BPK Ungkap Kabar Kebocoran Proyek Infrastruktur Rp45,6 Triliun Adalah Hoax

"Tidak ditemukan adanya infrastruktur yang mangkrak. Realisasi belanja infrastruktur selama tahun 2015, 2016, dan 2017 seluruhnya sebesar RP 289,93 triliun,"

BPK Ungkap Kabar Kebocoran Proyek Infrastruktur Rp45,6 Triliun Adalah Hoax


Telegraf, Jakarta – Menanggapi pemberitaan di sebuah media  pada 19 Oktober 2018, dimana terdapat kebocoran sebesar 45,6 triliun rupiah dalam proyek infrastruktur, Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Rizal Djalil menegaskan tidak pernah membuat pernyataan tersebut.

Hal ini dikarenakan untuk anggaran belanja infrastruktur tahun 2018, BPK belum melakukan pemeriksaan.

“Itu tidak benar dan hoax. Itu angka pada tahun 2003. BPK saat ini belum ada pemeriksaan. Ini karena saat ini kegiatan sedang berlangsung. Pemeriksaan akan dilakukan pada tahun 2019,” ujarnya pada Senin ( 22/11/18) saat melakukan Konferensi Pers di Kantor BPK, Jakarta.

Media yang melakukan kesalahan penulisan pun telah meminta maaf dan menghapus tulisan terkait. Pemberitaan tersebut jelas merugikan beberapa pihak dan bersifat kontradiktif.

Padahal menurut Rizal, berdasarkan pemeriksaan BPK, Kementerian PUPR telah merealisasikan belanja infrastruktur dengan baik.

“Tidak ditemukan adanya infrastruktur yang mangkrak. Realisasi belanja infrastruktur selama tahun 2015, 2016, dan 2017 seluruhnya sebesar RP 289,93 triliun,” katanya.

Selain sedang mengerjakan program APBN tahun 2018, Kementerian PUPR juga sedang fokus menyelesaikan program rehabilitasi atas dampak bencana gempa di Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah.

“Pembangunan infrastruktur sifatnya masif. Dulu seperti apa, sekarang seperti apa. Prasarana jalan raya, terdapat puluh ribu saluran air untuk di pedesaan. Bukan hanya PUPR, pak Jonan juga membuka sumur bor supaya kecukupan air. Dan beberapa program sedang berjalan,” tuturnya. (Red)


Photo Credit : Anggota IV BPK Rizal DJalil bergegas meninggalkan Kompleks Parlemen usai melakukan rapat tertutup dengan Komisi VII DPR, di Senayan, Jakarta, Senin (29/5). Rapat tersebut untuk meminta penjelasan mengenai hasil audit BPK kepada para kementerian dan lembaga yang bermitra dengan Komisi VII. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

KBI Telegraf

close