DPR RI Perjuangkan Pembatalan Resolusi Kelapa Sawit di Uni Eropa

"Dalam pertemuannya dengan DASE, INTA dan EEAS, pimpinan Delegasi GKSB DPR RI Nurhayati Assegaf, menegaskan bahwa resolusi Parlemen Uni Eropa tersebut akan mengakibatkan kerugian yang besar tidak hanya bagi pelaku industri minyak kelapa sawit, tetapi juga para petani dan 50 juta masyarakat Indonesia yang menggantungkan kehidupannya pada kelapa sawit."

DPR RI Perjuangkan Pembatalan Resolusi Kelapa Sawit di Uni Eropa

Telegraf, Brussels – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan ke Parlemen Uni Eropa di Brussels, Belgia. Kunjungan yang dijadwalkan pada tanggal 7 – 13 April tersebut, merupakan bentuk pelaksanaan diplomasi parlemen sebagai second track diplomacy dalam rangka penguatan kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Uni Eropa.

Delegasi Grup Kerjasama Bilateral (GKSB) DPR RI – Parlemen Uni Eropa tersebut dipimpin oleh Nurhayati Ali Assegaf dari Fraksi Partai Demokrat, dengan anggota delegasi antara lain Fadel Muhammad dari Fraksi Partai Golkar, Syaiful Rasyid dari Fraksi Partai Gerindra, Abdul Latief Hanafiah, dari Fraksi PKB, Aryanto Munawar dari Fraksi PKB dan Soehartono dari Fraksi Nasdem.

Selama melakukan kunjungan ke Brussels, delegasi DPR RI bertemu dengan para anggota Parlemen Uni Eropa dari berbagai bidang strategis antara lain; Delegasi Parlemen Uni Eropa untuk ASEAN dan Negara-negara Asia Tenggara (DASE), Komite Perdagangan Internasional Parlemen Uni Eropa (INTA), Bidang Kerjasama Luar Negeri Uni Eropa (EEAS) dan Grup Persahabatan Antar Parlemen Uni Eropa (EPFG). Dalam rangkaian kunjungan tersebut delegasi DPR RI membawa misi memperjuangkan minyak kelapa sawit khususnya yang berasal dari Indonesia.

Saat ini Parlemen Uni Eropa sedang dalam proses pembahasan lebih lanjut mengenai resolusi yang menganjurkan bahwa kelapa sawit akan dikesampingkan dari daftar komoditi pertanian yang dimanfaatkan menjadi sumber energi terbarukan. Alasan utama dari resolusi tersebut adalah berkembangnya opini di Eropa bahwa kelapa sawit merupakan salah satu penyebab utama terjadinya deforestasi di negara-negara yang memiliki hutan tropis seperti Indonesia.

Dalam pertemuannya dengan DASE, INTA dan EEAS, pimpinan Delegasi GKSB DPR RI Nurhayati Assegaf, menegaskan bahwa resolusi Parlemen Uni Eropa tersebut akan mengakibatkan kerugian yang besar tidak hanya bagi pelaku industri minyak kelapa sawit, tetapi juga para petani dan 50 juta masyarakat Indonesia yang menggantungkan kehidupannya pada kelapa sawit.

Lebih jauh lagi resolusi tersebut dipandang sebagai sebuah resolusi diskriminatif terhadap Indonesia akibat adanya kampanye negative terhadap minyak kelapa sawit Indonesia. Nurhayati juga menekankan bahwa tidak seharusnya Parlemen Uni Eropa menyusun resolusi yang justru kontradiktif terhadap upaya-upaya dari kedua belah pihak dalam mewujudkan kerjasama ekonomi yang lebih baik.

Ditambahkan pula, bahwa sebagai demokrasi ketiga terbesar di dunia dan kontributor terbesar bagi perekonomian ASEAN, seharusnya Uni Eropa mengedepankan kerjasama dengan Indonesia ketimbang negara-negara lain yang tidak demokratis. Menurutnya hal tersebut justru akan memberikan sinyal negatif bahwa demokrasi bukanlah pertimbangan utama dalam penguatan kerja sama dengan Uni Eropa.

Baca Juga  Jelang Pertemuan IMF-WB, Indonesia Berikan Keamanan Tertinggi

Dalam kesempatan tersebut anggota delegasi DPR RI Fadel Muhammad meyampaikan bahwa Parlemen Uni Eropa seharusnya berpikir bagaimana caranya meningkatkan investasi Eropa di Indonesia yang sedang menurun akibat ketatnya persaingan dalam hal kerjasama ekonomi dan investasi dari China.

Dalam responnya, Warner Langen selaku ketua DASE menyampaikan bahwa resolusi mengenai minyak kelapa sawit tersebut belum final dan masih dalam tahapan pembahasan da negosiasi trialogue antara tiga institusi Uni Eropa yakni; Parlemen Uni Eropa, Komisi Uni Eropa dan Dewan Uni Eropa.

Oleh karena itu kunjungan seperti yang dilakukan oleh delegasi DPR RI sangat penting, tepat waktu dan dibutuhkan guna memberikan informasi dan data penyeimbang terkait kelapa sawit yang dinilai sebagai produk yang kurang ramah lingkungan dan tidak bersifat sustainable. Pada sesi pertemuan lainnya Sean Kelly selaku Shadow Raporteur dari INTA mengatakan bahwa pertemuan dengan delegasi DPR RI sangat tepat waktu mengingat Parlemen Uni Eropa akan bersidang di Strasbourg minggu depan, guna membahas lebih lanjut mengenai kelapa sawit dan hasil pertemuan dengan delegasi DPR RI ini akan disampaikan dalam sidang tersebut.

Delegasi DPR RI juga berkesempatan menemui dua orang anggota Grup Persahabatan Antar Parlemen Uni – Eropa (EPFG), Anna Gomes dan Barbara Lochbiler, dalam rangka penguatan kerjasama antar parlemen Indonesia dengan Uni Eropa dalam menangani berbagai permasalahan penting seputar Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Pencucian Uang dan Penyelundupan Narkoba.

Dalam pertemuan tersebut Nurhayati Assegaf selaku pimpinan delegasi menegasan bahwa sebagai negara Demokrasi terbesar ketiga di dunia dan ASEAN, yang menjunjung Hak Asasi Manusia, DPR RI sebagai garda terdepan demokrasi akan terus melakukan pengawasan dan mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam rangka menangani permasalahan-permasalahan tersebut.

Pada akhir pertemuan, pimpinan delegasi DPR RI Nurhayati Assegaf menyampaikan bahwa DPR RI akan menyelenggarakan 2nd World Parliamentary Forum on Sustainable Development di Bali pada September 2018, yaitu pertemuan Parlemen Dunia mengenai Pembangunan Berkelanjutan yang merupakan satu-satunya forum di Dunia yang membahas pembangunan berkelanjutan, dan merupakan gagasan Badan Kerjasama Antara Parlemen yang juga diketuai oleh Nurhayati Assegaf. Beliau berharap Parlemen Uni Eropa dapat mengirimkan delegasinya untuk mengikuti pertemuan dimaksud. (Red)


Photo Credit : Terkait resolusi sawit, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) lakukan kunjungan ke Parlemen Uni Eropa di Belgia. | File/Dok/Ist. Photo

 

Share



Loading...