Batalkan Permendagri Tentang SKP, Tjahjo: Kembali Dulu ke Aturan Lama

“Mengingat permendagri ini baru terbit dan belum diedarkan dan akan tahap sosialiasi, maka dengan berbagai pertimbangan saya sebagai mendagri membatalkan permendagri tersesbut,”

Batalkan Permendagri Tentang SKP, Tjahjo: Kembali Dulu ke Aturan Lama


Telegraf, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo membatalkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3/2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (SKP). Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) akan menyerap aspirasi dari akademisi, lembaga penelitian dan DPR.

“Kembali dulu ke aturan lama,” kata Tjahjo, Selasa (06/02/2018) malam.

Sekadar diketahui, Permendagri 3/2018 merupakan revisi Permendagri 7/2014 tentang Perubahan atas Permendagri 64/2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian. Permendagri 3/2018 diterbitkan pada 11 Januari 2017.

“Mengingat permendagri ini baru terbit dan belum diedarkan dan akan tahap sosialiasi, maka dengan berbagai pertimbangan saya sebagai mendagri membatalkan permendagri tersesbut,” ujar Tjahjo.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemdagri, Soedarmo mengakui Permendagri 3/2018 mempunyai kekurangan. Khususnya, mengenai ketentuan SKP tak diterbitkan jika penelitian berpotensi menimbulkan dampak negatif.

“Ukuran-ukuran dampak negatif belum ada. Memang harus ada ukuran-ukuran yang masuk dalam dampak negatif seperti apa. Ini kan kurang jelas, kurang detil,” kata Soedarmo.

Ditegaskan, permendagri bukanlah sesuatu yang sakral, sehingga tak bisa untuk direvisi. Secara prinsip, sebenarnya permendagri itu bertujuan untuk memudahkan penelitian.

Sementara itu, Direktur Kewaspadaan Nasional Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum), Akbar Ali mengatakan, pemerintah menaruh perhatian serius terhadap keselamatan peneliti.

“Keselamatan teman-teman peneliti ini yang kita ingin jaga,” jelas Akbar. (Red)


Photo Credit : Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo membatalkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3/2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (SKP). File/Dok/Ist.Photo

KBI Telegraf

close