dalam acara Temu Raya #KitaPrakerja di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jumat (17/06/2022).

Airangga menuturkan, per hari ini tercatat sudah 12,8 juta perserta Kartu Prakerja dengan 95 persen telah menerima insentif. Program Kartu Prakerja juga menjadi bagian dari sustainable development goals (SDG’s) karena program itu dinikmati di 514 kabupaten/kota se-Indonesia.

Dari data yang masuk, 56 persen peserta Kartu prakerja tinggal di desa, 49 persen di antaranya adalah perempuan dan sekitar 3 persen adalah penyandang disabilitas.

Menurutnya, keberhasilan program Kartu Prakerja itu adalah menggabungkan supply juga demand dan seluruhnya dibentuk dalam ekosistem yang terus bergerak secara dinamis menggunakan database dan Artificial Intelligence (AI).

Kartu Prakerja itu didukung oleh 171 lembaga pelatihan, 6 platform digital, 6 mitra pembayaran, 3 portal kerja, dan 8 perguruan tinggi sebagai penilai dan pemantau.

Baca Juga :   Ini Kata BNI Terkait Hoaks Kredit Tanpa Jaminan

“Pasar yang dibentuk dari pelatihan Kartu Prakerja selama dua tahun adalah pasar pelatihan yang nilainya sekitar Rp6 triliun dalam 1 tahun. Sebelum ada Program Kartu Prakerja pasar itu kosong, tidak ada pasar yang menangani digital education,” ujarnya.

Dari yang mengikuti program Kartu Prakerja, lanjut Airlangga, 30 persen yang sebelumnya menganggur kini telah bekerja atau berwirausaha, dan 90 persen terjadi peningkatan kompetensi, produktivitas dan daya saing.

Lalu, 606 persen peserta telah menggunakan sertifikasi Kartu Prakerja untuk mendapatkan pekerjaan. Sedangkan 27 persen dari penerima Kartu Pra Kerja belum pernah punya rekening bank. Tetapi 27 persen itu memilih menggunakan E-Wallet sehingga ini menjadi bagian dari program inklusi keuangan. Dari bantuan dana bagi peserta yang diberikan oleh pemerintah sebesar Rp2,4 juta, 70 persen untuk modal usaha.

Shan Santi

Bagikan Artikel
Advertisement
Click to comment

Ekonomika

Ini Kata BNI Terkait Hoaks Kredit Tanpa Jaminan

Published

on

By

Photo Credit : Gedung Perwakilan Cabang BNI Di Amerika Serikat/Doc/Humas BNI

Telegraf – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI (kode saham: BBNI) menepis hoaks yang beredar terkait penyaluran kredit tanpa agunan yang merebak di masyarakat.

“BNI adalah perusahaan milik pemerintah yang menjalankan bisnis di dalam koridor dan pengawasan pemerintah sekaligus Otoritas Jasa Keuangan. Penyaluran kredit ke pihak mana pun pasti melewati proses legal termasuk persyaratan agunan yang sesuai dengan nilai fasilitas pinjaman,” Corporate Secretary BNI Mucharom, dalam kerterangan pers,di Jakarta Sabtu, (2/7).

Audit internal dan eksternal BNI terus berjalan secara reguler untuk terus memastikan berbagai tindak fraud yang dapat merugikan perusahaan sebagai penjaga aset negara.

“Kami dapat pastikan semua proses legal dalam penyaluran kredit kami sesuai dengan koridor yang berlaku. Kami harap tidak ada lagi pihak manapun yang sengaja mengumbar hoaks yang membuat masyarakat resah demi mencari keuntungan semata,” kata Mucharom.

Terkait debitur BNI asal Sumatra Selatan yang disebut-sebut dengan inisial BG telah bermitra sejak 2017, pemberian kredit sudah dipastikan memiliki jaminan agunan dan sesuai dengan ketentuan. Bahkan fasilitas kredit debitur tersebut dalam kondisi lancar.

Sementara itu terkait Batu Bara, Mucharom melanjutkan penyaluran kredit yang dilakukan oleh BNI dilakukan secara konservatif dengan memperhatikan semua ketentuan dari kementerian & lembaga berwenang.

Kredit pertambangan rupiah dan mata uang asing BNI termasuk per kuartal pertama 2022 hanya 3,23% dari total kredit BNI.

Baca Juga :   Ini Kata BNI Terkait Hoaks Kredit Tanpa Jaminan

Langkah penyaluran kredit pertambangan pun diikuti dengan komitmen green banking yang mana kredit kami untuk sektor energi baru dan terbarukan telah mencapai Rp10,3 triliun.

“Kami juga telah menyalurkan pembiayaan untuk penanganan polusi mencapai Rp6,8 triliun, serta segmen pengelolaan air dan air limbah senilai Rp23,3 triliun,” tutupnya.

Shan Santi

Bagikan Artikel
Continue Reading

Ekonomika

Zurich Salurkan dana Sebesar Rp 7,2 miliar Untuk Zurich Entrepreneurship Program

Published

on

By

Photo Credit : (Ki-Ka) Chris Bendl - Country Manager Zurich Indonesia (Zurich) dan Robert Gardiner - Academic Advisor and Operations Counsel Prestasi Junior Indonesia (PJI) meresmikan Zurich Entrepreneurship Program di Graha Zurich (30/06),

Telegraf – Dalam rangka menciptaka 50 bisnis baru 5 tahun ke depan Zurich melalui Z Zurich Foundation menyalurkan pendanaan sebesar Rp 7,2 miliar untuk mengimplementasikan Zurich Entrepreneurship Program melalui kerjasama dengan Prestasi Junior Indonesia (PJI).

Hal itu di ungkapkan oleh Chris Bendl (Chris), Country Manager Zurich Indonesia dalam pres rilis yang diterima oleh redaksi, Kamis (30/6).

Ia juga mengungkapkan Berdasarkan studi komprehensif Program Pengembangan Kewirausahaan Nasional yang dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia tahun 2020, penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta koperasi menjadi salah satu target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

“Hal ini sejalan dengan semangat Zurich untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik bersama-sama, Zurich sangat senang bekerjasama dengan PJI mendukung berkembangnya wirausahawan muda baru sekaligus mendorong dampak positif di tengah masyarakat,” tutur Chris.

Dikesempatan yang sama Academic Advisor and Operations Counsel PJI, Robert Gardiner (Robert) menambahkan, Pada tahun pertama, Zurich Entrepreneurship Program akan berfokus pada siswa di 30 SMA/SMK di beberapa wilayah, meliputi Jakarta, Bogor, Tangerang Selatan, Bekasi, Bandung, dan Cimahi.

“Kami sangat antusias untuk bekerja sama dengan Zurich dalam mendorong generasi muda menciptakan peluang ekonomi di Indonesia. Dengan ketiga komponen keterampilan bisnis, pengelolaan uang dan manajemen serta pengetahuan persiapan kerja, siswa akan memiliki bekal untuk menghasilkan bisnis yang inovatif, mengelola sumber daya perusahaan secara efektif, dan menerapkan pengelolaan keuangan yang sehat.”

Baca Juga :   Ini Kata BNI Terkait Hoaks Kredit Tanpa Jaminan

Selama periode program, tim dari Zurich juga akan terlibat aktif dalam memberikan pendampingan serta berbagi pengalaman dan inspirasi kepada siswa. Dengan demikian, para pelajar mendapatkan paparan tentang dunia usaha yang sesungguhnya, keterampilan yang dibutuhkan di masa depan, dan potensi kewirausahaan.

“Tahun ini Zurich Group merayakan hari jadinya yang ke 150 tahun, dengan senang hati kami berbagi yang akan membantu menciptakan fondasi yang kokoh bagi mereka untuk meraih masa depan yang lebih baik bagi mereka dan komunitas,” tutup Chris.

Shan Santi

Bagikan Artikel
Continue Reading

Ekonomika

BNI Kucurkan Dana Rp 1 Triliun Untuk Kalbe

Published

on

By

Photo Credit : (Ki-ka) Presiden Direktur Kalbe Farma Vidjongtius, Pemimpin Divisi Corporate Banking 1 BNI I Made Sukajaya, Direktur Corporate Banking BNI Silvano Rumantir dan Direktur Bisnis Konsumer BNI Corina Leyla Karnalies dalam Penandatanganan Perjanjian Kredit senilai Rp1 triliun, Rabu (29/6/2022)/Doc/HumasBNI

Telegraf – Dalam pengembangan bisnis dan rencana strategi perusahaan. PT Kalbe Farma Tbk (Kalbe) menerima fasilitas pinjaman dari Bank BNI senilai Rp 1 triliun.

“Kami berterima kasih atas dukungan BNI atas pemberian fasilitas kredit ini, yang nantinya dapat digunakan untuk ekspansi usaha, termasuk penambahan belanja modal ataupun corporate action lainnya.  Perolehan fasilitas kredit tersebut akan menunjang secara langsung pengembangan usaha perusahaan dari waktu ke waktu dalam rangka memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat Indonesia,” ujar Presiden Direktur PT Kalbe Farma Tbk Vidjongtius, Rabu (29/6).

Di kesempatan yang sama Direktur Corporate Banking BNI Silvano Rumantir mengatakan bahwa ini merupakan momentum yang sangat baik bagi BNI untuk dapat memperdalam hubungan kerjasama dengan Kalbe Farma yang merupakan salah satu pemain terbesar di industri farmasi di Indonesia.

Pemberian fasilitas kredit ini merupakan salah satu bentuk komitmen BNI sebagai perbankan nasional untuk turut mendukung perkembangan bisnis sektor prioritas, termasuk industri kesehatan serta farmasi.

Menurut Silvano, tren pemulihan kinerja ekonomi semakin kuat di pertengahan tahun ini. Pelaku industri perbankan terus membuka celah-celah pertumbuhan kinerja fungsi intermediasi untuk menambah daya ungkit pemulihan ekonomi.

Sebagai Bank BUMN yang fokus pada penyaluran kredit di segmen korporasi, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI (kode saham: BBNI) saat ini aktif bertransformasi dan fokus melakukan penyaluran kredit ke top tier company di Indonesia.

Baca Juga :   Ini Kata BNI Terkait Hoaks Kredit Tanpa Jaminan

Sektor kesehatan, termasuk farmasi, merupakan salah satu sektor unggulan yang menjadi prioritas BNI dalam hal pengembangan bisnis dan penyaluran kredit.

Pemberian fasilitas kredit ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kredit antara Pemimpin Divisi Corporate Banking 1 I Made Sukajaya dengan Presiden Direktur Kalbe Farma Vidjongtius, disaksikan langsung oleh Direktur Corporate Banking BNI Silvano Rumantir dan Direktur Keuangan Kalbe Farma Bernadus Karmin Winata di Menara BNI.

Shan Santi

Bagikan Artikel
Continue Reading

Ekonomika

Hut Ke-76, BNI Gelar Akad 5.476 Debitur FLPP

Published

on

By

Photo credit : Hut Ke -76, BNI Gelar Akad 5.476 Debitur FLPP/dok/Hums BNI

Telegraf – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. selenggarakan akad kredit pemilikan rumah (KPR) sejahtera secara massal untuk 5.476 debitur dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

Hal tersebut dilakukan dalam rangka upaya percepatan pemenuhan komitmen dalam penyaluran KPR bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Akad masal dilakukan sebagai rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun Ke-76 BNI.

Hadir dalam angkaian kegiatan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, Direktur Layanan dan Jaringan BNI, Ronny Venir, Direktur Bisnis Konsumer BNI, Corina Leyla Karnalies, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,  Herry Trisaputra Zuna,  Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR R. Haryo Bekti Martoyoedo.

Turut menyaksikan pula Komisoner BP Tapera, Adi Setianto, Direktur Penyaluran FLPP BP TAPERA, Hari Sundjojo, Asosiasi Pengembang REI, APERSI, HIMPERA, PENGEMBANG INDONESIA dan APERNAS, Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah, dan Perwakilan OJK Jawa Tengah & DIY.

“Kami mengapresiasi BNI yang menjadi salah satu BUMN paling aktif dalam menyalurkan KPR di segmen masyarakat berpenghasilan rendah melalui skema FLPP. Kami harap langkah proaktif kami bersama BNI ini bisa terus membantu dalam memfasilitasi banyak pasangan muda untuk memiliki rumah,” ungkap Herry.

Herry juga mengatakan, masih banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang belum mampu memiliki rumah. Dia berharap perbankan sebagai pemegang fungsi intermediator ikut berperan aktif memfasilitasi kebutuhan KPR dalam rangka pengurangan backlog rumah nasional.

Baca Juga :   Ini Kata BNI Terkait Hoaks Kredit Tanpa Jaminan

Di kesempatan yang sama, Ronny Venir menyampaikan BNI sebagai agen pembangunan ikut proaktif menyalurkan kredit griya untuk terus membantu memfasilitasi banyak generasi muda memiliki rumah.

Langkah ini juga dalam upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional karena ada lebih dari 170 industri turunan terkait yang akan ikut bergairah seiring dengan meningkatnya kinerja industri properti.

“Kami berterima kasih kepada pemerintah yang memberikan kesempatan BNI untuk berkontribusi pada pengurangan backlog rumah nasional. Kami pun berharap lebih banyak lagi pasangan muda yang dapat memiliki rumah,” sebutnya.

Shan Santi

Bagikan Artikel
Continue Reading

Ekonomika

Sinergi BNI dan DJP, Komitmen Tingkatkan Layanan Nasabah

Published

on

By

Photo Credit : (Ki-ka) Dirut Mandiri Darmawan Junaidi, Dirjen Pajak Suryo Utomo, Dirut BRI Sunarso, dan Dirut BNI Royke Tumilaar usai penandatanganan Kerjasama Peningkatan Pelayanan Nasabah Antara DJP dengan Mandiri, BNI, dan BRI, Selasa (28/6/2022)/Doc/Humas BNI

Telegraf – Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, salah satunya mengamanatkan perbankan bekerjasama dalam meningkatkan pelayanan perpajakan.

Dalam mendukung program-program yang diamanatkan pemerintah kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI (kode saham: BBNI) laukan kerjasama peningkatan pelayanan nasabah dengan DJP.

“Kami mengapresiasi BNI yang proaktif ikut membantu pembaruan sistem inti administrasi perpajakan ini. Sistem Inti Administrasi Perpajakan [SIAP] tidak dapat berdiri sendiri dan membutuhkan dukungan dari sistem institusi lain. Tentunya kami meyakini langkah ini akan memberikan manfaat optimal bagi penerimaan negara,” ungkap Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo, Selasa (28/6).

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar menyampaikan perseroan memiliki komitmen dan visi yang sama untuk meningkatkan kualitas layanan kepada stakeholder dalam hal memanfaatkan teknologi dan informasi.

BNI berharap langkah ini dapat mendukung peningkatan kualitas layanan kepada wajib pajak, yang pada akhirnya juga diharapkan dapat mendukung penguatan basis layanan perpajakan demi meningkatkan penerimaan negara.

“Kami tentunya berterima-kasih kepada DJP yang memberikan BNI kesempatan untuk berkontribusi mewujudkan sistem perpajakan yang andal. Terlebih, kerja sama ini juga merupakan salah satu semangat kami di BNI untuk Go Digital,” tutur Royke.

Royke pun meyakini bahwa kerjasama ini akan meningkatkan proses layanan BNI seperti, kemudahan pembayaran Pajak melalui jaringan mobile Agen46 laku pandai.

Baca Juga :   Ini Kata BNI Terkait Hoaks Kredit Tanpa Jaminan

Shan Santi

Bagikan Artikel
Continue Reading

Lainnya Dari Telegraf

close