Cegah Produk Ilegal dan Lindungi Konsumen, April Tahun Depan Produk Selular Harus Cantumkan IMEI

“Data tersebut kemudian dianalisis dalam Sistem Informasi Basis data IMEI Nasional (SIBINA) dan menghasilkan daftar IMEI legal serta ilegal"

Cegah Produk Ilegal dan Lindungi Konsumen, April Tahun Depan Produk Selular Harus Cantumkan IMEI

Telegraf, Jakarta – Dalam rangka melindungi konsumen produk selular dari produk yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) melakukan sosialisasi penerapan regulasi tata kelola International Mobile Equipment Identity (IMEI) di pusat perbelanjaan produk telekomunikasi, ITC Roxy Jakarta, Selasa (26/11).

“Peraturan tiga menteri tentang penerapan IMEI telah ditandatangani pada 18 Oktober 2019 lalu. Aturan ini perlu disosialisasikan sebelum diberlakukan secara efektif pada 18 April 2020. Dalam kegiatan sosialisasi ini disampaikan peran dari masing-masing Kementerian dalam penerapan regulasi IMEI,” ungkap Direktur Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Ditjen PKTN Ojak Simon Manurung.

Ojak mengatakan selain melindungi konsumen, pemberlakuan kebijakan IMEI dapat mencegah dan mengurangi perangkat ilegal di Indonesia. Perangkat telekomunikasi berbasis SIM dapat dikatakan legal jika memenuhi beberapa persyaratan, yaitu dilengkapi kartu garansi dan buku petunjuk penggunaan berbahasa
Indonesia yang dikeluarkan oleh produsen/Importir perangkat dan telah memiliki Tanda Pendaftaran Produk (TPP) dari Kemenperin.

Ia juga mengungkapkan produk tersebut harus memiliki sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi yang
dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) Kemenkominfo. Pemberlakuan regulasi IMEI dikenakan pada perangkat telekomunikasi berbasis SIM, yakni telepon seluler, komputer tablet, dan komputer genggam.

Sementara itu, Kemenperin melalui perwakilan Direktorat Industri Elektronika dan Telematika Ali Yanuar menyampaikan bahwa, Kemenperin akan mengumpulkan data IMEI legal dari daftar TPP dan data IMEI dari operator.

“Data tersebut kemudian dianalisis dalam Sistem Informasi Basis data IMEI Nasional (SIBINA) dan menghasilkan daftar IMEI legal serta ilegal,” tuturnya.

Ali Yanuar juga mengungkapkan, Kemenperin menyediakan situs web untuk melakukan pengecekan IMEI pada perangkat dengan mengakses https://imei.kemenperin.go.id. Selain itu, IMEI perangkat dapat dilihat di menu pengaturan masing–masing perangkat atau dengan mengakses *#06#.Pengaturan IMEI Kemenperin tertuang dalam Permenperin Nomor 29 Tahun 2019 tentang Sistem Basis Data Identitas Perangkat Telekomunikasi Bergerak.

Baca Juga :   Akhir 2020 WIKA Berencana Akan Terbitkan Obligasi Global

Ditjen SDPPI Kemenkominfo Dimas Yanuarsyah menyampaikan bahwa
Kemenkominfo telah mengatur regulasi agar operator telekomunikasi menyiapkan basis data dan mengoneksikannya dengan operator SIBINA. Regulasi pengendalian IMEI yang disusun oleh Kemenkominfo tertuang dalam Permenkominfo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui
Identifikasi IMEI.

Kegiatan sosialisasi tersebut diberikan kepada distributor dan pengecer perangkat telekomunikasi, sekitar 100 peserta yang berada yang lobby pusat perbelanjaan tersebut. (Red)


Photo Credit : Seorang perempuan melintas di depan salah satu gerai selular di perbelanjaan Roxy Jakarta Barat Selasa,(26/11). TELEGRAF

Tanggapi Artikel