Cegah Lindungi Korporasi Nakal, KPK Dorong Kejelasan UU Omnibus Law

"Di mana-mana sekarang (menerapkan pidana korporasi). Dulu belanda saja tidak mengakui, sekarang di KUHP Belanda jelas sekali,"

Cegah Lindungi Korporasi Nakal, KPK Dorong Kejelasan UU Omnibus Law

Telegraf, Jakarta – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarif, mendorong penjelasan tentang Undang-undang Omnibus Law agar tidak dimanfaatkan oleh korporasi atau pengusaha nakal.

Laode menjelaskan, pihaknya meminta agar pemerintah merincikan rencana penghapusan sanksi pidana bagi pengusaha nakal.

Bahkan ia menyarankan untuk melibatkan berbagai pihak dalam menyusun naskah akademik Omnibus law tersebut.

“Jadi saya pikir itu perlu diperjelas agar Omnibus Law ini tidak menjadi alat untuk berlindung korporasi yang punya niat tidak baik. Ini penting,” kata Laode di gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (19/12/19).

Lebih lanjut, Laode menilai, korporasi harus bisa di pertanggung jawabkan, karena secara pidana korporasi omnibus law sudah dijalankan di sejumlah negara di dunia.

“Di mana-mana sekarang (menerapkan pidana korporasi). Dulu belanda saja tidak mengakui, sekarang di KUHP Belanda jelas sekali,” ujarnya.

Laode pun mencontohkan beberapa korporasi dunia yang pernah dijerat pidana, seperti Volkswagen di Amerika Serikat dan Rolls-Royce di Inggris.

“Jadi, jangan kita membuat hukum yang kembali ke masa kolonial, kita sudah milenial kembali ke kolonial jadi saya pikir itulah yang saya ingin sampaikan,” pungkasnya. (Red)


Photo Credit : Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). GETTY IMAGES/Bay Ismoyo

Tanggapi Artikel