Atasi Polemik UU MD3, Presiden Disarankan Keluarkan Perppu

Tanggal:



Jakarta – Pakar hukum tata negara dari Universitas Jember, Bayu Anggoro mengusulkan kepada Jokowi untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terhadap pasal-pasal yang ditolak publik dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3) hasil revisi. Menurut Bayu, langkah ini merupakan langkah tepat dibandingkan Presiden Jokowi tidak menandatangani UU MD3 tersebut.

“Jika memang presiden berpihak kepada aspirasi publik, maka lebih baik segera menandatangani UU MD3 dan kemudian disusul membuat Perppu yang membatalkan pasal-pasal yang ditolak publik,” ujar Bayu di Jakarta, Kamis (22/02/2018). Menurutnya, jika Jokowi tidak menandatangani UU tersebut, tidak otomatis Presiden dianggap prorakyat. Presiden bisa saja dinilai tidak tertib ketatanegaraan.

“Presiden harus aspiratif terhadap kehendak publik yang keberatan terhadap beberapa pasal dalam UU MD3. Namun, hendaknya sikap aspiratif dan memperhatikan kehendak publik diwujudkan dengan tetap mengacu kepada konstitusi,” terangnya.

“Dampak lain jika presiden tidak menandatangani UU MD3 tersebut, maka akan menghambat publik untuk dapat menguji UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi. Pasalnya, yang dapat menjadi objek gugatan ke MK hanya UU yang telah diundangkan.” Tegasnya.

“Adapun mengenai apakah pengujian ini nantinya dikabulkan oleh MK bukan bergantung pada sikap Presiden yang tidak menandatangani, melainkan MK hanya menilai apakah pasal-pasal dalam UU MD3 yang kontroversial tersebut bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak,” katanya.

Selain itu, tambah Bayu, dengan tidak menandatangani UU MD3 yang disetujui dengan DPR akan mengesankan Presiden tidak mau ikut bertanggung jawab bersama DPR. Padahal, UU MD3 adalah produk bersama DPR dengan pemerintah. “Sikap cuci tangan Presiden akan berpengaruh kepada relasi Istana dan DPR dalam berbagai pembahasan RUU ke depn,” tambahnya.

Lebih lanjut, Bayu berpandangan bahwa tidak tepat jika menafsirkan Pasal 20 Ayat (5) UUD 1945 untuk memberikan pilihan bagi Presiden agar dapat menandatangani atau tidak menandatangani suatu RUU yang telah disetujui bersama dengan DPR. Menurut dia, seharusnya presiden mengacu kepada Pasal 20 Ayat (4) UUD 1945 yang memberikan kewajiban kepada Presiden untuk mengesahkan RUU yang telah disetujui dan disahkan.

“Pasal 20 Ayat (5) muncul saat perubahan kedua UUD 1945 pada 2000. Tujuan pasal itu lebih pada menjamin kepastian suatu RUU yang telah dibahas dan disetujui bersama antara DPR dan Presiden, tetap dapat sah berlaku sebagai UU meskipun presiden tidak mengesahkannya. Jadi keberadaan Pasal 20 Ayat (5) sebenarnya lebih pada menjamin keberlakuan suatu RUU yang telah disetujui bersama dan bukan memberikan alternatif kepada Presiden untuk tidak mengesahkan RUU yang sebenarnya telah disetujuinya,” jelasnya.

Baca Juga :   Jokowi dan Ganjar Pranowo Takziah ke Kediaman Buya Syafii

Senada dengan itu, mantan Ketua MK Mahfud MD juga mengusulkan agar Presiden Jokowi segera menandatangani UU MD3 dan setelahnya langsung mengeluarkan Perppu untuk mencabut UU MD3 tersebut. Isi Perppunya, kata dia, adalah mencabut revisi UU MD3 yang telah disahkan tersebut.

Menurut Mahfud, langkah tersebut merupakan langkah yang tepat dan konstitusional. “Dulu, pada waktu Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) menandatangani undang-undang tentang pemilihan kepala daerah pada hari ini. Kemudian, besok paginya, dikeluarkan Perppu dan dicabut (UU yang sudah ditandatangani). Ini solusi yang cepat dan tidak melanggar undang-undang,” tuturnya.

Presiden Jokowi, menurut Mahfud memang harus segera menandatangani UU MD3 agar masyarakat yang tidak setuju dengan UU ini juga bisa melakukan uji materi ke MK. Pasalnya, UU yang diuji di MK adalah UU yang sudah diformalisasikan dengan penandatanganan dari presiden dan telah diberi nomor. “Meskipun harus diakui bahwa uji materi di MK membutuhkan waktu lama, karena untuk memutuskan harus meminta pendapat para ahli dan melalui perdebatan panjang,” katanya. (Red)


Photo Credit : Presiden Jokowi disarankan untuk terbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terhadap pasal-pasal yang ditolak publik dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3) hasil revisi. Johan Tallo

Artikel Terbaru

Artikel Lainnya
Telegraf

Kemampuan Digital Harus Beradaptasi Dengan Pemanfaatannya

Telegraf - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) bersama Dewan...

Jokowi dan Ganjar Pranowo Takziah ke Kediaman Buya Syafii

Telegraf - Kabar duka menyelimuti tanah air. Cendekiawan muslim...

Sosok Panutan Itu Telah Pergi, Buya Syafii Wafat Hari Ini

Telegraf - Umat Islam bahkan bangsa Indonesia kehilangan sosok...

PLN Buka Program Tambah Daya, Bisa Lewat Aplikasi

Telegraf - PT PLN (Persero) mengajak masyarakat memanfaatkan program...