Telegraf – Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU) mengatakan avtur menjadi salah satu penyebab tingginya harga tiket pesawat. Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), Arie Gumilar menampik hal tersebut.
“Permasalahan utama yang menyebabkan mahalnya harga tiket penerbangan domestik justru berakar pada potensi adanya kartel bisnis maskapai penerbangan, yang seharusnya menjadi fokus pengawasan KPPU,” ungkap Ari dalam diskusi “Keran Avtur Dibuka ke Asing dan Swasthoto Credit a, Bagaimana Nasib Pertamina?” yang diselenggarakan oleh Komunitas Sobat Energi di Jakarta, Selasa (01/10).
Lanjut Ari, konsumen telah lama menjadi korban dari harga tiket yang tidak wajar akibat kemungkinan adanya praktik kartel di antara maskapai domestik. “Hal ini yang patut diduga sebagai penyebab utama dari mahalnya biaya penerbangan di Indonesia, bukan harga avtur semata,” kata Ari.
Arie juga mengungkapkan, sebagai lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk mengawasi persaingan usaha secara adil, KPPU seharusnya memprioritaskan pengawasan terhadap konsentrasi pasar di sektor maskapai penerbangan, dari pada memusatkan perhatian pada penyediaan avtur yang dilakukan Pertamina melalui Pertamina Patra Niaga.
Sementara itu Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara juga mengomentari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan telah menyebarkan berita bohong dan fitnah terkait harga tiket pesawat mahal karena menyangkut harga avtur. Menurutnya, sebagai Menko Marves maka harusnya Luhut BInsar melakukan croscek terlebih dahulu, bukan hanya menyalahkan satu kompenen saja.
“Itu kan aturannya ada (harga avtur), maka dia (Luhut Binsar) harus bertanggung jawab dengan kebohongan itu (harga tiket pesawat mahal karena harga avtur) fitnah,” ujar Marwan.
Marwan mengatakan, akibat pernyataan Luhut tersebut sudah membuat resah masyarakat. Selain itu imbas pernyataan Luhut juga ada pihak yang dirugikan yakni Pertamina, BUMN yang selama ini mensuplay bahan bakar perawat. Padahal pernyataan Luhut tersebut tidak mendasar dan tidak berdasarkan data. Karena yang menentukan harga avtur adalah pemerintah, sehingga bukan Pertamina saja.
“Jadi itu kan (pernyataan Luhut) bohong, kenapa dia tidak cross check apalagi dia mewakili negara,” tandasnya.
