KPK Segera Tentukan Nasib Boediono Terkait Kasus Century

"Ini hanya soal bagaimana kita bisa mengerahkan resource KPK dengan cepat. Jadi nanti kita lihat pimpinan akan melihat konstruksi kasusnya seperti apa. Kalau memang itu nanti sudah jelas, tanpa putusan itu pun KPK punya kewajiban karena kita tidak punya wewenang untuk menghentikan itu. Kira-kira begitu,"

KPK Segera Tentukan Nasib Boediono Terkait Kasus Century

Telegraf, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal menaati putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) terkait pengusutan kasus dugaan korupsi atas pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) pada Bank Century.

Untuk itu, pimpinan KPK, bersama tim penyidik dan penuntut segera melakukan gelar perkara terkait tindak lanjut penanganan kasus korupsi Bank Century, termasuk membahas nasib wakil presiden ke-11 Boediono dan sejumlah pihak lain yang disebut terlibat dalam kasus ini.

“Bagaimana kelanjutannya. Nanti kita akan bahas di tingkat pimpinan dan tentunya juga penyidik dan penuntut. ‎Kita tunggu saja nanti pimpinan akan rapat dan akan penyidik dan penuntut ya,” ‎kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (11/04/18) malam. ‎

Diketahui, Hakim praperadilan PN Jakarta Selatan, Effendi Mukhtar mengabulkan praperadilan terkait kasus Bank Century yang diajukan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) terhadap KPK. Dalam putusan yang dibacakan pada Senin (09/04/18) itu, Hakim Effendi Mukhtar menerima gugatan MAKI terkait permohonan kepada KPK agar menindaklanjuti perkara Bank Century.

Dalam gugatannya, MAKI mendalilkan KPK telah berlarut-larut menangani kasus Bank Century karena tidak segera menetapkan tersangka baru setelah putusan Budi Mulya.‎ KPK juga dianggap telah menghentikan penyidikan kasus Century secara tidak sah.

Dalam amar putusannya, Hakim Efendi Muhtar menyatakan untuk mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk sebagian. Hakim juga memerintahkan termohon, yakni KPK untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dan kawan-kawan.

Kemudian melanjutkannya dengan pendakwaan dan penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat atau melimpahkannya kepada kepolisian atau kejaksaan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan dalam proses persidangan di PN Tipikor Jakpus‎. ‎

Saut menyatakan, diminta atau pun tidak diminta pengadilan, KPK berkewajiban melanjutkan penanganan kasus Century. Untuk itu, Saut menyebut pihaknya sudah membahas mengenai nama-nama yang tertuang dalam dakwaan terpidana kasus Century, Budi Mulya. Bahkan, tim penuntut umum sudah membeberkan peran dari nama-nama tersebut dalam kasus ini.

“Sebenarnya buat KPK sendiri kita diminta tidak diminta, bahkan April tahun kemarin, tim penuntut kita sudah mengelompokkan ke-10 orang ini perannya seperti apa,” ungkap Saut.

Baca Juga  Tak Masalah Pemerintah Dikritik, Asalkan Tujuannya Baik

Saut mengakui, kelanjutan penanganan perkara ini terkendala dengan sumber daya manusia KPK yang terbatas. Namun, Saut memastikan, KPK akan mengerahkan sumber daya yang dimiliki untuk menuntaskan kasus ini, termasuk menjerat pihak-pihak lain yang terlibat.

“Ini hanya soal bagaimana kita bisa mengerahkan resource KPK dengan cepat. Jadi nanti kita lihat pimpinan akan melihat konstruksi kasusnya seperti apa. Kalau memang itu nanti sudah jelas, tanpa putusan itu pun KPK punya kewajiban karena kita tidak punya wewenang untuk menghentikan itu. Kira-kira begitu,” tegasnya.

Diketahui, dalam perkara Century, KPK baru menyeret mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Budi Mulya ke penjara. Padahal, terdapat nama-nama lain yang disebut terlibat dalam kasus korupsi pemberian FPJP Bank Century dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Namun, hingga saat ini, KPK belum juga menjerat pihak lain yang disebut dalam putusan perkara Budi Mulya yang dihukum pengadilan selama 15 tahun pidana penjara.

Sementara dalam dakwaan Jaksa KPK di tingkat pertama, Budi Mulya selaku Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang IV Pengelolaan Moneter dan Devisa didakwa memperkaya diri sebesar Rp 1 miliar dari pemberian FPJP Bank Century dan atas penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Tak hanya itu, Budi Mulya juga didakwa memperkaya pemegang saham Bank Century, Hesham Talaat Mohamed Besheer Alwarraq dan Rafat Ali Rizvi, sebesar Rp 3,115 miliar.

Perbuatan Budi dinilai telah memperkaya PT Bank Century sebesar Rp 1,581 miliar dan Komisaris PT Bank Century Robert Tantular sebesar Rp 2,753 miliar. Budi Mulya juga diduga menyalahgunakan wewenang secara bersama-sama dengan pejabat Bank Indonesia lainnya dalam dugaan korupsi pemberian FPJP Century, yakni Boediono selaku Gubernur BI, Miranda S Goeltom selaku Deputi Senior BI, Siti Fadjriah selaku Deputi Gubernur Bidang VI, Budi Rochadi selaku Deputi Gubernur Bidang VII, Robert Tantular, dan Harmanus H Muslim. (Red)


Photo Credit : Kedatangan Wakil Presiden ke-11 RI Boediono ke Gedung KPK merupakan inisiatif pribadi untuk diperiksa terkait kasus BLBI. | Faizal Fanani

 

Share



Loading...