2019, Pemerintah Akan Tambah Alokasi Jumlah Bantuan Sosial

2019, Pemerintah Akan Tambah Alokasi Jumlah Bantuan Sosial

“Saya minta kepada kepala Bappenas untuk bisa memaparkan kemungkinan-kemungkinan atau opsi-opsi yang ada berkaitan dengan PKH ini,”

2019, Pemerintah Akan Tambah Alokasi Jumlah Bantuan Sosial


Telegraf, Jakarta – Pemerintah berencana untuk meningkatkan program bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu di 2019 mendatang. Usulan penambahan ini dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani di kantornya, Senin (19/02/208).

Puan mengatakan, rakor ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Jokowi terkait kemungkinan peningkatan program bantuan sosial di tahun depan. Dalam sidang kabinet paripurna beberapa waktu lalu, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melaporkan salah satu program strategis di 2019 adalah adanya penambahan bantuan sosial.

Koordinasi intens dilakukan dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dan Menteri Sosial Idrus Marham untuk mengkaji rencana penguatan, khususnya Program Keluarga Harapan (PKH). Hasil pembahasan ini nantinya akan digunakan sebagai bahan Rapat Tingkat Menteri (RTM).

“Saya minta kepada kepala Bappenas untuk bisa memaparkan kemungkinan-kemungkinan atau opsi-opsi yang ada berkaitan dengan PKH ini,” kata Puan.

Sebelumnya, Jokowi telah menyampaikan harapan peningkatan anggaran PKH saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Kamis (14/02/2018). Jokowi berharap kondisi perekonomian nasional semakin baik sehingga alokasi peningkatan anggaran terpenuhi.

Menurut Puan, kebijakan bantuan sosial dilakukan sebagai upaya untuk melakukan integrasi pelaksanaan bantuan sosial regular dan penataan bantuan beras untuk masyarakat miskin menjadi bantuan pangan bernutrisi.

Besaran bantuan sosial berbasis keluarga di tahun 2018 telah mencakup Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau bantuan Beras Sejahtera (Rastra) diberikan kepada 15,6 juta kepala keluarga, PKH 10 juta kepala keluarga, Kartu Indonesia Pintar (KIP) 19,7 juta siswa, Kartu Indonesia Sehat (KIS) 92,4 juta jiwa, dan subsidi listrik serta subsidi gas 3 kg.

Ditambahkan Puan, pemerataan pembangunan sejauh ini sudah tercapai. Hal ini terlihat dari antara lain semakin menurunnya koefisien gini maupun penurunan tingkat kemiskinan sebesar 10,12 persen pada September 2017. Jumlah penduduk miskin juga berkurang menjadi 26,58 juta jiwa pada periode yang sama. Tingkat pengangguran menurun menjadi 5,5 persen di Agustus 2017. Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) membaik menjadi 70,18 pada 2016. (Red)


Photo Credit : Pemerintah lewat Menko PMK berencana untuk meningkatkan program bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu di 2019 mendatang. File/Mark Tipple

KBI Telegraf

close