Bupati Bintan AS Diperiksa KPK

Dugaan tindak pidana korupsi yang disangkakan AS berupa penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara terkait pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) dari tahun 2016-2019.

Bupati Bintan AS Diperiksa KPK

Telegraf.co.id, Jakarta,- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dan memeriksa Bupati Bintan, Kepulauan Riau (Kepri), Apri Sujadi (AS) terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan wewenang.

AS yang juga ketua DPD Demokrat Kepri tersebut tampak memenuhi panggilan lembaga anti rasuah tersebut pada 5 Desember lalu, untuk keperluan klarifikasi dan didengar keterangannya.

Dugaan tindak pidana korupsi yang disangkakan AS berupa penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara terkait pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) dari tahun 2016-2019.

Memanfaatkan jabatannya sebagai Bupati , AS diduga memainkan kuota impor daging, minuman keras (beralkohol) hingga penyelundupan rokok melalui kawasan perdagangan bebas di Pulau Batam di bawah kewenangannya.

Juru Bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya pemanggilan terhadap Bupati Bintan, AS. Menurut jubir pengganti Febri Diansyah ini, pemeriksaan terhadap Bupati Bintan tersebut dalam rangka permintaan klarifikasi dan keterangan.

“Benar, sebatas dalam rangka kebutuhan klarifikasi,” ujar Ali Fikri sebagaimana dilansir dari kepripedia, Selasa (31/12/2019).

Mengenai hasil pemanggilan, Ali belum mau menjelaskan kepada publik karena masih dalam proses pemeriksaan dan belum diijinkan untuk dipublikasikan.

“Adapun materinya tidak bisa saya sampaikan, terima kasih.” tutup Jubir KPK itu.

Sebelumnya, sebuah surat KPK tertanggal 22 November 2019 yang diketahui sejumlah media menyebutkan jika permintaan keterangan tersebut dilaksanakan di Kota Batam, pada Kamis, (5/12) lalu.

Disebutkan pula, beberapa dasar hukum pemanggilan orang nomor satu di Bintan itu diantaranya ialah Surat Perintah Penyelidikan tertanggal 16 Mei 2019.

“Untuk klarifikasi/didengar keterangannya terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan wewenang yang dilakukan penyelenggara negara,” tulis surat tersebut.

Adapun dalam hal ini, surat tersebut merujuk kepada Pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) tahun 2016-2019.

Baca Juga :   Joko Widodo Berharap DPR Bisa Menyelesaikan Omnibus Law 77 UU Dalam 100 Hari

Disebutkan pula, jika dalam pengelolaan tersebut yang bersangkutan membawa sejumlah berkas yang menyertakan jabatannya sebagai Bupati Bintan.

Seperti diketahui, Kabupaten Bintan secara geografis sangat dekat dengan negara Singapura dan Malaysia.

“Tak hanya itu, AS juga diketahui sering ke Singapura memenuhi kegemarannya bermain judi. Bahkan, dia termasuk disebut-sebut sebagai kepala daerah/bupati yang menaruh dananya di kasino (di MBs Singapura),” ujar salah seorang yang mengetahui sepak terjang bupati muda ala koboi itu.

Kemendagri dan Kejaksaan Agung tengah mengincar kepala daerah dan bupati yang menyimpan dananya di kasino, seperti yang lagi ramai pemberitaannya di media.

Dengan berbagai petunjuk serta bukti-bukti yang telah dikantongi KPK, AS dimungkinkan segera menyandang status sebagai tersangka.

Dugaan kasus korupsi yang menjerat Bupati Bintan AS tak hanya masalah memanfaatkan kekuasaan kawasan pelabuhan bebas. Sang bupati juga pernah dilaporkan dalam kasus dugaan gratifikasi perizinan tambang beberapa bulan silam.

Hingga berita ini dimuat, Bupati Bintan, Apri Sujadi masih belum berhasil di konfirmasi untuk memberikan keterangan. (tim)

Tanggapi Artikel