DJSN: Defisit Dilunasi, 2020 BPJS Akan Surplus

DJSN: Defisit Dilunasi, 2020 BPJS Akan Surplus

"Menteri keuangan selalu berbicara filosofinya terlebih dahulu sehingga dengan angka yang diajukan DJSN bisa menghitung tahun 2020/2021 tidak akan defisit lagi bahkan surplus, kita bisa hitung kecuali ada hal hal lain"

DJSN: Defisit Dilunasi, 2020 BPJS Akan Surplus


Telegraf, Bogor – Nilai yang diajukan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), terkait kenaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2020/2021 tidak akan terjadi defisit bahkan akan surplus, dengan syarat defisit keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dari tahun tahun sebelumnya di lunasi.

“Menteri keuangan selalu berbicara filosofinya terlebih dahulu sehingga dengan angka yang diajukan DJSN bisa menghitung tahun 2020/2021 tidak akan defisit lagi bahkan surplus, kita bisa hitung kecuali ada hal hal lain,” ungkap dr. Zaenal Abidin Angota DJSN dari Unsur Tokoh/Unsur Ahli, di agenda diakuai evaluasi capaian dan harapan pelaksanaan kerja forum media DJSN. Senin (14/10).

Diketahui DJSN mengusulkan kenaikan iuran JKN sebesar Rp42.000 untuk kelas 3, Rp80.000 untuk kelas 2, sementara untuk kelas 1 sebesar Rp120.000. Namun pemerintah melalui Kementrian Keuangan menetapkan Iuran JKN sebesar Rp42.000 untuk kelas 3, Rp110.000 untuk kelas 2, dan kelas 1 sebesar Rp160.000.

Pada dasarnya pelaksanaan jaminan sosial sebenarnya yang di bangun jiwa bangsa Indonesia, dan jiwa sepirit itu bisa dibangun melalui jaminan sosial. “Tetapi kita gagal menjelaskan itu,” jelasnya.

““Namun sayangnya kalau semangat membangun jiwa bangsa lewat jaminan sosial nasional ini tidak tersosialisasikan dengan baik maka ada pesan yang tidak tersampaikan. Akibatnya persepsi masyarakat soal jaminan sosial menjadi negatif dan cenderung dianggap beban,” lanjutnya.

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Angota DJSN dari unsur tokoh dan unsur ahli Ahmad Ansyori usulan yang di sampaikan oleh DJSN adalah sudah berdasarkan pada data dengan formula yang objektif.

“Artinya kalau mereka mau menolaknya harus menyasar kepada yang mana yang ia koreksi karena semua berbasis pada angka angka sepanjang tidak bisa menunjukan basis data lainya maka dia tidak mungkin di tolak,” ungkap Ansyori

Ansyori mencontohkan soal kenaikan iuran JKN yang dipersepsikan oleh masyarakat sebagai sebuah beban yang memberatkan. Disini terlihat bahwa sosialisasi sistem JKN mengalami kegagalan padahal seharusnya edukasi tersebut justru malah mencitrakan sistem jaminan yang positif. “upaya edukasi perlu dilakukan berkelanjutan agar masyarakat paham betul terkait hal tersebut,” kata Ansyori.

Dia menyayangkan pengumuman kenaikan tarif iuran JKN oleh pemerintah ini tidak diikuti dengan penjelasan yang tuntas tentang alasan dan dasar latar belakang mengapa tarif iuran perlu dinaikkan. Yang menjebabkan kenaikan tersebut di persepsikan oleh masyarakat malah menjadi beban, padahal kenaikan itu membantu mengatasi defisit BPJS yang selama ini terjadi (Red)


Photo Credit : Ilustrasi BPJS. FILE/Dok/Ist. Photo

Atti K.

close