BPA pada Galon AMDK  Yang Berpotensi Penyakit Berbahaya  Bukan Hoaks

Oleh : Atti K.

Telegraf – Koordinator Advokasi FMCG Insights Willy Hanafi  mengomentari pemberitaan di salah satu  media online nasional terkait senyawa kimia BPA pada AMDK galon guna ulang, mengandung unsur persaingan usaha.

“Pendapat itu absah saja karena nyaris di setiap persoalan bisnis selalu ada dua unsur yang tarik-menarik: kesehatan masyarakat (dan kelestarian lingkungan) versus kepentingan komersial,” tutur Willy.

Willy menjelaskan berdasarkan diskusi FMCG Insights dengan ahli ekonomi dan bisnis dari Universitas Indonesia, Tjahjanto Budisatrio, menurut Pak Ibus demikian beliau biasa disapa lanjut Willy, apabila telah ada “eksternalitas negatif” dari suatu aktivitas bisnis, pemerintah harus mengintervensi pasar meskipun intervensi itu bisa saja merugikan bisnis. Eksternalitas negatif dari konsumsi AMDK galon guna ulang adalah terpaparnya konsumen kepada BPA dalam jangka panjang.

Pernyataan ini bukan tanpa dasar. Badan Pengawas Obat dan Makanan (institusi negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengawasi keamanan obat dan makanan) telah melakukan survei terhadap AMDK galon guna ulang, baik di sarana produksi, distribusi maupun penyimpanan, selama 2021-2022.

Hasil survei lapangan itu menemukan 3,4 persen sampel di sarana peredaran “tidak memenuhi syarat” batas maksimal migrasi BPA, yakni 0,6 bpj (bagian per juta). Lalu ada 46,97 persen sampel di sarana peredaran dan 30,91 persen sampel di sarana produksi yang dikategorikan “mengkhawatirkan”, atau migrasi BPA-nya berada di kisaran 0,05 bpj sampai 0,6 bpj. Ditemukan pula 5 persen di sarana produksi (galon baru) dan 8,67 persen di sarana peredaran yang dikategorikan “berisiko terhadap kesehatan” karena migrasi BPA-nya berada di atas 0,01 bpj.

Dari hasil survei yang sama, BPOM bahkan juga mengungkap bahwa bahwa TDI (tolerable daily intake—jumlah asupan senyawa kimia yang aman bagi manusia dalam jangka panjang) BPA di empat kabupaten dan kota telah melebihi angka 100 persen, atau melampaui ambang batas aman 4 mikogram per kilogram berat badan per hari.

Nah, atas dasar survei lapangan itulah dan dalam rangka memberi perlindungan kepada masyarakat sesuai tugas dan fungsinya, BPOM berinisiatif mengatur pelabelan AMDK pada kemasan AMDK galon guna ulang dengan merevisi Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan. Jadi, setelah mengidentifikasi adanya potensi eksternalitas negatif, negara melalui BPOM bertindak dengan melakukan intervensi.

”Apakah akan ada bisnis yang dirugikan oleh rencana kebijakan BPOM itu? Tentu saja ada, tetapi negara melalui BPOM harus memilih kepentingan publik vis a vis kepentingan komersial,” papar Willy.

Ia menambahkan dalam jangka panjang, revisi Peraturan BPOM tersebut—yang berisi kewajiban pelabelan BPA pada AMDK galon guna ulang—justru bisa menyehatkan persaingan usaha.

 

Lainnya Dari Telegraf


 

Copyright © 2024 Telegraf. KBI Media. All Rights Reserved. Telegraf may receive compensation for some links to products and services on this website. Offers may be subject to change without notice. 

Telenetwork

Kawat Berita Indonesia

close