DJSN Desak Pemerintah TanggungJawab Kepada 296 Korban Pekerja Pemilu 2019

"Hingga hari ini tanggal 29/4 tercatat korban pekerja penyelenggara pemilu 2019 yang meninggal dunia sejumlah 296 orang dan yang sakit sejumlah 2.040 orang yang mendapatkan perawatan (rawat inap dan rawat jalan), dan 101 orang mengalami kecelakaan kerja"

DJSN Desak Pemerintah TanggungJawab Kepada 296 Korban Pekerja Pemilu 2019

Telegraf, Jakarta – Dewan Jaminan Kesehatan Nasional (DJSN) mendesak pemerintah dalam hal ini Komisi Pemilian Umum (KPU) RI dan Badan Pengawas pemilu (Bawaslu) RI untuk bertanggungjawab kepada para korban pekerja penyelenggara pemilu 2019 dan badan ad-hoc (PPK, PPS, dan KPPS).

“Hingga hari ini tanggal 29/4 tercatat korban pekerja penyelenggara pemilu 2019 yang meninggal dunia sejumlah 296 orang dan yang sakit sejumlah 2.040 orang yang mendapatkan perawatan (rawat inap dan rawat jalan), dan 101 orang mengalami kecelakaan kerja,” tutut Subiyanto Anggota Monitoring dan Evaluasi DJSN dari unsur pekerja usai melakukan rapat dengan KPU dan Bawaslu.

Lanjut Subiyanto ternyata para pekerja yang berjumlah 8,2 juta orang belum terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS ketenagakerjaan, dikarenakan belum tersedia anggaran.

Selain mendesak tanggungjawab pemerintah DJSN juga meminta kepada Pemerintah bersama DPR RI untuk mengevaluasi pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 yang dinilai telah memberikan beban waktu kerja melanggar norma keselamatan dan kesehatan kerja, melampaui batas normal daya tahan fisik seseorang.

DJSN juga meminta kepada Pemerintah, KPU RI dan Bawaslu RI selaku pemberi kerja untuk memastikan seluruh pekerja yang meninggal dunia dan sakit mendapatkan perlindungan sosial sesuai manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan sesuai amanat pasal 17 Undang Undang Nomor 24 tahun 2011.

Sementara itu Subiyanto menyebutkan bahwa KPU RI dan Bawaslu RI mengusulkan diadakan rapat bersama dengan Kementerian Keuangan RI, agar Menteri Keuangan menetapkan satuan biaya masukan lainnya untuk pemberian santunan kepada pekerja penyelenggara pemilu 2019 ad-hoc yang meninggal dunia dan kecelakaan kerja.

Adapun formula nilai santunannya adalah
a. Santunan Kematian Rp 36.000.000 (48x honorarium + biaya lain-lain terkait pemakaman)
b. Cacat Permanen Rp 30.800.000 (56x honorarium)
c. Luka Berat Rp 16.500.000 (30x honorarium)
d. Luka Sedang Rp 8.250.000 (15x honorarium)

Baca Juga  IDI : Stunting dan Katastropik Masih Menjadi Masalah Besar di Indonesia

Subiyanto menambahkan “BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan santunan Jaminan Kematian kepada pekerja penyelenggara pemilu 2019 sebanyak 8 orang dengan nilai santunan per orang masing-masing Rp 24.000.000 yang telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan Atas inisiatif sendiri sebagai PPU.”

 

Sesuai peran fungsi dan kewenangan DJSN akan melaporkan kepada presiden tentang permasalahan belum terlindunginya 8,2 juta pekerja penyelenggara pemilu 2019 untuk dilakukan langkah-langkah diskresi kebijakan. (Red)


Credit Photo : Anggota Monitoring dan Evaluasi DJSN dari unsur pekerja Subiyanto dalam konfrensi Pers usai rapat dengan KPU dan Bawaslu/telegraf/Ati Kurnia


Share



Komentar Anda