Dibutuhkan Sub Penyalur Dalam Mewujudkan BBM Satu Harga di Papua

"Di beberapa daerah pelosok yang penduduknya kurang padat, investor kurang tertarik untuk berinvestasi sebagai penyalur sehingga ketersediaan dan distribusi BBM menjadi terhambat"

Dibutuhkan Sub Penyalur Dalam Mewujudkan BBM Satu Harga di Papua


Telegraf, Biak – Setelah diresmikannya Bahan Bakar Minyak satu harga di Papua, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) terus melakukan Sosialisasi Implementasi Sub Penyalur di Biak Papua, Jumat (8/12/2017).

Sosialisasi ini di lakukan karena masih banyak masyarakat di pelosok papua yang membeli BBM di pengecer dengan harga masih tinggi, untu k ini maka perlu adanya sub penyalur, “Untuk mengatasi permasalahan penyaluran BBM guna menjamin ketersedian BBM ke seluruh pelosok.

Indonesia yang daerah tertentu belum terdapat atau tidak terdapat penyalur, maka sesuai dengan Peraturan BPH Migas Nomor 06 tahun 2015 dapat ditunjuk sub penyalur,” Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) Marwansyah Balia Lobo mengatalkan.

Penetapan kebijakan satu harga ini menjadi program prioritas Pemerintahan Jokowi-JK ini merupakan perwujudan sila kelima Pancasila. Dan juga kebijakan BBM Satu Harga juga merupakan amanat Undang-Undang Migas serta mendorong perekonomian daerah ke arah yang lebih baik.

Lobo menjelaskan distribusi BBM dalam program satu harga di wilayah 3T ini masih belum seluruhnya di nkmati masyarakat ini dikarenakan investor kurang tertarik, sehingga distribusi BBM menjadi terhambat, untuk itu perlu adanya jasa sub penyalur.

“Di beberapa daerah pelosok yang penduduknya kurang padat, investor kurang tertarik untuk berinvestasi sebagai penyalur sehingga ketersediaan dan distribusi BBM menjadi terhambat,” ungkap Lobo dalam Sosialisasi Implementasi Sub Penyalur.

Baca Juga :   Kuartal II 2021 BTN Bukukan Laba Sebesar Rp920 miliar

Ini terlihat dalam mewujudkan kebijakan satu harga BBM dibutuhkan pengorbanan yang cukup besar untuk menyalurkan BBM hingga ke tangan rakyat. Terutama di daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T) yang harga BBMnya masih mahal dengan kondisi sarana dan prasarana yang terbatas.

Dengan digelarnya sosialisasi sub penyalur ini, BPH Migas berharap agar implementasi BBM Satu Harga di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal (3T) bisa dikendalikan. “Karena menjadi Sub Penyalur lebih baik dan resmi dibandingkan dengan pengecer-pengecer yang tidak
mempunyai izin,” pungkas Lobo. (Red)

Credit Photo: Tim humas BPHMigas


Atti K.

close