Cakrawala
BPPT Usulkan TMC Kalbar Pada Pertengahan Agustus

- Relawan Nilai Kunjungan Puan ke Paloh Kuatkan Posisi Ganjar di 2024 - 23 August 2022 | 1:07 PM
- Pengusaha Pariwisata Bentuk IINTLA Berdasarkan Dampak Covid - 25 January 2022 | 2:17 PM
- Epidemiolog: Flurona Bukan Varian Baru - 6 January 2022 | 9:17 PM
Cakrawala
PA GMNI: Menjawab Tantangan Budaya Butuh Kepribadian Bangsa Yang Kokoh

Telegraf – Jelang acara pra Kongres IV Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI), Panitia Nasional Kongres kembali akan menggelar webinar bertema “Tantangan dan Strategi Kebudayaan dalam Memperkokoh Kepribadian Bangsa” pada Kamis, 22 April 2021.
Ketua Panitia Nasional Kongres IV PA GMNI Karyono Wibowo, mengatakan webinar ihwal kebudayaan ini merupakan webinar seri kedua dan merupakan rangkaian kegiatan Pra Kongres IV PA GMNI yang akan berlangsung di Bandung, Jawa Barat pada 19-21 Juni 2021 dengan tema “Nasionalisme Menjawab Tantangan Zaman.”
“Topik diskusi ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan atas kondisi kehidupan bangsa saat ini. Yakni memudarnya kepribadian bangsa yang secara perlahan telah menggerus kebudayaan nasional,” kata Karyono, Kamis (22/04/2021).
Sementara itu, Bambang Barata Aji, Koordinator Pokja Sosial Budaya dalam kepanitiaan Kongres IV PA GMNI mengatakan, lunturnya budaya Nusantara ini menimbulkan hambatan dalam upaya menegakkan nasionalisme dalam menjawab tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Karenanya, tantangan yang bersifat eksternal maupun internal itu menjadi penting untuk disikapi. Antisipasi terhadap tantangan di bidang budaya ini mesti dilakukan karena bila terlambat risikonya adalah kehancuran,” katanya.
Ia menyebutkan, dalam perspektif Founding Fathers Bung Karno, tantangan dianalogikan sebagai gemblengan atau tempaan. Bangsa Indonesia dalam perspektif Bung Karno adalah bangsa gemblengan, adalah bangsa bermental banteng yang harus siap hancur lebur bangkit kembali dalam menghadapi tantangan yang ada.
“Tantangan nasionalisme Indonesia dalam bidang kebudayaan tidak berdiri sendiri, melainkan selalu terkait dengan perjuangan mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945,” jelasnya.
Menurut Aji, akar budaya yang menjadi identitas bangsa yang telah tumbuh ribuan tahun perlu dirawat dan ditumbuhkembangkan di tengah gempuran budaya luar.
“Prinsip Tri Sakti Bung Karno (kepribadian dalam kebudayaan), perlu dikedepankan dalam kehidupan bernegara,” ujarnya.
Menurut dia, hal tersebut penting karena ukuran budaya adalah juga etika selain estetika. Lebih jauh dia menjelaskan, pandangan kebudayaan Indonesia mengandung unsur keterbukaan. Nasionalisme budaya Indonesia bukan nasionalisme sempit, tetapi nasionalisme yang berpikir terbuka dan berpandangan dunia namun kuat dalam kepribadian nasionalnya.
Bung Karno pernah menyampaikan ‘Kami nasionalis, kami cinta kepada bangsa kami dan kepada semua bangsa’. Dalam konteks ini menjadi penting memikirkan kembali nasionalisme kebudayaan nasional, juga bagaimana bentuk baru perjuangan kebudayaan nasional (shape and reshaping-think and rethinking).
“Momen ini dapat memetakan tantangan kebudayaan Indonesia. Baik berupa tantangan: ideologis (efek dasar yang menghancurkan), strategis (efek menengah dan panjang yang mengganggu kepentingan nasional) dan tantangan taktis (kontemporer) yang sifatnya masih bisa dimanfaatkan namun tetap kritis seperti ekses perkembangan teknologi informasi, era disrupsi, budaya pop, dan sebagainya,” pungkasnya.
Beberapa narasumber yang dijadwalkan akan tampil, antara lain adalah Prof Ibnu Maryanto peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (alumnus GMNI Unsoed Purwokerto), Dr Y Argo Twikromo akademisi Unika Atma Jaya Yogyakarta (alumnus GMNI Antropologi UGM), Erros Djarot budayawan (anggota Dewan Pakar DPP PA GMNI).
Kemudian Prof Wiendu Nuryanti Wakil Menteri Pendidikan RI 2011– 2014, Wayan Sudarmadja Penyantun Rumah Budaya Bedahulu Ubud Bali (alumnus GMNI UGM), Dr Hilmar Farid Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI serta Dr Soetanto Soepiadhy ahli hukum Tata Negara.
Ikut Acara
Bagi yang berminat mengikuti webinar panitia mempersilahkan untuk mendaftar pada link registrasi http://bit.ly/PAGMNIWebinar03 Kegiatan akan disiarkan lewat streaming di kanal Youtube TV Desa, informasi terkait bisa juga didapatkan lewat Web: infokongres.com
Photo Credit: Dua seniman membawakan Tari Legong Prabu China dalam pagelaran tari klasik Bali di Pesta Kesenian Bali ke-41, Denpasar, Bali, Kamis (27/6/2019). Tari tersebut merupakan bagian dari Tari Legong Keraton yaitu salah satu dari sembilan tari Bali yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia tak benda oleh UNESCO. ANTARA FOTO/Nyoman Budhiana
- Relawan Nilai Kunjungan Puan ke Paloh Kuatkan Posisi Ganjar di 2024 - 23 August 2022 | 1:07 PM
- Pengusaha Pariwisata Bentuk IINTLA Berdasarkan Dampak Covid - 25 January 2022 | 2:17 PM
- Epidemiolog: Flurona Bukan Varian Baru - 6 January 2022 | 9:17 PM
Cakrawala
Fokal UI Akan Gelar Pelatihan Pemantau Pemilu di Balai Sarwono

Telegraf, Jakarta – Dalam rangka edukasi bagi masyarakat, Program Paska Sarjana dan Forum Koordinasi Lintas Fakultas Universitas Indonesia (Fokal UI) akan mengadakan Pelatihan Trainer on Trainer (ToT) Pemantauan Pemilu.
Pelatihan itu sendiri rencananya akan mengambil tema Pemantauan Pemilu menuju Pilpres dan Demokrasi berdasarkan Pancasila.
Salah satu anggota Fokal UI, Asri Hadi yang juga Pemred INDONEWS menjelaskan, rencana pelatihan itu akan diadakan pada Rabu, 6 Maret 2019 pukul 15.00 -20.00wib di Balai Sarwono, Jakarta Selatan.
Sebagai keynote speaker, Asri menjelaskan, akan diisi oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Mahfud MD.
“Sedangkan acara akan dibagi dalam dua sesi. Sesi pertama tentang aturan dan peraturan dengan narasumber dari BAWASLU, KPU, INDOPOLLING,” ujar Asri Hadi.
Sesi kedua tentang isu-isu strategis dengan narasumber: Dr. Andi Wijayanto, Romo Benny Susetyo, Karyono Wibowo, Fokal UI
Pengantar Diskusi Bob Randilawe, dan dimoderatori oleh DP Yoedha dan Satrio Arismunandar.
Bagi yang ingin berkontribusi dapat langsung menyalurkan ke Rekening CP Kemang No. Rek: 2860255009 atas nama Delvinita.
Selanjutnya sebagai narahubung:
Arif Ilyas (081213489454)
DP Yoedha (08161990232)
Silmiyanti (081386311263). (Red)
- Relawan Nilai Kunjungan Puan ke Paloh Kuatkan Posisi Ganjar di 2024 - 23 August 2022 | 1:07 PM
- Pengusaha Pariwisata Bentuk IINTLA Berdasarkan Dampak Covid - 25 January 2022 | 2:17 PM
- Epidemiolog: Flurona Bukan Varian Baru - 6 January 2022 | 9:17 PM
Cakrawala
Kenapa Kita Pilih Sukhoi Su-35 ? (Seri-2): Mampu Luluhlantakan Jakarta

Telegraf – Pemerintahan Joko Widodo memutuskan membeli satu skuadron Sukhoi Su-35 untuk memperkuat pengamanan wilayah udara Indonesia. Siapakah sebenarnya sosok yang sejak awal ngotot mempertahankan gagasan pembelian pesawat tempur buatan Rusia yang legendaris itu. Dia adalah Marsekal TNI Agus Supriatna, Mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) era 2015-2016.
Marsekal Agus Supriatna memang layak sebagai sosok yang memahami betul karakter pesawat tempur. Pengalaman dan jam terbangnya sebagai pilot pesawat tempur multi talenta menjadikannya paham tiap detail keunggulan, kemampuan dan kelemahan setiap pesawat tempur. Dan ketika Agus harus memilih dari sekian pesawat tempur canggih generasi terbaru yang disodorkan pabrikan dari berbagai negara, dia justru terpikat memilih Sukhoi Su-35.
Satu hal yang membuat Agus merasa jatuh hati dengan Sukhoi adalah kemampuannya mengunci sejumlah target di darat maupun udara secara bersamaan. Bahkan, dia sampai memberi contoh, Jakarta bisa diluluhlantakkan hanya dengan menerbangkan empat Sukhoi untuk melepaskan 18 bom.
Ketika menjadi Pangkoopsau II, Agus juga melihat secara langsung kemampuan Sukhoi dalam bermanuver di udara. Setelah melakukan loop-loop berbahaya, jet tempur tersebut bisa tetap melesat tanpa khawatir mesin mati hingga terjatuh.
“Loop-loopnya bisa begitu lho, patah-patah, hebat benar,” pujinya.
Tak hanya soal itu, Su-35 tersebut diyakini bisa menandingi F-35 buatan AS yang masih dalam pengembangan. F-35 yang merupakan generasi keempat buatan Lockheed Martin tersebut memiliki teknologi canggih dan tak terdeteksi radar. Kemampuan itu membuat harganya melambung tinggi.
“Tapi untuk manuver enggak lincah,” ucapnya singkat.
Pesawat bermesin ganda ini adalah generasi keempat namun ia dianggap sebagai pesawat generasi ke lima karena kelebihan yang dimilikinya. Bagaimana tidak, pesawat turunan dari Su-27 ini mampu melakukan manuver yang tidak bisa dilakukan oleh pesawat tempur lainnya yakni, berhenti seketika di udara, mampu terbang cepat di ketinggian dan bisa membawa banyak rudal udara ke udara.
Pesawat dengan tempat duduk tunggal ini juga dilengkapi sistem avionik canggih dan memiliki kecepatan supersonik sekitar 1,5 mach yakni dua kali kecepatan suara dan dianggap mampu melampaui pesawat tempur siluman generasi kelima F-22 Raptor buatan Amerika Serikat
Kelebihan lainnya, pesawat Su-35 ini memiliki sistem pencarian dan pelacakan inframerah termasuk sensor non elektromagnetik untuk pendeteksian jarak jauh. Serta peralatan jamming yang mampu menurunkan kemampuan radar pesawat musuh. Termasuk radar untuk mendeteksi sinyal dari belakang guna menembakkan peluru kendali SARH.
Su-35 juga bisa melesat hingga 2.390 km/jam dan mampu menempuh jarak hingga 4.500 km, sedangkan kecepatan maksimal F-22 mencapai 2.410 km/jam dengan jarak tempuh 2.000 km. Kedua pesawat ini dilengkapi dua buah tangki bahan bakar.
Meski demikian, lanjut Agus, selain unsur kemampuan pesawat. Aspek geopolitik juga menjadi pertimbangan sebelum menjatuhkan pilihannya. Apalagi pengalaman saat Indonesia di-embargo membuat banyak jet tempur terpaksa dikanibalisasi hingga tak lagi mampu terbang karena minimnya suku cadang.
Demi memperkuat pertahanan dalam negeri, TNI AU telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahap kedua. Program ini dilakukan agar TNI bisa mendapatkan kekuatan pokok minimum atau lebih dikenal dengan sebutan Minimum Essential Force (MEF).
Untuk memenuhi program tersebut, modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) lebih digenjot, utamanya menggantikan mesin-mesin perang yang sudah uzur dan termakan usia. Dengan begitu, Indonesia bisa kembali disegani tak hanya di Asia Tenggara, tapi juga dunia.
Sebagai salah satu alat pertahanan, TNI Angkatan Udara juga ambil bagian dalam program tersebut. Matra udara ini berniat mengganti jet tempur F-5 Tiger II. Pesawat ini sudah menjaga langit Indonesia sejak 1980-an, dan sempat di nonaktifkan sebelum akhirnya difungsikan kembali.
Niat TNI AU untuk mengganti F-5 Tiger itu membuat pabrikan jet tempur dunia berlomba-lomba agar TNI AU melirik produk-produk buatan mereka. Mulai dari Saab JAS 39 Gripen, Dasault Rafale, Eurofighter, F-16 Viper maupun Su-35. Setelah tarik ulur, pemerintah lebih tertarik membeli Su-35 buatan Sukhoi.
- Relawan Nilai Kunjungan Puan ke Paloh Kuatkan Posisi Ganjar di 2024 - 23 August 2022 | 1:07 PM
- Pengusaha Pariwisata Bentuk IINTLA Berdasarkan Dampak Covid - 25 January 2022 | 2:17 PM
- Epidemiolog: Flurona Bukan Varian Baru - 6 January 2022 | 9:17 PM
Cakrawala
Sosok Marsekal Dibalik Taktik Pilih Sukhoi Su-35 (Seri-1)

Telegraf – Pemerintah Indonesia telah memutuskan membeli satu skuadron Sukhoi Su-35 untuk memperkuat pengamanan wilayah udara Indonesia. Banyak yang tidak tahu sosok jenius dibalik pemilihan untuk membeli pesawat tempur generasi siluman tersebut.
Sosok ahli strategi alat perang itu adalah Marsekal TNI Agus Supriatna, Mantan Kepala Staf Angkatan Udara era 2015-2016. Sebagai pilot yang punya jam terbang tinggi dan multi talenta Agus ketika itu memiliki gagasan kenapa kita harus melirik pesawat tempur buatan Rusia itu.
Kenapa Marsekal Agus Supriatna saat itu sudah menggagas pemikiran untuk membeli Su-35, dan bukan F-16 Viper atau produk lainnya?
Suatu ketika Marsekal Agus Supriatna mengungkap alasan dia lebih memilih Sukhoi Su-35 dibanding F-16 Viper? Meski, kecanggihan dan keampuhan F-16 selama mengudara sudah sangat teruji, dan disukai banyak negara, termasuk Indonesia.
Lewat buku otobiografinya berjudul “Dingo: Menembus Limit Angkasa” yang diterbitkan Penerbit Buku Kompas, tahun 2016, Agus membeberkan alasan-alasannya menjatuhkan pilihan terhadap Sukhoi.
Sebagai salah satu penerbang Indonesia, Agus mengaku sudah paham betul dengan karakteristik setiap pesawat yang sudah diterbangkannya. Mulai dari pesawat latih, A-4 Skyhawk, F-5 Tiger hingga F-16. Dia juga sudah merasakan ketangguhan Sukhoi sebelum menjatuhkan pilihannya.
Agus mengungkapkan, baik F-16 Viper hingga Su-35 merupakan pesawat generasi keempat, kemampuannya pun tidak jauh berbeda. Salah satu perbedaan mendasar adalah dari segi kenyamanan bagi pilot yang menerbangkannya.
“Kalau yang paling nyaman untuk duduk, F-16 buatan Amerika. Kalau buatan Rusia, untuk duduk enggak enak,” ungkap Agus.
Hanya saja, untuk ketangguhan, Sukhoi dinilai lebih bandel dibanding kompetitor terdekat, yakni F-16. Apalagi, jet tempur buatan Rusia tersebut memang dibuat khusus untuk bertempur.
“F-16 Kalau terbang di bawah 150 knot harus hati-hati, salah handle sedikit dia bisa masuk inefisien. Kalau Sukhoi kuat, hebat, tapi duduknya enggak nyaman. Rusia memang membuat pesawat ya untuk perang,” paparnya. (berbagai sumber)
- Relawan Nilai Kunjungan Puan ke Paloh Kuatkan Posisi Ganjar di 2024 - 23 August 2022 | 1:07 PM
- Pengusaha Pariwisata Bentuk IINTLA Berdasarkan Dampak Covid - 25 January 2022 | 2:17 PM
- Epidemiolog: Flurona Bukan Varian Baru - 6 January 2022 | 9:17 PM
Cakrawala
Militer Indonesia Makin Disegani Dunia Setelah Jokowi Pesan Sukhoi Su-35

Telegraf – Presiden Joko Widodo memastikan akan mendatangkan jet tempur canggih, Sukhoi Su-35. Jumlahnya 11 Sukhoi. Pesawat generasi siluman ini dibeli untuk memperkuat pertahanan udara dan menggantikan tugas pesawat F-5 E Tiger yang akan pensiun.
“Tadi (membahas) pembelian Sukhoi, finalisasi sudah. Sudah itu akan membeli ‘drone’, selain itu masalah regulasi siber,” kata Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu ditemui usai menghadiri rapat terbatas tentang Alutsista di Kantor Presiden Jakarta, Rabu.
Menurut Ryamizard, Indonesia berencana membeli 11 pesawat tempur Sukhoi Su-35 Flanker. “Sudah negoisasi pembelian, sudah dua tahun,” tambah Ryamizard.
Selain itu, terkait rencana pembelian “drone” atau pesawat nirawak, Menteri menjelaskan pemerintah sedang mencari “drone” yang berkualitas dan biaya terjangkau serta kemampuan transfer teknologi yang memadai bagi kemandirian industri pertahanan Indonesia.
“Beli saja sedikit, nanti dikembangkan. Besok saya akan minta pabrik ‘drone’ datang, uji coba mana yang bagus,” jelas Ryamizard.
Sementara itu, Kepala Badan Sarana Pertahanan Laksda Leonardi mengatakan TNI AU membutuhkan “drone” dengan kualifikasi pesawat yang dapat mendeteksi serta melakukan identifikasi dan juga melakukan penyerangan.
Leonardi menambahkan hingga saat ini pemerintah merencanakan membeli enam unit “drone” dengan tiga baterai.
“Yang bisa memberikan, mengizinkan kita untuk beli itu China. Yang lain tidak mau jual. Sejauh ini sudah penjajakan ‘G to G’ dengan spesifikasinya dari TNI AU,” jelas Leonardi.
Sebelumnya dalam rapat terbatas, Presiden Jokowi menegaskan pemerintah harus mengoptimalkan pembelian alutsista yang mengarah kepada pembangunan kemandirian industri pertahanan di dalam negeri.
Presiden menegaskan Indonesia memperoleh sejumlah tawaran kerja sama alutsista dari banyak negara dengan sejumlah tawaran seperti transfer teknologi, desain bersama hingga realokasi fasilitas industri pertahanan dari negara produsen ke Indonesia.
“Saya juga ingatkan pengadaan alutsista harus memerhatikan pendekatan daur hidup tidak hanya, misalnya, membeli pesawat tempur tanpa mempertimbangkan biaya daur hidup alutsista tersebut 20 tahun ke depan,” tegas Jokowi.
Indonesia berencana membeli pesawat tempur Sukhoi Su-35 (NATO: Flanker E) sebagai pengganti F-5E/F Tiger II di Skuadron Udara 14 TNI AU yang telah pensiun. (tim)
- Relawan Nilai Kunjungan Puan ke Paloh Kuatkan Posisi Ganjar di 2024 - 23 August 2022 | 1:07 PM
- Pengusaha Pariwisata Bentuk IINTLA Berdasarkan Dampak Covid - 25 January 2022 | 2:17 PM
- Epidemiolog: Flurona Bukan Varian Baru - 6 January 2022 | 9:17 PM
Cakrawala
Membangun Perbatasan Yang Membanggakan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan semua Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang telah bangun, membanggakan bangsa Indonesia dan tidak kalah dengan negara tetangga.
“Saya minta tidak hanya pos lintas batas saja tetapi juga dibangun pasar modern agar masyarakat juga menikmati. Tahun ini mulai dibangun dan tahun depan ditargetkan selesai,” kata Presiden saat meresmikan penggunaan PLBN Terpadu Badau di Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, yang berbatasan dengan Malaysia, Kamis (16/3).
Turut hadir Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Kordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Pendidikan Nasional Muhadjir Effendy, Menteri Perhubungan Budi Karya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Gubernur Kalimantan Barat Cornelis MH, dan Dirjen Cipta Karya Sri Hartoyo.
Sementara itu Menteri Basuki mengatakan bahwa pada akhir tahun 2014, dirinya ditugasi Presiden Jokowi merubuhkan seluruh bangunan PLBN dalam waktu dua minggu dan membangun kembali PLBN baru yang lebih bagus dari negara tetangga.
Beroperasinya PLBN Badau ini diharapkan akan meningkatkan kualitas pelayanan lintas batas negara, keamanan dan kesejahteraan masyarakat, serta menumbuhkan pusat pertumbuhan wilayah baru sebagai embrio kawasan perbatasan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat.
Selain itu bertujuan mengubah wajah perbatasan NKRI setara bahkan lebih baik dari negara tetangga sehingga layak disebut sebagai beranda depan Indonesia sebagai negara besar yang berdaulat, berdaya saing, dan aman.
PLBN yang diresmikan merupakan pembangunan tahap I yakni zona inti PLBN, diatas lahan seluas 8,8 Ha dengan total luas bangunan 7.619 m2 dan biaya pembangunan sebesar Rp 153 miliar.
Bangunan yang berada pada zona inti meliputi Bangunan Utama PLBN, Pos Lintas Kendaraan Pemeriksaan, Bangunan Pemeriksaan Kargo, Bangunan Utilitas, Monumen, Gerbang Kedatangan dan Keberangkatan, serta Hardscape dan Landscape Kawasan yang diharapkan dapat melayani hingga 360 pelintas per hari sampai dengan tahun 2025.
Pembangunan Gedung PLBN Badau ini mengusung budaya lokal Kalimantan dengan mengadaptasi bentuk bangunan khas Rumah Panjang, penggunaan ornamen lokal, serta penerapan prinsip-prinsip bangunan hijau (green building).
Tahun ini, Kementerian PUPR melanjutkan pembangunan PLBN Tahap II yakni zona sub inti dan pendukung dengan kotrak multiyears 2017-2018 sebesar Rp 167 miliar. Kegiatan ini berupa perumahan petugas kepabeanan, keimigrasian, karantina, dan pengamanan, rumah ibadah, tempat makan, Wisma Indonesia, gedung serbaguna, kantor pengelola, serta pekerjaan pendukung lainnya.
“PLBN tidak hanya pos perbatasan, tapi kita akan bangun pasar di 7 PLBN tersebut, tujuannya untuk menumbuhkan kegiatan ekonomi diperbatasan sehingga penduduk dari negara seberang juga bisa membeli barang dari negara kita” jelasnya.
Sementara Dirjen Cipta Karya Sri Hartoyo mengatakan pengembangan ekonomi di Badau harus dilakukan menyeluruh. “Kota Badau sendiri pusat ekonominya sudah ada, tinggal kita kembangkan misalnya melalui pembangunan jalan lingkar yang akan menumbuhkan permukiman-permukiman disekitar. Pengembangan lainnya juga membutuhkan dukungan lintas sektoral,” kata Sri Hartoyo.
Selain PLBN, Kementerian PUPR juga membangun Jalan Lintas Perbatasan RI-Malaysia, khususnya Jalan Perbatasan yang dilakukan secara swakelola bersama Satuan Zeni TNI AD untuk membuka kawasan yang masih terisolir di perbatasan.
Selain itu, infrastruktur permukiman untuk mendukung kawasan perbatasan Badau dengan alokasi APBN Rp. 106,6 Miliar dengan progres konstruksi saat ini sebesar 71,41% dan akan selesai tahun ini.
Seven Borders of Indonesia
Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR merilis pada tahun 2016 ada pembangunan tujuh PLBN yang sejalan dengan Nawa Cita Bapak Presiden RI dan arah kebijakan RPJMN 2015-2019 untuk membangun Indonesia dari Pinggiran dengan mengembangkan kawasan perbatasan melalui pendekatan keamanan (security) dan peningkatan kesejahteraan (prosperity) masyarakat.
Menteri Basuki mengatakan anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan tujuh PLBN sebesar Rp 943 miliar. Tujuh PLBN Terpadu yakni PLBN Entikong, Badau, dan Aruk di Provinsi Kalimantan Barat, PLBN Motaain, Motamasin, dan Wini di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan PLBN Skouw di Provinsi Papua.
“Dengan diresmikannya PLBN Badau, sudah tiga PLBN yang diresmikan, sehingga nanti kita akan memiliki Seven Borders of Indonesia,”kata Menteri Basuki.
Sebelumnya PLBN Entikong dan Motaain sudah diresmikan oleh Presiden Jokowi pada Desember 2016. Pada Sabtu (18/3), direncanakan Presiden Jokowi akan meresmikan PLBN Aruk yang berada di Kabupaten Sambas, Kalbar. Tiga PLBN lainnya yakni Motamasin, Wini dan Skouw akan diresmikan kemudian.
- Relawan Nilai Kunjungan Puan ke Paloh Kuatkan Posisi Ganjar di 2024 - 23 August 2022 | 1:07 PM
- Pengusaha Pariwisata Bentuk IINTLA Berdasarkan Dampak Covid - 25 January 2022 | 2:17 PM
- Epidemiolog: Flurona Bukan Varian Baru - 6 January 2022 | 9:17 PM
-
Corporate2 weeks ago
Indonesia Masih Butuh 90 Ribu Dokter Gigi Untuk Melayani Jumlah Penduduk Indonesia
-
Olahraga3 weeks ago
SOIna Siap Ikuti Kompetisi SOWG 2023 di Berlin Jerman
-
Ekonomika3 weeks ago
Anjloknya Harga Minyak ke Posisi Terendah Tingkatkan Kehawatiran Perbankan
-
Didaktika2 weeks ago
Calon Pemimpin Berbakat Kumpul di IAS Party Sekolah Al-Jannah
-
Ekonomika3 weeks ago
PROPAMI Resmi Melantik Pengurus DPW Bandung Raya
-
Ekonomika2 weeks ago
Bantu Managemen Pengeluaran UOB Indonesia Gandeng Visa, dan Volopay
-
Nasional3 weeks ago
Presiden Sasakawa Foundation Temui Ganjar, Bahas Kerjasama Kebencanaan dan Anti Radikalisme
-
Nasional3 weeks ago
Insiden Kanjuruhan Malang, Keluarga Korban Asal Pasuruan Percayakan Hakim PN Surabaya
-
Ekonomika3 weeks ago
Sungai Watch : Ini Perusahaan Penyumbang Sampah Kemasan Palastik Terbesar
-
Ekonomika3 weeks ago
Teknologi Nano Hadir di FEX-BCI Central Bandung
-
Otomotif3 weeks ago
Metro Moskwa Pecahkan Rekor Dunia dengan Lin Lingkar Besar sebagai Lin Terpanjang di Dunia
-
Politika2 weeks ago
Deklarasi Persatuan Anak Bangsa Untuk Anies Baswedan di Pilpres 2024