BPIP: Tangkal Radikalisme Dengan Membumikan Pancasila

“Pancasila hanya bisa digali dengan nilai-nilai yang ada di tanah airnya. Pohon bisa besar, tinggi, kalau dia memiliki akar yang kuat. Justru nilai-nilai budaya, saat ini mulai banyak yang hilang. Awal mula hilang adalah saat masa penjajahan. Dan penjajahan itu melahirkan jiwa-jiwa yang inlander. Akhirnya, cara berpikirnya sempit, tidak membuka diri,”

BPIP: Tangkal Radikalisme Dengan Membumikan Pancasila


Telegraf, Jakarta – Terkait keberagaman dalam berbangsa dan bernegara, harus dimulai dari mengenal jati diri kita terlebih dahulu secara baik lalu berikutnya mengenal dengan baik kepada orang lain.

Contoh yang paling nyata adalah ketika meninggalkan kampung halaman, kita akan merindukan keluarga dan segala sesuatu yang ada di kampung halaman.

Demikian disampaikan Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Hariyono dalam Forum Merdeka Barat (FMB) 9 bertajuk “Merawat Keberagaman, Menangkal Terorisme dan Radikalisme”.

Forum Diskusi Media (Dismed) ini diselenggarakan di Gedung Serba Guna Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Jakarta, Rabu (30/5/2018).

“Ini analogi Pancasila. Orang-orang yang tercerabut dari akarnya, karena sedang jauh dari tanah airnya, seperti Perhimpunan Indonesia yang telah lama menetap di negeri orang, jika memiliki akar yang kuat terhadap Pancasila, sudah pasti ia sangat mudah bersosialisasi di masyarakat karena menghormati keberagaman, Nilai-nilai itu yang dikenal masyarakat dunia tentang Indonesia,” ujar Hariyono.

Dalam perilaku sosial, menurut Wakil Kepala BPIP, untuk bisa memahami keberagaman dibutuhkan respek. Dan respek hanya bisa muncul kalau seseorang sudah bisa mengendalikan dirinya sendiri. Jauh dari egoisme dan emosionalitas.

“Respek kepada orang lain, itulah kecerdasan sosial. Tapi ada yang menarik, banyak ditemukan mereka yang pintar dengan nilai tinggi, biasanya dalam kontek kehidupan sosial agak kurang luwes dibanding dengan mereka yang nilainya biasa-biasa saja, tapi luwes dalam pergaulan,” jelasnya.

Wakil Kepala BPIP menjelaskan, kenapa mereka yang memiliki nilai yang tinggi kecenderungan kurang luwes karena mereka saklek mengikuti rumus. Begitu juga, dalam pergaulan, terlalu saklek.

“Sehingga, Pancasila adalah cahaya yang mampu mempersatukan seluruh elemen bangsa. Terkait hal itu, Bung Karno menyebutnya, Pancasila bisa menjadi meja statis. Dan, Pancasila sebagai alat pemersatu tidak akan bermanfaat jika tidak dijadikan sebagai bintang penuntun,” ungkapnya.

Ada kecenderungan ketika bicara Pancasila hanya terkait masa silam, bukan masa kini dan masa depan. Di dalam pidato 1 Juni, Pancasila sebagai Philosofosche Grondslag, tidak ditemukan pidato-pidato dari tokoh-tokoh lain selain Bung Karno.

“Pancasila lahir pada 1 Juni, digodok pada 22 Juni dan disahkan pada 18 agustus. Terkait Pancasila dan keberagaman, orang yang mengenal keberagaman pasti tidak akan radikal. Karena ia terbiasa bergaul secara luas. Terbiasa berpikir terbuka dan toleran. Ini cocok dengan sunatullah, hukum alam,” ujarnya.

Yang paling menarik, Hariyono menjelaskan, tidak ada manusia Indonesia yang DNA-nya yang sama. Ini berarti, Indonesia sangat beragam. Sebagaimana yang disampaikan bung Karno dan bung Hatta, kita adalah bangsa yang besar.

“Pancasila hanya bisa digali dengan nilai-nilai yang ada di tanah airnya. Pohon bisa besar, tinggi, kalau dia memiliki akar yang kuat. Justru nilai-nilai budaya, saat ini mulai banyak yang hilang. Awal mula hilang adalah saat masa penjajahan. Dan penjajahan itu melahirkan jiwa-jiwa yang inlander. Akhirnya, cara berpikirnya sempit, tidak membuka diri,” terangnya.

Dalam rangka memperingati Hari Pancasila, Hariyono juga menjelaskan, BPIP menggelar festival budaya, seminar internasional, lomba memey, lomba yel-yel, film pancasila pendek, dll.

“Ternyata, anak-anak muda saat ini sangat kreatif. Ketika bicara pancasila, prestasi sebuah bangsa adalah bermuara dari akar budaya yang dimilikinya untuk masa depan,” jelasnya.

Saat ini, Hariyono menegaskan, kementerian dan lembaga negara harus diingatkan, apakah sejumlah kebijakan sudah berbasis pada pancasila. Karena ternyata, masih banyak regulasi yang tidak berbasis dengan pancasila.

“Pancasila juga belum mampu menjadi paradigma keilmuan. Karena ketika mengritikisi kapitalisme global dan neoliberal, sementara ilmu pengetahuan berdasarkan nilai-nilai pancasila belum mengakar di dunia pendidikan,” pungkasnya. (Red)


Photo Credit : Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Penegak Pancasila (GMPP) melakukan aksi tanda tangan kampanye penegakan Pancasila di Bunderan HI, Jakarta, Minggu (18/9/2016). Selain aksi tanda tangan GMP mengajak masyarakat Indonesia untuk bertoleransi beragama dan mengamalkan Pancasila. FILE/Dok/Ist. Photo


                         
KBI Telegraf

close