BKPM Akui Integrasi Pusat dan Daerah Masih Kurang

BKPM Akui Integrasi Pusat dan Daerah Masih Kurang

"Itu terkait keinginan untuk menyatukan perizinan dalam satu pintu, namun regulasinya belum mendukung hal itu. Diperlukan harmonisasi regulasi. Kalau ini bisa, kita acungkan jempol untuk pusat. Contohnya di sektor kesehatan untuk investasi diperlukan rekomendasi dari Dinas Kesehatan. Akhirnya selain ke PTSP mereka tetap harus ke Dinas Kesehatan,"

BKPM Akui Integrasi Pusat dan Daerah Masih Kurang


Telegraf, Jakarta – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengakui integrasi antara pusat dan daerah masih cukup kurang, sehingga akan terus meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri guna meningkatkan integrasi tersebut dalam upaya meningkatkan investasi.

Kepala BKPM, Thomas Trikasih Lembong (Tom), mengatakan integrasi dan koordinasi antara pusat dan daerah sangat diperlukan. Karena integrasi tersebut merupakan ujung tombak bagaimana menarik investasi agar masuk ke Tanah Air.

“Saya menerima beberapa keluhan dari daerah terkait kesulitan mereka mengakses data dari BKPM. Ini akan segera dibenahi,” kata Tom saat melakukan peninjauan Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Denpasar dan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali, Denpasar, Jumat (30/12).

Lebih lanjut Tom menyatakan, bahwa apa yang dilakukan oleh BKPM adalah untuk menindaklanjuti hasil rapat dengan Presiden RI untuk mengembangkan daerah. “Saya akan memprioritaskan untuk mengunjungi 10 provinsi yang berkontribusi dalam menyumbang 90% realisasi investasi nasional,” ujarnya.

Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali, Ida Bagus Made Parwata, menuturkan bahwa salah satu keluhan yang disampaikan oleh investor adalah terkait tata ruang. Saat ini kurang lebih 400 investor di Badung tidak dapat melanjutkan investasinya karena tidak sesuai dengan tata ruangnya.

Made menilai bahwa idealnya izin yang diberikan oleh BKPM langsung memperhatikan masalah tata ruang tersebut. “Contohnya Izin pembangunan hotel yang kemudian dilarang akhirnya harus diubah dari hotel menjadi apartemen,” ujarnya.

Sekretaris Pemerintah Kota Denpasar, Anak Agung Rai Iswara, menambahkan bahwa upaya pemerintah pusat untuk melakukan integrasi belum optimal, karena terganjal regulasi yang belum terintegrasi. Menurut dia, ada kerancuan dimana masing-masing Kementerian mengeluarkan rekomendasi sendiri-sendiri. Satu regulasi berbeda dengan yang lain.

“Itu terkait keinginan untuk menyatukan perizinan dalam satu pintu, namun regulasinya belum mendukung hal itu. Diperlukan harmonisasi regulasi. Kalau ini bisa, kita acungkan jempol untuk pusat. Contohnya di sektor kesehatan untuk investasi diperlukan rekomendasi dari Dinas Kesehatan. Akhirnya selain ke PTSP mereka tetap harus ke Dinas Kesehatan,” ungkapnya.

Selain itu, lanjutnya, regulasi juga perlu mempertimbangkan kondisi di daerah tidak memukul rata. “Contohnya untuk membangun rumah sakit minimal satu hektar ini akan mudah sekali bagi teman-teman di Kalimantan, tapi untuk Bali akan susah sekali,” ucapnya.

Provinsi Bali merupakan salah satu daerah penyumbang realisasi Investasi. Tercatat untuk periode Januari-September 2016 investasi PMDN sebesar Rp469,27 miliar, terdiri dari 80 proyek dan menyerap tenaga kerja 821 orang. Sedangkan investasi PMA tercatat sebesar US$316,76 juta terdiri dari 898 proyek dan menyerap tenaga kerja 7.271orang. (Red)

Photo credit : Sindo/Yudistiro Pranoto


KBI Telegraf

close