Telegraf, Jakarta – Dalam rangka merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi sistem jaminan sosial Nasional dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) ketenagakerjaan adalah program pensiun yang merupakan program baru yang sebelumnya tidak ada dalam program Jamsostek maka Dewan Jaminan Sosial Nsional (DJSN) megadakan workshop sinkronisasi penyelengara sistem batas usia pensiun dalam prespektif regulasi dan implementasi.
Yang akan menghasilkan kesimpulan dimana di tahun 2018 DJSN akan mengkoordinasikan termasuk dengan wakil Serikat Pekerja, Organisasi pemberi pekerja seperti Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), wakil Pemerintah yang duduk dalam Lembaga Kerja Sama Triparti Nasional (LKS Tripnas) yang ditidak lanjuti sehingga menghasilkan sebuah regulasi regulasi yang akan di sampaikan ke pemerintah.
“Ruang diskusi kita siapkan dalam kesimpulannya ditahun 2018 DJSN akan mengkoordinir termasuk dengan LKS Tripnas karena sudah resprensentatif sekali untuk membahas dan menindaklanjuti kemudian disepakati baru kemudian disebar dalam bentuk regulasi regulasi. Dan DJKN melaporkan kepada Presiden ini akan masuk dalam semester ke 2 di tahun 2018,” tutur Achmad Ansyori, anggota DJSN di kantornya Jakarta, Selasa (12/12/17).
Ditemui ditempat yang sama Ketua DJSN Sigit Priohutomo mengatakan implementasi program jaminan pensiun harus sesuai dengan filosofi Undang Undang Sinkronisasi Penyelenggara Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) yang mengamanatkan jaminan pensiun diselengarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi masyarakat saat memasuki masa pensiun.
“Manfaat jaminan pensiun harus diberikan pada saat peserta berhenti bekerja karena memasuki usia pensiun. Untuk itu usia pensiun dalam PP 45/2015 sebagai pelaksanaan SJSN sebagai pelaksanaan UU SJSN harus disinkronisasikan dengan usia pensiun dalam kententuan pemutusan Hubungan kerja sebagai pelaksaanaan dari Undang-Undang ketenagakerjaan,” ungkap Sigit.
Dimana kedepan selain SJSN tentunya menyesuaikan SJSN, nah konsekwensinya di dunia usaha akan mengatur lagi karyawannya dimana karyawan yang pensiun itu di umur 57 ini tentunya akan menjadi beban bagi pengusaha dimana tidak semua pekerjaan cocok di kerjakan oleh masyarakat yang usianya mencapai 57 tahun misalkan supir alat berat dan jika TNI untuk prajuritnyakan maksimal usia 46 tahun, ataukan UU SJSN yang menyesuaikan dengan masyarakat pensiun yang ada dan ini mempunyai konsekwensi manfaat menjadi lebih randah. Sebelum menjadi masalah yang masif. (Red)
Credit Photo: Atti Kurnia
