Caleg Koruptor Bentuk Penghianatan Terhadap Cita-Cita Reformasi

Caleg Koruptor Bentuk Penghianatan Terhadap Cita-Cita Reformasi

“Para mantan napi korupsi itu tahu betul cela-cela untuk melakukan korupsi. Kalau dia diberikan kesempatan untuk maju, lalu terpilih, ini sama saja membuka pintu rumah kita bagi sekawanan tikus untuk menguras makanan di rumah kita,”

Caleg Koruptor Bentuk Penghianatan Terhadap Cita-Cita Reformasi


Telegraf, Jakarta – Rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengeluarkan peraturan yang melarang narapidana (napi) kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg) dinilai tepat. Oleh karena itu, sikap partai politik dan elite-elitenya yang menolak peraturan KPU (PKPU) itu merupakan bentuk pengkhianatan terhadap cita-cita Reformasi.

Tokoh nasional Rizal Ramli mengatakan, langkah KPU itu merupakan bagian dari semangat reformasi dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dari korupsi.

“Semangat Reformasi itu clean and good governance. Jadi, apa-pun alasannya, jangan memberi ruang dan kesempatan kepara para koruptor atau narapidana korupsi yang telah merusak negeri ini untuk memerintah atau mengatur negara,” kata Rizal Ramli dalam rilis pernyataannya, Kamis (31/05/18).

PKPU itu juga menjadi penting, karena saat ini citra DPR/DPRD di mata publik tidak baik lantaran banyak anggota legislatif yang tersandung kasus korupsi. Jadi, kata dia, jika tidak ada larangan bagi koruptor untuk menjadi caleg, maka citra parlemen akan semakin terpuruk.

Pelarangan mantan napi korupsi maju pada pemilu juga dimaksudkan untuk memberantas praktik korupsi sistemik yang kerap terjadi di DPR/DPRD.

“Para mantan napi korupsi itu tahu betul cela-cela untuk melakukan korupsi. Kalau dia diberikan kesempatan untuk maju, lalu terpilih, ini sama saja membuka pintu rumah kita bagi sekawanan tikus untuk menguras makanan di rumah kita,” terangnya.

Seperti diketahui, KPU telah merampungkan draf rancangan peraturan yang memuat larangan bagi narapidana korupsi untuk maju di Pemilu 2019. Menurut rencana, PKPU tersebut akan diserahkan ke Kementerian Hukum dan HAM pada pekan ini.

Dalam rancangan PKPU itu, larangan mantan narapidana korupsi menjadi caleg tertuang pada Pasal 7 Ayat 1 huruf (j). Bunyi ayat itu, bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah WNI dan harus memenuhi syarat bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi.

Sebelumnya, Jokowi meminta KPU untuk menelaah kembali larangan tersebut. Meski pembuatan PKPU menjadi ranah KPU, Jokowi mengingatkan soal adanya hak warga negara untuk memilih dan dipilih.

“Silakan KPU menelaah kembali. KPU bisa saja membuat aturan, misalnya boleh ikut tetapi diberi tanda ‘mantan koruptor’,” kata Jokowi. (Red)


Photo Credit : Tokoh nasional Rizal Ramli tegaskan bahwa langkah KPU untuk larang caleg koruptor merupakan bagian dari semangat reformasi dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dari korupsi. ANTARA


                         
KBI Telegraf

close