DPR: Rencana Holding BRI-PNM-Pegadaian Perlu Ditinjau Ulang

DPR: Rencana Holding BRI-PNM-Pegadaian Perlu Ditinjau Ulang

"Kita berharap masukan masukan seperti surat Serikat Pekerja Kepada Presiden Jokowi, kemudian ada surat dari DPR, masukan masukan tersebut mudah mudahan didengar juga oleh Kementrian BUMN, karena ini inisiatif dari Kementrian BUMN, paling tidak ada pertimbangan, dan ada tinjauan"

DPR: Rencana Holding BRI-PNM-Pegadaian Perlu Ditinjau Ulang


Telegraf – Menteri BUMN Erick Thohir awal maret lalu mengungkapkan bahwa pembentukan Holding Ultra Mikro yang beranggotakan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM akan selesai pada kuartal III (Q3) tahun ini. Namun Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menilai kebijakan pembentukan holding tersebut masih perlu ditinjau dan dipertimbangkan.

“Kita berharap masukan masukan seperti surat Serikat Pekerja Kepada Presiden Jokowi, kemudian ada surat dari DPR, masukan-masukan tersebut mudah mudahan didengar juga oleh Kementrian BUMN, karena ini inisiatif dari Kementrian BUMN, paling tidak ada pertimbangan, dan ada tinjauan,” ungkap Anis dalam webinar, Kamis (8/4).

Anis berhara kalaupun holding tersebut di lakukan maka harus meminimalisir dampak dampak yang akan terjadi/yang di khawatirkan ” karena sudah ada masukan masukan sebelumnya,” imbuhnya.

Anis juga menekankan bahwa holding tersebut harus sesuai dengan tujuan negara indonesia yaitu bernegara sesua falsafah ekonomi yaitu ekonomi adalah untuk kemakmuran rakyat harus di lakukan.

“Jadi kalau holding ini terus terjadi, maka harus diminimalisir dampak dampak yang kita khawatirkan dan diperjuangkan agar hak hak rakyat sebelumnya ada sebelum holding tetap di pertahankan. Seperti tadi bagaimana PNM merangkul dengan mekarnya, pendampingan sampai kemudian menyatu sekali dengan para nasabahnya, itu harus tetap ada walaupun sudah berholding,” kata Anis.

Dikesempatan yang sama Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah mengatakan, kemungkinan terjadinya holding tersebut cukup besar, lantaran rencana ini ada di tangan pemerintah. Menurut Piter, holding BUMN ultra mikro akan memiliki dampak bagi perusahaan BUMN itu sendiri.

“BRI bisa menggunakan likuiditasnya yang besar maka PNM bisa menyakinkan bahwa kreditnya lebih mudah dan lebih banyak. Tetapi yang menarik adalah ini bukan persoalan penambahan perusahaan saja, tetapi yang diharapkan adalah keberadaan pegadaian dan PNM sekarang sudah diterima oleh masyarakat,” ucap dia.

Piter juga mengungkapkan bahwa rencana holdng ini lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Benar pasti ada manfaatnya tetapi lebih banyak mudaratnya. “Kita menghawatirkan fungsi fungsi yang sudah berjalan baik di Pegadaian di PNM itu nanti akan berkurang ketika nanti mejadi anak perusahaan BRI,” imbuhnya.

Ekonom senior dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, mengatakan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) lebih baik membeli bank-bank komersial untuk memperbesar skala perusahaan ketimbang melakukan holding dengan PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM.

“BRI itu untuk menjadi ujung tombak financial inclusion lebih baik mengambil alih bank-bank komersial, seperti Bank Muamalat, Bank Bukupoin, dan bank-bank lainnya supaya konsolidasi perbankan terjadi,” kata Faisal.

Menurut Faisal, Kementerian BUMN harus memiliki kajian yang jelas ihwal rencana holding ultramikro. Sebab, rencana rencana tersebut justru disinyalir bakal membawa mudarat bagi masyarakat, khususnya Pegadaian.


Photo Credit: Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat merilis logo baru BUMN. FILE/Dok/Keken BUMN

 

Atti K.

close