Connect with us

Ekonomika

Bukti Transparansi dan Akuntabilitas ALAMI Luncurkan Laporan Dampak

Published

on

Photo Credit : CEO ALAMI Group Dima Djani (kanan) bersama Staf Ahli Direksi LPPI Mulya E Siregar (kedua dari kanan), Wakil Rektor II Universitas Islam Internasional Indonesia & Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia Dadang Muljawan (kiri), disela talkshow Peluncuran Laporan Dampak (Impact Report ) ALAMI bertajuk “Mendorong Pembiayaan Masa Depan di Indonesia” di Jakarta, Selasa (6/9)/Doc/ALAMI

️Play Radio 🎶


Telegraf – ALAMI luncurkan Laporan Dampak (Impact Report) sebagai rekam jejak perjalanan serta komitmen perusahaan dalam memberikan dampak positif berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan.

Hadir dalam peluncuran Kepala Grup Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Enrico Hariantoro mengucapkan selamat atas Impact Report ALAMI yang diluncurkan pada tahun ini dan menjadi pertama di industri fintech lending syariah.

“Kami sangat mengapresiasi ALAMI atas Impact Report yang diluncurkan dan menjadi pertama di industri. Ini benar-benar one step ahead. Langkah ini semoga dapat diikuti pelaku industri lain. Kami juga optimistis bahwa koordinasi yang baik dalam penyusunan kebijakan, komitmen yang tinggi dari para stakeholders, dan implementasi kebijakan yang maksimal, keuangan yang berkelanjutan di Indonesia akan semakin baik,” kata Enrico Hariantoro.

CEO ALAMI Group, Dima Djani, mengatakan Impact Report ALAMI yang dirilis di kuartal ketiga tahun ini menjadi bukti bahwa ALAMI terdepan dalam inovasi dan memiliki pencapaian dengan penyaluran pembiayaan secara tepat sasaran sehingga memberikan dampak yang positif, baik secara ekonomi maupun sosial kepada masyarakat. Diharapkan Impact Report ini dapat menginspirasi lembaga lain untuk memberikan kebermanfaatan yang lebih luas.

“Kami bersyukur dan bangga dapat bertumbuh secara positif dan sehat. Pada akhir 2021, sebanyak lebih dari 68.000 pendanaan terdaftar, akumulasi total pembiayaan produktif ALAMI mencapai Rp 1,5 triliun, meningkat 500% dari tahun sebelumnya dengan penyaluran kepada 7.500 proyek UMKM di seluruh Indonesia. Pencapaian ini tentu tidak lepas dari dukungan para pendana (funders), penerima pembiayaan (beneficiaries), serta para pemangku kepentingan yaitu Bank Indonesia, OJK, KNEKS, asosiasi, dan berbagai komunitas muslim dan ulama,” ungkap Dima.

Baca Juga :   Ini Yang dilakukan OJK Untuk Kasus PT WAL

Ia melanjutkan Impact Report ALAMI 2021 merupakan hasil yang diperoleh dari penyaluran pembiayaan produktif yang dilakukan perusahaan sepanjang tahun lalu. Setidaknya, 24.000 lapangan kerja yang terdiri dari 12.000 lapangan kerja formal dan 12.000 lapangan kerja informal berhasil tercipta dari penyaluran pembiayaan produktif di sektor ekonomi riil sepanjang 2021.

Dikesempatan yang sama Staf Ahli Direksi LPPI Mulya Effendi Siregar mengatakan, Impact Report ALAMI membuktikan bahwa industri fintech lending dapat memberikan manfaat besar kepada masyarakat.

“Kewajiban para pelaku industri fintech memberikan Impact Report masih dua tahun ke depan. Namun, ALAMI sudah melangkah lebih dulu dibandingkan pelaku industri lainnya. Ini benar-benar satu kemajuan yang patut diapresiasi. Saya berharap ALAMI ke depan terus mengedepankan green financing sehingga dapat memberikan pembiayaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia,” kata Mulya Effendi Siregar.

Dima berharap, Impact Report ALAMI yang dibuat secara terukur dan transparan dapat menjadi referensi serta evaluasi untuk memberikan dampak positif yang lebih besar ke depannya.

Atti K.

Bagikan Artikel
Advertisement
Click to comment

Ekonomika

Bank Sumut Berkolaborasi dengan Multipolar Technology untuk Meningkatkan Keamanan Digital

Published

on

Multipolar Technology
Ilustrasi via worldfinanceinforms.com

️Play Radio 🎶


Telegraf – PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Bank Sumut) berkolaborasi dengan PT Multipolar Technology Tbk (Multipolar Technology) untuk memperkuat keamanan layanan digitalnya agar dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bertransaksi bagi nasabah.

Guna mewujudkan hal tersebut, Bank Sumut memanfaatkan solusi digital VisionDG modul Fraud Detection System (FDS) dari Multipolar Technology. Hal ini sejalan dengan inovasi dan ekspansi layanan digital yang dilakukan Bank Sumut untuk memenuhi kebutuhan nasabah dan meningkatkan kinerja perusahaan.

Direktur Keuangan dan Teknologi Informasi Bank Sumut Arieta Aryanti menjelaskan, transformasi perbankan dengan layanan digitalnya telah mengubah pola konsumsi masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya transaksi digital seperti belanja online, mobile banking, dan pembayaran menggunakan uang elektronik.

Percepatan adopsi layanan digital ini di sisi lain dapat memicu naiknya ancaman kejahatan finansial ketika nasabah menggunakan layanan yang disediakan oleh bank. Guna mengantisipasi ancaman yang mungkin terjadi.

Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/7/PBI/2021 mengeluarkan regulasi yang mewajibkan adanya prosedur dan sistem pengelolaan fraud bagi penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran.

Transformasi digital yang dilakukan Bank Sumut telah mendorong peningkatan jumlah transaksi pada channel layanan perbankan Bank Sumut. Untuk itu dibutuhkan solusi andal yang mampu dengan cepat dan akurat mendeteksi potensi terjadinya fraud. “Regulasi dari Bank Indonesia mengharuskan setiap bank untuk mempunyai solusi anti-fraud. Hal ini yang mendasari keputusan kami untuk mempercayakan penerapan Fraud Detection System ke Multipolar Technology,” ujar Arieta.

Lebih lanjut, Plt Direktur Utama Bank Sumut Hadi Sucipto menjelaskan, solusi FDS dari Multipolar Technology telah memenuhi kriteria, kualifikasi, dan verifikasi yang dibutuhkan perusahaan, dan sistem yang ditawarkan juga diyakini dapat memenuhi ekspektasi nasabah untuk memberikan rasa aman dalam bertransaksi digital.

“Kami juga sudah kenal lama Multipolar Technology yang memang telah terpercaya dalam membantu sektor perbankan mempercepat transformasi digital,” tambah Hadi.   Multipolar Technology hadir dengan solusi VisionDG modul Fraud Detection System (FDS) sebagai jawaban dari kebutuhan bank dengan membawa kualifikasi sistem FDS yang andal.

Sistem tersebut diyakini mampu memberikan perlindungan akan keamanan transaksi bukan hanya dari sisi core banking dan layanan channel, namun juga dari sisi user dengan menganalisa kebiasaan, perangkat yang digunakan, serta jenis transaksi yang dilakukan.

Herryyanto, Direktur Account Management FSI dan Commercial Multipolar Technology menegaskan, “Multipolar Technology sangat mendukung inisiatif Bank Sumut untuk menjadi bank dengan inovasi dalam layanan digital yang terdepan.

Dengan penerapan solusi VisionDG modul Fraud Detection System, kami yakin akan mampu meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap layanan Bank Sumut. Solusi FDS juga dapat membantu Bank Sumut memenuhi salah satu persyaratan keamanan transaksi digital dari regulator dengan meminimalisir potensi terjadinya fraud sehingga reputasi bank dapat terjaga.

”Solusi FDS dari Multipolar Technology ini bekerja secara near real-time berbasis rule dan dilengkapi kapabilitas Machine Learning (AI Engine) di mana sistem dapat memprediksi kemungkinan terjadinya fraud di masa mendatang.

Saat terdeteksi anomali transaksi, dengan latensi kurang dari 1 detik untuk setiap transaksinya maka sistem akan memberikan notifikasi secara real-time kepada nasabah melalui email, Telegram, atau WhatsApp. Laporan transaksi yang terindikasi fraud juga dapat disiapkan berdasarkan data histori yang mengidentifikasi anomali transaksi melalui laporan fraud.

Fraud Detection System dapat diintegrasikan dengan berbagai channel seperti ATM, Mobile Banking, Branch, dan lainnya, dan tersedia dalam 2 jenis mode yaitu Post Mode dan Pre Mode. Pada Post Mode, pendeteksian fraud dilakukan setelah event selesai diproses. Event yang dicurigai sebagai fraud dikirim ke Fraud Officer melalui Web-based User Interface untuk dilakukan tindakan.

Di Pre Mode yang merupakan deteksi fraud selama aktivitas berlangsung, pemeriksaan fraud menjadi bagian dari proses aplikasi internal, sehingga ketika aktivitas yang sedang diproses terdeteksi sebagai fraud, maka solusi Fraud Detection System dapat langsung mengirimkan trigger bagi aplikasi untuk menolak aktivitas tersebut.

Atti K.

Bagikan Artikel
Continue Reading

Ekonomika

Joko Widodo : OJK Mampu Tingkatkan Pengawasan Asuransi dan Pinjol

Published

on

By

Photo Credit : Presiden ke tujuh RI Joko Widodo (Jokowi). REUTERS/Edgar Su
Photo Credit : Presiden ke tujuh RI Joko Widodo (Jokowi). REUTERS/Edgar

️Play Radio 🎶


Telegraf – Presiden Joko Widodo mengatakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mampu menyelesaikan pelaporan dan keluhan masyarakat yang terjadi di tahun 2020 hingga sekarang  yang belum tuntas.

“Saya yakin OJK sekarang bisa,” hal itu di ungkapkan presiden Joko Widodo dalam sambutannya di agenda Pertemuan Tahunan Industri jasa Keuangan 2023, di Jakarta, Senin (6/2).

Jokowi meminta agar kasus asuransi seperti Asabri, Jiwa sraya, Indosuurya, dan pinjaman online, serta investasi hingga unit link pengawasannya harus lebih di intensifkan.

“Karena saya waktu ke Tanah Abang ada yang nangis-nangis ceritanya juga kena itu, waktu di Imlek juga sama nangis-nangis, masalahnya itu juga, di Surabaya pun nangis-nangis dan itu juga. Semuanya yang namanya pengawasan harus lebih di intensifkan,” tegas Presiden Jokowi.

Lanjutnya karena yang di bangun trust, kalau sidah kehilangan trust itu sulit untuk membangun kembali. Karena Masyarakat yang terkenan kasus itu hanya meminta uangnya kembali.

Selain itu Jokowi juga dukungan terhadap sektor UMKM, karena kekuatan Indonesia berada di sektor UMKM. “Yang menengah berikan suntikan kepada mereka sebanyak-banyaknya. Tentu saja dengan kehati-hatian yang tinggi kalau di sektor inilah yang memberikan peluang kesempatan kerja kepada rakyat,” ungkapnya.

Atti K.

Bagikan Artikel
Continue Reading

Ekonomika

Dongkrak Nilai Jual Komoditas Pemerintah Percepatan Hilirisasi Industri

Published

on

By

Photo Credit : Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga meninjau lokasi Manyar Smelter Project mendampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di PT Freeport Indonesia (PTFI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) Gresik, Jawa Timur pada hari ini, Kamis (2/2)/Doc/Humas Kemendag

️Play Radio 🎶


Telegraf – Pemerintah melalui kementrian perdagangan mendongkrak nilai jual komoditas, hilirisasi serta membuka lebih banyak lapangan pekerjaan dan meningkatkan peluang usaha di dalam negeri melalui upaya akselerasi hilirisasi industri atau menciptakan nilai tambah pada produk tambang.

“Pemerintah mengapresiasi dan terus mendorong proses pembangunan Manyar Smelter Project milik PTFI sebagai upaya akselerasi hilirisasi industri atau menciptakan nilai tambah pada produk tambang. Strategi mengekspor barang setengah jadi dan barang jadi diharapkan dapat menjaga pertumbuhan ekonomi nasional,” ungkap Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga usai meninjau lokasi Manyar Smelter Project mendampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di PT Freeport
Indonesia (PTFI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE)
Gresik, Jawa Timur pada hari ini, Kamis (2/2).

pemasangan tiang pancang di area jantung smelter sudah selesai seluruhnya sejumlah 18 ribu. Hingga Desember 2022, kemajuan fisik secara kumulatif total proyek 51,7 persen dengan total serapan biaya berkisar Rp25 triliun. Adapun tenaga kerja terserap 11 ribu pekerja yang 98 persennya adalah tenaga kerja Indonesia, sementara separuhnya berasal dari Jawa Timur.

Dikesempatan yang sama Airlangga  menuturkan, kemajuan pembangunan smelter tersebut merupakan capaian luar biasa. Menurutnya, hal ini dapat menjadi contoh bagi perusahaan lain. “Kemajuan pembangunan Smelter Manyar Project PTFI luar biasa. Pemerintah optimistis bahwa konstruksi akan rampung tepat waktu pada Desember 2023,” tutur Airlangga.

Menko Airlangga melanjutkan, smelter perlu melalui proses pre-commissioning dan commissioning sebelum dapat beroperasi penuh layaknya pabrik-pabrik lain. Kedua tahap akan ditempuh untuk memastikan seluruh fasilitas berfungsi tanpa kendala dan berlangsung sekitar lima bulan sebelum beroperasi pada Mei 2024.

Baca Juga :   Joko Widodo : OJK Mampu Tingkatkan Pengawasan Asuransi dan Pinjol

Selain fasilitas pemurnian dan pengolahan konsentrat tembaga, smelter Manyar akan dilengkapi dengan fasilitas pendukung, seperti precious metal refinery (PMR). PMR berfungsi mengolah lumpur anoda dari hasil olahan pemurnian konsentrat tembaga menjadi emas dan perak. Fasilitas tersebut diproyeksikan mampu menghasilkan rata-rata 35 ton hingga maksimal 60 ton emas/tahun.

Sementara itu, Presiden Direktur PTFI Tony Wenas menguraikan, pembangunan Manyar Smelter
Project hingga akhir tahun lalu telah menghabiskan biaya investasi sebesar USD 1,63 miliar atau setara Rp25 triliun dari nilai total investasi USD 3 miliar atau setara Rp 45 triliun rupiah. Smelter dengan desain single-line terbesar di dunia tersebut akan mampu mengolah konsentrat tembaga dengan kapasitas produksi 1,7 juta dry metric ton (dmt). Selanjutnya, menghasilkan katoda tembaga hingga 600 ribu ton/tahun.

Atti K.

Bagikan Artikel
Continue Reading

Ekonomika

Ini Yang dilakukan OJK Untuk Kasus PT WAL

Published

on

By

Photo Credit : Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK (Tengah ka) dan Kepala Eksekutif Pengawas IKNB OJK Ogi Prastomiyono (tengah ki)/Doc/OJK

️Play Radio 🎶


Telegraf – Kepala Eksekutif Pengawas IKNB OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, Otoritas Jasa Keuangan terus mengupayakan penyelesaian masalah di sejumlah perusahaan asuransi seraya memperkuat pengaturan dan pengawasan untuk semakin melindungi konsumen.

Seperti yang terjadi pada kasus PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life/PT WAL) yang sudah dicabut izin usahanya oleh OJK pada Desember lalu, OJK terus memantau pelaksanaan program kerja Tim Likuidasi (TL) yang sudah diajukan oleh Pemegang Saham dalam RUPS LB.

“Sesuai UU 40/2007 tentang Perusahaan Terbatas dan anggaran dasar PT WAL pembentukan TL sepenuhnya merupakan kewenangan dari RUPS. Adapun kewenangan OJK atas pembentukan TL adalah melakukan verifikasi terhadap persyaratan administratif calon TL yang diajukan oleh Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan yang berlaku,’tutur Ogi dalam konfrensi pers mengenai Perkembangan Kebijakan dan Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB), Kamis (3/2).

Ia mengungkapkan Saat ini, TL telah melakukan pendaftaran dan pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM, atas akta penetapan RUPS Sirkuler untuk membubarkan Perusahaan dan membentuk tim likuidasi tanggal 30 Desember 2022.

Sebelum RUPS Sirkuler memutuskan pembentukan tim likuidasi, OJK telah melakukan proses verifikasi calon TL yang diusulkan oleh pemegang saham dan disetujui oleh RUPS. Proses verifikasi yang dilakukan OJK mengacu kepada ketentuan Pasal 4 POJK 28/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, hanya dua orang calon TL yang memenuhi syarat dari tiga orang yang diajukan. Dengan demikian, pembentukan Tim Likuidasi dan pembubaran Perusahaan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sesuai dengan pengumuman yang telah dilakukan oleh TL dalam surat kabar tanggal 11 Januari 2023, maka Para Pemegang Polis, Tertanggung, Peserta, Karyawan, dan Kreditor lainnya dapat segera menyampaikan tagihan kepada TL dan untuk selanjutnya TL akan melakukan verifikasi atas dokumen pendukung yang menjadi dasar perhitungan penyelesaian kewajiban kepada para pihak.

Para pemegang polis agar memperhatikan batas waktu pendaftaran tagihan sesuai dengan pengumuman yang disampaikan TL yang diatur sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. OJK juga telah berkoordinasi dengan TL dan meminta TL untuk menangani proses pendaftar tagihan secara cepat, aman dan memperhatikan prinsip kehati-hatian.

OJK menghargai proses hukum yang sedang dilakukan Kepolisian RI yang telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka terkait kasus PT WAL termasuk Pemegang Saham Pengendali dan keluarganya yang diduga melakukan tindak pidana atas nama Evelina Fadil Pietruschka, Manfred Armin Pietruschka, dan Rezanantha Pietruschka, dan OJK mendorong agar Pihak Kepolisian dapat menyita harta kekayaan milik PSP untuk membayar kewajiban kepada pemegang polis.

Baca Juga :   Bank Sumut Berkolaborasi dengan Multipolar Technology untuk Meningkatkan Keamanan Digital

OJK juga tetap meminta kepada Pemegang Saham Pengendali agar kembali ke Indonesia untuk bertanggung jawab atas permasalahan PT WAL. Selain itu, OJK akan melakukan tindakan tegas terhadap Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik, appointed actuary dan Konsultan Aktuaria yang memberikan jasa kepada PT WAL.

Dikesempatan yang sama Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, menjelaskan OJK terus memperkuat upaya pelindungan konsumen antara lain dengan menerbitkan pengaturan pelindungan konsumen yang seimbang, melalui penerbitan Peraturan OJK Nomor 6 tahun 2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Sejalan dengan hal itu, OJK juga terus memperkuat pengawasan market conduct, sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Selain upaya penguatan regulasi dan pengawasan market conduct, OJK berkomitmen untuk terus melaksanakan program edukasi keuangan secara masif.

“Di industri asuransi, OJK terus mendorong perusahaan asuransi untuk dapat mengoptimalkan fungsi internal dispute resolution, sehingga aduan/keluhan konsumen dapat segera ditangani dan terselesaikan dengan baik, dalam rangka mencegah potensi risiko reputasi terhadap perusahaan dan sektor industri asuransi nasional,” kata Friderica.

Lanjutnya terkait dengan PT WAL, OJK sebelumnya telah meminta perusahaan tersebut untuk menindaklanjuti pengaduan, termasuk memberikan sanksi peringatan tertulis karena terlambat/tidak menindaklanjuti pengaduan. OJK juga telah melakukan serangkaian pertemuan dengan konsumen PT WAL, baik sebelum maupun setelah Cabut Izin Usaha (CIU) untuk memberikan penjelasan proses penyelesaian bagi Pemegang Polis.

Atti K.

Bagikan Artikel
Continue Reading

Ekonomika

Gandeng Pengembang Perumahan Ternama Bank Muamalat Geber Pembiayaan Rumah

Published

on

By

Photo Credit : Direktur Bank Muamalat Wahyu Avianto (kiri) dan Head of Distribution & Network Management Bank Muamalat Agung Prambudi (kedua kiri) berbincang dengan nasabah tentang produk KPR Hijrah di kantor cabang Bank Muamalat Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Kamis, (2/2)/Doc/Muamalat

️Play Radio 🎶


Telegraf – Kejar target akhir tahun PT Bank Muamalat Indonesia Tbk memacu pertumbuhan bisnis pembiayaan perumahan atau KPR pada tahun ini dengan mengandeng pengembang perumahan ternama.

Direktur Bank Muamalat Wahyu Avianto mengatakan, KPR menjadi salah satu fokus bisnis perseroan karena pihaknya optimistis sektor pembiayaan perumahan memiliki prospek yang cerah. Oleh karena itu, Bank Muamalat menargetkan bisnis KPR pada tahun ini bisa tumbuh hingga dua kali lipat.

“Kami meyakini bahwa bisnis pembiayaan perumahan masih sangat prospektif. Setelah sempat slow down selama masa pandemi Covid-19, saat ini daya beli masyarakat sudah mulai pulih dan rumah sebagai salah satu kebutuhan primer akan menjadi prioritas. Kami optimistis pembiayaan perumahan bisa tumbuh signifikan,” ungkapnya.

Selain hal tersebut Bank Muamalat juga memiliki produk unggulan yang diberi nama KPR Hijrah yaitu produk pembiayaan untuk kepemilikan rumah tinggal termasuk untuk renovasi dan pengalihan (take over) dari bank lain berdasarkan prinsip syariah.

Untuk produk take over Bank Muamalat menawarkan skema pengalihan pembiayaan rumah atau take over kepada masyarakat. Melalui skema ini, calon nasabah yang ingin membiayai rumahnya sesuai dengan prinsip syariah dapat mengajukan pembiayaan ke Bank Muamalat.

Wahyu mengatakan, take over diharapkan dapat menjadi penyumbang terbesar dari portofolio KPR Bank Muamalat tahun ini. Menurutnya, tren hijrah yang saat ini sedang berkembang di masyarakat membuka peluang bagi Bank Muamalat untuk menawarkan produk pembiayaan berbasis syariah yang memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan bank konvensional.

Baca Juga :   Joko Widodo : OJK Mampu Tingkatkan Pengawasan Asuransi dan Pinjol

Atti K.

Bagikan Artikel
Continue Reading

Lainnya Dari Telegraf

close