Presiden Joko Widodo (Jokowi) dipastikan maju kembali pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memutuskan mengusung kembali pada Pilpres 2019. Sebelumnya beberapa partai politik (parpol) sudah memastikan mengusung kembali Jokowi. Antara lain Partai Golkar, Hanura, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Nasdem. Dukungan dari lima partai cukup menjadi modal Jokowi maju kembali.
Setelah Jokowi resmi diumumkan maju tekateki publik ialah siapa yang akan mendampingi menjadi calon wakil presiden (cawapres)? Sejumlah nama disebut pantas mendampingi. Mulai Jusuf Kalla, Gatot Nurmantyo, Muhaimin Iskandar, Puan Maharani, Sri Mulyani Indrawati. Namun sejauh ini belum ada nama yang mengerucut. Masih cukup waktu untuk menimang sosok cawapres yang layak diusung.
Konstitusi
Jusuf Kalla (JK) mengaku patuh pada konstitusi. Pasal 7 UUD 1945 mengatur : ”Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”. Tentu sikap kenegarawanan Jusuf Kalla pantas dipuji dan tidak perlu dipergunjingkan lagi.
Yang tidak kalah krusial tentu saja mencari siapa yang akan mendampingi Jokowi sebagai cawapres setelah Jusuf Kalla terganjal konstitusi. Sosok Jusuf Kalla di era Jokowi tidak hanya sekadar ban serep seperti pada era-era sebelumnya. Jusuf Kalla tampil menjadi penyeimbang bagi Jokowi. Dengan latar belakang politisi senior dan berasal dari Indonesia Timur, Jusuf Kalla menjadi representasi Indonesia bagian Timur. Penampilan Jusuf Kalla yang bukan ketua umum partai tidak menciptakan matahari kembar.
Bagi koalisi pendukung Jokowi setidaknya perlu mencari sosok yang mumpuni mendekati Jusuf Kalla. Jusuf Kalla mampu melengkapi yang kurang pada diri Jokowi. Pertama, cawapres yang menjadi pendamping Jokowi harus mampu mengangkat keterpilihan kembali Jokowi dalam Pilpres 2019. Selain mempunyai elektabilitas yang tinggi juga diharapkan mampu melanjutkan kepemimpinan Jokowi dalam Pilpres 2024. Dengan kepuasan publik pada kisaran 70% dan tingkat keterpilihan di angka 54% (survey Poltracking, Januari 2018) sebenarnya tidak sulit bagi Jokowi untuk mengalahkan pesaingnya dalam Pilpres 2019 mendatang.
Kedua, kubu Jokowi perlu mengamati pergerakan survei yang dilakukan lembaga-lembaga survei terkait elektabilitas cawapres yang hendak diusung. Belajar dari pengalaman dalam Pilpres 2014 ketika ada lembaga survei berpihak dengan mengingkari kebenaran. Bisa jadi ada lembaga survei abal-abal yang sengaja diciptakan untuk menggiring opini publik terkait elektabilitas seseorang namun survei itu ternyata hoax dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Ketiga, Jokowi dan parpol pendukungnya harus memperhitungkan tahun 2019. Posisi Jokowi adalah sebagai petahana. Sekalipun diprediksi ke luar sebagai pemenang, tetap harus berhati-hati dari jebakan lawan politik. Dengan peta semacam itu tentu tidak mudah bagi koalisi parpol pendukung Jokowi mengusung cawapres yang hendak diusung. Pendek kata sosok cawapres menjadi sangat diperhitungkan bagi Jokowi.
Langkah Tepat
Secara umum cawapres itu harus sosok yang setia kepada Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi toleransi, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Sosok itu juga diharapkan tidak mempunyai track record masa lalu seperti beban pelanggaran HAM, korupsi. Langkah koalisi pendukung Jokowi yang akan mengumumkan cawapres di detik terakhir jelang pendaftaran calon juga merupakan langkah yang tepat. Hal ini untuk menghindari kampanye hitam yang dilontarkan lawan-lawan politik dan mengganggu elektabilitas calon yang bersangkutan.
Kita berharap, elite politik bangsa dapat menahan diri dengan tidak melakukan manuver-manuver yang membuat suhu politik nasional semakin keruh. Hendaknya mereka yang berlaga tidak memainkan isu SARA, apalagi memecah belah persatuan rakyat. Karena rakyatlah yang pada akhirnya menjadi korban.
Elite parpol juga harus memberikan keteladanan cara berpolitik yang santun dan mendewasakan. Sudah terlampau sering iklim politik kita penuh dengan caci maki dan pecah belah. Jangan dilupakan politik pecah belah pada akhirnya mereka yang terpilih tidak mampu menciptakan suasana kembali damai dan rukun.
—————————————-
Oleh : Paulus Mujiran SSos MSi. Pengamat politik, alumnus S-2 Undip Semarang.
