Telegraf – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) ikut menyoroti persoalan demokrasi di Indonesia akhir-akhir ini. Walhi menilai, demorasi di Indonesia sedang dalam kodisi tidak sehat alias sakit, dan bisa berdampak pada lingkungan.
Hal itu disampaikan Walhi di hadapan calon presiden (Capres) 2024 nomor urut 3, Ganjar Pranowo di Kantor Walhi, Kamis (08/02/2024). Dalam pertemuan itu, Ganjar dan Walhi berdiskusi terkait beberapa isu lingkungan demi mewujudkan ekonomi berkelanjutan.
“Dalam setahun terakhir ini kami melihat demokrasi di Indonesia sedang tidak sehat atau sakit,” ucap Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Zenzi Suhadi.
Zenzi menambahkan, kesejahteraan rakyat tentu bisa terwujud, bila keadilan di bumi bisa diwujudkan. Sumber keadilan utama itu adalah rakyat, lanjut dia, sementara rakyat selama ini sering menjadi korban.
“Kami berharap, kesejahteraan rakyat, keadilan, kelestarian lingkungan itu bisa diwujudkan kalau demokrasi kita sehat,” ucapnya.
Walhi berharap Ganjar bisa merespon terkait persoalan itu. Ia juga berharap Ganjar bisa melakukan review terhadap banyak kebijakan lingkungan yang dinilai belum terlaksana dengan baik, sehingga banyak bencana alam terjadi.
“Kami senang Pak Ganjar Pranowo datang ke Walhi, kami berharap ada yang lebih baik,” pungkasnya.
Proses demokrasi Indonesia disorot dan menjadi pembicaraan masyarakat akhir-akhir ini. Masyarakat sipil, tokoh agama, tokoh masyarakat, budayawan hingga kampus keluar untuk memberikan pernyataan sikap. Mereka semua kompak meminta negara melakukan perbaikan terhadap proses demokrasi yang berjalan.
Demokrasi dinilai cacat karena banyaknya kecurangan yang tampak. Mulai pelanggaran etika oleh Ketua MK dan KPU, ada juga dugaan kecurangan lain yang dilakukan pemerintah demi mendukung salah satu pasangan Capres Cawapres 2024.
Bahkan, pernyataan Presiden Jokowi yang menegaskan bahwa presiden boleh berkampanye dan memihak salah satu pasangan calon menjadi polemik, sehingg membuat banyak kampus mengeluarkan pernyataan sikap untuk menyelamatkan demokrasi. Namun, pihak istana justru menuding para guru besar yang bersuara adalah partisan.
