5000 Pucuk Senjata dan Polemik Yang Mendera Sang Panglima TNI

"Saya engga pernah ngomong, rekaman saya dengarkan saja, itu 1000 persen omongan saya, saya tak kompetensi menanggapi itu, nanti saya lagi pacaran berdua, didengerin, harus tanggapin lagi,"

5000 Pucuk Senjata dan Polemik Yang Mendera Sang Panglima TNI


Telegraf, Jakarta – Polemik pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengenai pembelelian 5000 pucuk senjata oleh suatu institusi diluar militer dan kepolisian membuat Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin angkat bicara dan mengkritik pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo tersebut.

Menurut TB Hasanuddin, peryataan Gatot hanya membuat situasi semakin riuh terlebih penyampaian tersebut dinilai tidak pas dan tidak pada tempatnya.

“Melempar informasi yang notabene itu, dinggap informasi yang sensitive saya sebut saja kepada publik itu menurut saya tidak pada tempatnya. Sebaiknya dihindari, dan ternyata benar kemudian menjadi riuh, masyarakat menilai ada apa ini? 5000 pucuk senjata itu sama dengan 5 Batalion Tempur. Ada apa dan mengapa?,” kata TB Hasanuddin  di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (25/9/2017).

Meski TB Hasanuddin menilai peryataan Gatot tidak perlu di polemik lebih lanjut setelah Menkopolhukam, Wiranto telah membuat peryataan, namun seharusnya Panglima mengetahui mekanisme penyampaian informasi yang ada.

Panglima harus melakukan komunikasi keistitusi terkait terlebih dahulu sebelum menyampaikan pesan lalu diteruskan kepada Presiden.

“Pejabat negara itu harus paham betul soal aturan perundang-undangan juga soal prosedur dan termasuk di dalamnya etika. Prosedurnya kalau ada informasi seperti itu, diskusikan saja dengan instansi terkait telfon atau dipanggil,” kata TB Hasanuddin.

“Kalau sulit dicapai lapor kepada Menkopolhukam karena beliau punya kewenangan untuk memanggil dan mengkoordinasikan. Kalau itu juga sulit lapor langsung Presiden. Pasti Presiden akan melakukan upaya,” ujarnya.

Pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo soal pembelian 5.000 senjata oleh institusi dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo yang berujung kontroversial juga membuat sejumlah pengamat militer angkat bicara.

Khairul Fahmi, seorang pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), menilai, Gatot tidak sepatutnya membeberkan hal itu ke publik. Menurutnya, hasil laporan intelijen selalu bersifat rahasia, sehingga publik tidak berhak tahu terkait hal tersebut.

“Tidak elok mengomentari institusi lain di hadapan publik. Kalau pun ada problem yang perlu diselesaikan, sampaikan di forum yang tepat. Misalnya dalam sidang kabinet atau laporkan kepada presiden,” tutur Khairul seperti dikutip CNN.

Khairul menyayangkan langkah yang ditempuh oleh Gatot. Terlebih, informasi yang didapat dan telah dilontarkan kepada publik oleh Gatot juga dibantah oleh Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan Wiranto.

Wiranto menyangkal pernyataan Gatot. Dia menjelaskan, informasi yang benar yaitu pengadaan 500 pucuk senjata laras pendek buatan Pindad oleh Badan Intelijen Negara (BIN) untuk keperluan pendidikan intelijen.

“Saya sudah panggil Panglima TNI dan Polri. Ini hanya masalah komunikasi yang tidak tuntas terkait pembelian senjata itu. Setelah saya tanya, saya cek, ini adalah pembelian 500 pucuk senjata dari Pindad untuk sekolah intelijen,” kata Wiranto.

Walaupun demikian, Gatot membenarkan rekaman suara yang beredar di masyarakat tentang institusi non-militer yang berencana membeli 5.000 senjata, adalah rekaman suara dirinya.

“Rekaman itu benar-benar omongan saya, 1.000 persen benar,” ujar Gatot saat ditemui di Mabes TNI, Cilangkap, Minggu malam.

Soal ini Khairul mengkritik keras. Dia menuturkan seharusnya Panglima TNI punya informasi yang valid sebelum menyampaikan hal tertentu ke publik.

“Kalau sekelas panglima TNI ya, berani bicara seperti itu mestinya sudah mempunyai informasi yang cukup. Tapi kalau melihat kemarin kita harus pertanyakan validitas yang dia pegang,” kata Khairul.

Khairul mencatat, sikap kontroversi Gatot tersebut bukan hal yang baru. Dia menyoroti jenderal bintang empat itu telah beberapa kali mengusik hubungan baik lintas instansi yang turut berbuntut perdebatan di masyarakat.

Di samping soal senjata api untuk BIN, Khairul mengatakan Gatot juga pernah melontarkan pernyataan yang menyudutkan Kementerian Pertahanan, yakni perihal pembelian helikopter

Jejak Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo Lainnya Yang Dianggap Kontroversial

Februari lalu, Gatot sempat menyebut ada peraturan yang membatasi kewenangannya sebagai panglima. Peraturan yang dimaksud Gatot yakni Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) Nomor 28 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara. Selain itu, Gatot juga sempat menekankan peran TNI yang menurutnya perlu dilibatkan dalam pemberantasan terorisme. Pada Juni lalu, Gatot menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme harus segera direvisi dan TNI masuk dalam bagian undang-undang tersebut. Jika tidak, kata Gatot, teroris akan terus berpesta di Indonesia karena undang-undang yang ada memiliki banyak kelemahan. Keinginan Gatot itu menjadi perdebatan lantaran dianggap berpotensi pada konflik kepentingan antarinstansi, karena sejauh ini, Polri yang memiliki peranan penuh atas penanggulangan terorisme di Indonesia. “Itu kan sempat menimbulkan kegaduhan ya,” kata Khairul.

Gatot juga sempat mendesak Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu untuk lekas membeli pesawat tempur Sukhoi dan kapal selam Kelas Kilo. Hal itu disampaikan Gatot kepada Komisi I DPR yang bermitra dengan Kemenhan saat mengisi pembekalan ratusan calon perwira TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Juli lalu.

Ryamizard kontan menanggapi desakan Gatot itu dengan mengatakan bahwa membeli Sukhoi tidak semudah membeli kacang goreng.

Selain mengusik hubungan baik dengan instansi lain, lanjut Khairul, Gatot juga pernah mengutarakan pernyataan yang menimbulkan keresahan di masyarakat.

Khairul memberi contoh yakni pada Juni lalu, ketika Gatot menyatakan ada beberapa daerah di Indonesia yang telah menjadi basis simpatisan Negara Islam Irak Suriah (ISIS). Menurut Khairul, langkah Gatot mengutarakan hal tersebut hanya menerbitkan rasa cemas di masyarakat.

“Sebesar apa pun ancaman, bagi seorang panglima yang negarawan, mestinya melakukan sikap untuk menenangkan masyarakat, bukan malah membuat cemas,” kata Khairul.

Statemen Panglima TNI Soal Tanggapannya Kepada Menkopolhukam Wiranto

Berkaitan dengan polemik pembelian 5.000 pucuk senjata yang dilontarkan Panglima TNI, Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, Wiranto menjelaskan duduk perkaranya. Ia mengonfirmasi bahwa senjata tersebut pesanan Badan Intelijen Nasional (BIN). Ia menyebut ada pembelian 500 senjata laras pendek buatan PT Pindad oleh BIN, bukan 5.000 senjata standar TNI.

Polemik ini muncul pasca rekaman pernyataan Gatot Nurmantyo saat menggelar acara silaturahmi dengan para purnawirawan jenderal dan perwira aktif di TNI tersebar. Rekaman dalam bentuk suara itu berisi rencana sebuah institusi di Indonesia yang akan mendatangkan 5.000 pucuk senjata dengan mencatut nama Presiden Jokowi.

Kemuadian Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo juga menanggapi pernyataannya terkait institusi yang akan mendatangkan 5.000 pucuk senjata dengan mencatut nama Presiden Jokowi. Namun Gatot enggan membenarkan bahwa institusi yang ia maksud adalah Badan Intelijen Nasional (BIN).

“Saya engga pernah ngomong, rekaman saya dengarkan saja, itu 1000 persen omongan saya, saya tak kompetensi menanggapi itu, nanti saya lagi pacaran berdua, didengerin, harus tanggapin lagi,” kata Gatot di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Minggu, (24/09/2017).

Gatot Nurmantyo menegaskan akan menindaknya karena tidak ada lembaga mana pun, kecuali TNI dan kepolisian, yang boleh memiliki senjata. “Data kami akurat,” ucap Gatot dalam rekaman itu. Rekaman tersebut lantas menuai polemik karena Gatot dianggap telah membocorkan data intelijen. (Red)

Photo Credit : Ist. Photo/Munzir


 

KBI Telegraf

close