Benarkah Pemerintah dan DPR Sepakat Batalkan Verifikasi Faktual Parpol?

"Pembatalan verifikasi faktual ini juga dianggap sejalan dengan arahan MK untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan terhadap partai politik. "Prinsip keadilan pun akan dirasakan sama oleh semua partai," ujar Zainuddin. Dia memastikan pembatalan verifikasi faktual tidak melanggar undang-undang."

Benarkah Pemerintah dan DPR Sepakat Batalkan Verifikasi Faktual Parpol?

Telegraf, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri dan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat sepakat membatalkan verifikasi faktual terhadap partai politik peserta Pemilu 2019. Langkah ini diambil untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan bagi parpol, sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi.

“Dalam Undang-Undang Pemilu Pasal 173 itu hanya ada verifikasi, tidak verifikasi faktual,” kata Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, (16/01/2018).

Zainuddin mengatakan Komisi Pemilihan Umum sebenarnya sudah melakukan verifikasi partai politik melalui sistem informasi partai politik (sipol). Menurut dia, verifikasi tersebut sudah sama dengan verifikasi faktual. Sebab, dalam sipol, item verifikasi yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sudah terpenuhi.

Contoh item yang diverifikasi dalam sipol, misalnya, partai politik harus ada struktur, keanggotaan, nomor rekening partai, serta perwakilan daerah dan cabang.

Pembatalan verifikasi faktual ini juga dianggap sejalan dengan arahan MK untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan terhadap partai politik. “Prinsip keadilan pun akan dirasakan sama oleh semua partai,” ujar Zainuddin. Dia memastikan pembatalan verifikasi faktual tidak melanggar undang-undang.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan hal yang harus diperhatikan KPU adalah penyesuaian teknis sesuai dengan peraturan KPU. Bahkan, kata Tjahjo, putusan MK memudahkan untuk menentukan partai politik yang akan mengikuti Pemilu 2019. “KPU hanya perlu menyesuaikan keputusan ini dengan peraturan KPU,” ujar Tjahjo.

Ketua KPU Arif Budiman mengatakan dengan pembatalan verifikasi faktual, maka pihaknya cukup memverifikasi berdasarkan data yang ada dalam sipol KPU. “Berarti cukup dengan administrasi,” kata Arif.

Menurut Arif, pembatalan verifikasi faktual hanya melihat UU Pemilu, yakni sebatas verifikasi sekali saja. Sedangkan KPU menafsirkan verifikasi harus secara faktual agar partai politik peserta pemilu berkualitas.

Selain itu, verifikasi faktual bertujuan menyesuaikan dokumen yang berada dalam sipol dengan kenyataan di lapangan. “Karena tidak cukup verifikasi secara administratif, tapi harus dibuktikan secara faktual,” kata dia.

Sebagaimana diketahui, beberapa hari lalu, Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi Pasal 173 ayat 1 dan 3 di UU Pemilu yang intinya parpol yang sebelumnya lolos verifikasi tidak perlu diproses lagi. Namun putusan MK mengubah hal itu, sehingga partai yang sebelumnya telah lolos verifikasi tetap harus diverifikasi lagi untuk Pemilu 2019.

Keputusan tersebut membuat KPU kaget, sebab batas verifikasi parpol sudah dekat, yaitu akhir Februari. Padahal, ada 15 partai yang harus diverifikasi faktual. Oleh karenanya, mereka mengusulkan dua opsi untuk mengatasi keterbatasan waktu, yaitu revisi UU Pemilu atau terbitkan perpu. Mereka juga meminta tambahan anggaran Rp 68 miliar untuk verifikasi faktual. (Red)

Photo Credit : Dok/Ist. Photo


Tanggapi Artikel