Arief Budiman: KPU Akan Tetap Berlakukan PKPU

"Sebagaimana diketahui, larangan mantan narapidana korupsi menjadi caleg tercantum pada Pasal 7 ayat (1) huruf (h) PKPU Pencalonan Anggota Legislatif yang saat ini telah diserahkan ke Kemenkumham."

Arief Budiman: KPU Akan Tetap Berlakukan PKPU

Telegraf, Jakarta – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman mengatakan pihaknya bakal tetap memberlakukan Peraturan KPU Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota meskipun Kemkumham tidak mengundangkan PKPU tersebut. Pasalnya, KPU tidak bisa menunda tahapan pencalonan caleg.

“Tahapan tidak mungkin tidak dijalankan, (maka) iya (tetap jalan dengan PKPU yang ada),” ujar Arief di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (22/06/18).

Arief menjelaskan bahwa sejak dirinya menandatangani PKPU Pencalonan Caleg, maka PKPU tersebut sudah sah. Namun PKPU tersebut perlu diundangkan oleh Kemkumham. “Iya, sudah sah sejak ditanda tangan. Namun, perlu diundangkan agar diketahui oleh publik secara luas,” jelasnya.

Meskipun demikian, lanjut Arief, pihaknya tidak akan terburu-buru memberlakukan PKPU tersebut. KPU, terus melakukan kajian dengan berdiskusi dengan berbagai pihak.

“Mereka (Kemkumham) memberikan penugasan agar melakukan pengkajian dan segala macam. Nanti kita penuhi itu,” ungkapnya.

Salah satu diskusi yang dilakukan KPU adalah dengan para ahli tata negara yang diselenggarakan pada Jumat (22/06/18) sore di kantor KPU.

“Hasil diskusi ini akan disampaikan ke Kemkumham. Kita lihat apa pendapat Kemkumham dulu. Sebetulnya sore ini perwakilan Kemkumhamjuga kita undang, tetapi mungkin sibuk, karena ini juga mendadak. Mungkin belum sempat ada yang bisa hadir,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, larangan mantan narapidana korupsi menjadi caleg tercantum pada Pasal 7 ayat (1) huruf (h) PKPU Pencalonan Anggota Legislatif yang saat ini telah diserahkan ke Kemenkumham. Aturan ini berbunyi ‘Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota harus memenuhi persyaratan bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi’. (Red)


Photo Credit : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman. Sopian

Share



Komentar Anda