Telegraf, Jakarta – Calon gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono bersikukuh untuk tidak menandatangani kontrak politik dalam setiap kunjungannya ke kampung-kampung di setiap sudut Jakarta . Menurutnya, kontrak politik tersebut yang ideal adalah kontrak yang melibatkan seluruh warga kota Jakarta itu sendiri.
Agus mengaku khawatir jika kontrak politik ditandatangani per wilayah akan membuat penyelesaian dan solusinya tidak bisa komprehensif.
“Kontrak politik dilakukan untuk seluruh warga, tak bisa terpisah. Itu pendapat saya dan saya yakin karena solusi dicari secara komprehensif bukan terpisah-pisah,” kata Agus di Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (13/10).
Atas hal tersebut, Agus yakin kontrak politik baru bisa ditandatangani saat sang calon sudah resmi menjabat sebagai kepala daerah.
“Saya bukan orang yang senang mengobral janji, dan saya meyakini kontrak itu (ada) ketika dia seorang gubernur disumpah dan dilantik,” kata Agus.
Pernyataan Agus tersebut berseberangan dengan pesaingnya, Anies Baswedan. Calon yang diusung Partai Gerindra dan PKS menyatakan bahwa kontrak politik yang telah dibuatnya saat mengunjungi permukiman warga, merupakan bentuk bukti dan komitmen dalam menyalurkan aspirasi.
“Kontrak politik ini sebuah bukti bahwa kita bersedia membawa aspirasinya (warga),” kata Anies di Kantor DPP Partai Gerindra, Selasa (11/10) malam.
Anies memang sempat beberapa kali menandatangani kontrak politik saat melakukan safari politik.
Yang cukup mendapat sorotan adalah saat Anies menandatangani kontrak politik dengan warga Tanah Merah, Rawa Badak, Jakarta Utara, pada Minggu (2/10). Salah satu poin dalam kontrak politik itu adalah janji untuk melegalisasi kampung yang dianggap ilegal. (ist/red)
Foto : Cagub DKI Agus Harimurti Yudhoyono saat melakukan kampanye ke daerah warga di DKI. | Detik Foto/Yudhistira
